Mengenal Sejarah Hizbut Tahrir dan Ideologinya

Hizbut Tahrir merupakan sebuah partai politik yang berideologi Islam dan menjadikan akidah Islam sebagai asas partainya. Secara etimologis, Hizbut Tahrir yang biasa disingkat HT berarti Partai Pembebasan Islam, yang berdiri di Palestina pada tahun 1953. Partai politik ini didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani di al-Quds,dengan nama asli Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani (1909-1977).

Hizbut Tahrir tidak dapat dilepaskan dari aspek politik. Bahkan gerakan ini menandaskan bahwa umat Islam harus sadar politik. HT beranggapan bahwa akidah Islam adalah pemikiran yang bersifat politik dan asas pemikiran politik bagi umat Islam. Maka, aspek spiritual dan politik merupakan satu kesatuan. Kemaslahatan akan terwujud jika Islam menjadi acuan politik, bukan ideologi yang lainnya.

Dalam kitab Mithaq al-Ummah, Hizb al-Tahrir mengartikan negara sebagai suatu entitas yang melaksanakan serangkaian rencana, pemahaman dan keyakinan masyarakat, atau menegakkan hukum Syariah. Hizb al-Tahrir mendefinisikan negara Islam sebagai eksistensi politik praktis yang mengamalkan Islam dan menyebarkannya ke seluruh dunia melalui dakwah dan jihad. 

Sebaliknya, negara Islam harus mempunyai sistem keamanannya sendiri. Hal ini terlihat jelas dari deklarasi Dar al-Islam. Dar al-Islam adalah negara yang menegakkan hukum Islam, dan meskipun mayoritas warganya adalah non-Muslim, keamanan domestik dan internasional berada di tangan Islam.

Syekh Taqiyuddin al-Nabani mengklasifikasikan ideologi-ideologi yang ada di dunia. Menurutnya, setelah diteliti, ideologi yang ada di dunia hanya ada tiga: kapitalisme, sosialisme (komunisme), dan Islam. Kapitalisme tidak didasarkan pada pemisahan agama dan kehidupan (sekularisme). Ideologi ini meyakini bahwa masyarakat mempunyai hak untuk menentukan aturan hidupnya sendiri, dan dari sinilah lahir ide demokrasi dan kapitalisme.

Hizbut Tahrir melakukan pengkajian, investigasi dan penelitian terhadap kondisi masyarakat, termasuk kemerosotan yang mereka derita. Kemudian membandingkannya dengan kondisi yang ada pada masa Rasulullah SAW, masa Khulafa ar-Rasyidin, dan masa generasi Tabi'in. Selain itu juga merujuk kembali Rasulullah SAW, dan tata cara mengembang dakwah yang beliau lakukan sejak permulaan dakwahnya, hingga beliau berhasil mendirikan Daulah Islamiyah di Madinah 

Khalifah tidak dapat mengganti atau mengubah syariah Islam sesuka hatinya. Dalam daulah islamiyah, upaya untuk meminta pertanggungjawaban penguasa bukanlah sekedar hak, tetapi merupakan kewajiban dari setiap warga.