Fenomena tersebut menunjukan bahwa rekrutmen politik untuk mengusung calon kepala daerah oleh partai politik masih bersifat eksklusif dan sentralistis. Padahal adanya politik dinasti juga berpengaruh pada kualitas demokrasi dan memiliki akibat negatif seperti menghalangi bekerjanya mekanisme pengawasan antar lembaga politik dan amat lekat dengan praktik KKN (korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
Oleh karena itu, seharusnya partai politik melakukan penegakkan demokrasi internal partai dan menerapkan proses rekrutmen terbuka dan terdesentralisasi yang melibatkan kader, bukan malah mengesampingkan tujuan berpolitik untuk kebaikan bersama dan cenderung berdasar pada pertimbangan mengenai popularitas dan elektabilitas saja.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
