Penting, demokrasi lebih utama daripada kepentingan individu dan golongan. Demokrasi di Indonesia harus terus diupayakan perbaikan. Walaupun masih banyak celah kekurangan sana sini. Lebih urgènt lagi, berharap pada partai politik sebagai pilar pelaksanaan demokrasi. Ukuran keberhasilan pemilu dilihat persfektif penyaluran aspirasi dan berserikat termasuk mendirikan partai politik. Pada pemilu 2014 ada 12 partai politik yang ikut menjadi kontestan. Namun, akuntabilitas dan performa politik sangat buruk. Perlu dipertanyakan lebih dalam pada partai lama sebabtidak berusaha "clean party" dari adagium kepentingan sesaat.
Partai politiklah yang menghasilkan kader untuk meneguhkan sikap mendidik agar menjadi negarawan sejati tanpa dahulukan kepentingan individu maupun kelompok. Banyak partai diragukan integritas, persauan dan kerakyatannya. Pasalnya,tak peduli lagi terhadap harapan rakyat.Apabila parpol mampu tegakkanprinsip kemakmuran untuk rakyat. Maka, kehadiran partai tersebut terjamin kualitasnya dalam proses demokrasi. Tetapi, kebanyakan partai selama ini hanya menjadi lahan pencari kenikmatan diatas keringat rakyat.
Apalagi bangsa Indonesia mengalami krisis moral cukup berat, menjadi ancaman emosi sosial yang suatu saat bisa saja meledak. Rakyat Indonesia terkenal santun dan pendiam (silent people) akan berubah menjadi garang dalam ekspresi sikapnya. Permasalah kehidupan negara sangat kompleks seiring intensitas konflik politik antar elit membuat konsentrasi kebijakan tak lagi optimal sehingga sulit mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Tentu, mengatasi masalah tersebut butuh anak bangsa yang berpegang teguh pada pendirian dan cita-cita agar dapat melaksanakan janji kebangsaan Indonesia yakni sila ketiga pancasila “persatuan Indonesia” tanpa cerai berai. Semboyan itu menerangkan gagasan dasar berbagai suku dan agama untuk menggapai tujuan bersama dalam kehidupan majemuk.
Kelahiran Perindo
Kehadiran partai persatuan Indonesia merupakan kehendak alam yang direstui oleh seluruh rakyat karena persatuan menjadi alat perekat yang harus didayagunakan untuk memajukan negara dan bangsa Indonesia menuju cita-cita nasional kita adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam negara kesatuan republik Indonesia.
Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini sangat dinamis karenaalam sosial tumbuh dari unsur-unsur kebudayaan. Makna munculnya partai persatuan Indonesia adalah menyatukan sikap nasionalisme dalam perasaan sama, kekeluargaan dan gotong royong. Perindo akan menjadi partai masa depan, dikala mampu wujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Pakar sosiologi politik John Effendy (2012:13) menilai bahwa persatuan kuat ketika sintesa harmonisasi berjalan diatas kesadaran masyarakat.
Maka, partai persatuan Indonesia (perindo) harus membangun kebersamaan dan memelihara persatuan sehingga terciptanya kehidupan selaras, serasi dan seimbang. Kehidupan demikian, menjadi dambaan rakyat Indonesia, sebagaimana amanat founding fathers. Sebagai partai baru, tentu patut apresiasi dan sama-sama membesarkanya karena perindo itu jiwanya “pancasila” terkandung dalam badan persatuan dan bertekad kuat seperti garudamelambangkan diri bahwa Indonesia itu rumah dunia yang wajib dirawat oleh partai persatuan Indonesia (perindo).
Kelahiran perindo membawa pesan ideologis, yaitu membangun kehidupan rakyat, masyarakat, bangsa dan negara yang bersatu dalam napas perjuangan untuk wujudkan pemerintahaan yang kuat, efektif, efisien, bersih, taat dan berwibawa serta dihormati dalam dunia. Proses terbentuknya persatuan Indonesia (perindo) tersebut ingin bangsa Indonesia benar-benar merdeka, mandiri, bebas menentukan nasibnya sendiri tidak tergantung pada bangsa lain.
Kebulatan tekad perindo mewujudkan persatuan Indonesia tercermin dalam manifestasiyang mengikrarkan“satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia”. Hal ini sumber berseminya nasionalisme modern, yang dimulai daripartai persatuan Indonesia.Oleh sebab itu, kelahiran perindo bersifat mutlak atas kehendak alam yang direstui oleh Tuhan.
Perindo menyadari bergesernya ideologi bangsa sala satu ancaman terberat. Deklarasi perindo alat populis membawa keluar rakyat atas rasa tidak percaya terhadap bangsa sendiri. Partai persatuan Indonesia sebagai titiktemu (common denominator)seluruh arus kultur maupun sikap politik anak bangsa.
Tak heran, kalau harapan perindo suatu saat menjadi partai rujukan dan sumber usaha reinventingperpolitikan Indonesia dimata dunia. Tentu perindo sejauh ini, beranggotakan para kaum muda, maka harusmembuka lahan perjuangandemi menopang peradaban besar bernama Indonesia dan pancasila. Tinggal masalahnya, kaum muda yang bergabung ke perindo bisa memberikan keteladan dan pelajaran terhadap perjalanan bangsa ini kedepannya.Kehadiran partai Persatuan Indonesia (Perindo) menandakan demokrasi semakin dinamis, apalagi garis haluan berdirinya untuk Indonesia sejahtera (Indonesia welfare) sebagai pemicu merebut hati rakyat.
EnergiAkuntabel Perindo
Dalam buku Sheila Elwood dalam mardiasmo (2002) bahwa hendak partai politik bersifat terbuka, dan memberi pesan positif. Apalagi perindo menggagas diri sebagai partai akuntabel, bersih dan kader jujurdengan membuat auditas internal maupun eksternal agar tidak terjadi split personality anggota dengan masalah hukum. Apabila ini, dijadikan reason dan vision di tengah partai yang ada akuntabilitasnya sangat bobrok. Maka perindo secara pasti menjadi laboratorium rakyat dan kaum muda yang inginkan bangsa ini bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Prinsipnya, partai Persatuan Indonesia harus dibuka (open accountability) seluas-luasnya, yakni pertama;energi akuntabilitas hukum dan peraturan, maksudnya partai harus memiliki komitmen terhadap penegakan hukum, mengatur legislasi nasional, pertahankan kedaulatan negara dan dekatkanrakyat pada simpul pentingnya harmonisasi dan tindakan positif untuk Indonesia sejahtera. Selama ini, partai politik tida patuh terhadap peraturan auditor akuntan publik dalam penggunaan anggaran negara untuk menjamin bahwa partai politik terbuka ke publik sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat.
Kedua;energiakuntabilitas proses, artinya partai politik harus memakai standar prosedur dalam kerja partai dengan tidak berusaha merusak tatanan hukum yang berkembang dan tidak mendorong pada konflik struktur kekuasaan negara. Demikian juga, partai mematuhi segala proses aturan hukum partai untuk di taati maupun dipatuhi.
Ketiga;energiakuntabilitas program dan advokatif, sebaiknya partai politik Persatuan Indonesia (perindo) memberi pertimbangan program kesejahteraan kepada pemerintah agar dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan janji kampanye saat pemilu. Keempat;energiakuntabilitas kebijakan. Konteks ini, sebagus-bagusnya partai politik atau sederet pengalaman pun atau berapa lama partai itu hidup, tidak akan mempengaruhi keberhasilan mereka. Apabila partai tersebut, tidak berusaha evaluasi kebijakan atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan amanah. Maka, perindo harus tampil sebagai partai evaluatif terhadap perjalanan bangsa secara sungguh-sungguh agar di kemudian hari menjadi cemerlang.
Energi itu merupakan basis argumentasi dan cerminan akuntabilitas perindountuk realisasikan kesejahteraan negara. Karena perindo pasti ingin disebut sebagai partai yang indeks budaya transparansi, kejujuran dan pertanggungjawaban sangat baik.Selain itu, dapat meminimalkan penyalahgunaan wewenang kekuasaan. Paling penting, Perindokedepankan akuntabilitas dimulai dari kader, partai dan kegiatan sehingga perindo keluar sebagai partai andalan harapan rakyat.
Dengan demikian, perindo harus membawa bangsa ini keluar dari kesuburan penyimpangan terhadap anggaran negara dan penjarahan terhadap kekayaan negara. Perindo harus menjadi lokomotif advokasi rakyat untuk menghadapi tantangan dan kesulitan apapun kedepannya.
Menurut schacter (2000) katakan siklus partai politik harus bersifat terbukanya informasi, aksi sosial dan respons terhadap problem rakyat yang selama ini banyak tidak selesai. Sikap dan tindakan itulah landasan partai politik Persatuan Indonesia (perindo) untuk menentukan nasib bangsa dan negara. Penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas juga ditentukan oleh kekuatan partai politik, sejauh mana partai perindo menjadi penyeimbang, kritik dan penyelaras kebijakan, implementasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dalam system demokrasi.
Pemilu kedepan merupakan pengadilan rakyat bagi partai politik yang lama dan para anggota DPR mengatasnamakan rakyat. Namun, setelah pemilu partai politik tersebut seringkali melupakan jasa rakyat dengan tidak ada daya tanggap, tidak transparan dan tidak partisipatif. Hal inilah yang membuat partai politik Persatuan Indonesia (perindo) mengambil momentum dan menggalang kekuatan rakyat sehingga membawa perubahan lebih baik dengan menyatukan sikap, gagasan dan niat mensejahterakan Indonesia. Selamat atas deklaras partai Persatuan Indonesia semoga memberi rasa keadilan kepada rakyat yang ekonominya lemah dan tertindas. Merdeka bersama partai masa depan.
Rusdianto Dosen Fisip Universitas Muhammadiyah Prog. Dr. Haka Jakarta
