Penting, demokrasi lebih utama daripada kepentingan individu dan golongan.Demokrasi di Indonesia harus terus diupayakan perbaikan. Walaupun masih banyak celah kekurangan sana sini. Lebih urgènt lagi, berharap pada partai politik sebagai pilar pelaksanaan demokrasi. Keberhasilan atas perbaikan pemilu mungkin hanya bisa dilihat persfektif penyederhanaan partai politik.Pada pemilu 2014 ada 12 partai politik yang ikut menjadi kontestan. Namun, sekali lagi bahwa berkaitan dengan akuntabilitas audit soal partai politik perlu dipertanyakan lebih dalam. Karena memang biang kerok pelaku korupsi sumbernya dari partai politik yang menghasilkan karakter korup sehingga banyak gubernur, bupati, walikota menjadi tersangka kasus korupsi yang disebabkan oleh ketertutupan partai politik soal gagasan kampanye "clean party and party no is corruption" dari adagium kepentingan sesaat.
Partai politiklah yang menghasilkan kader, sumber daya manusia dan anggota untuk mengisi jabatan serta melakukan kaderisasi melalui legislatif, pemimpin lokal maupun nasional.Sikap partai politik mendidik pada kader yang mengisi jabatannya agar menjadi negarawan, bukan hanya pengisi jabatan politik.
Fenomena politisi diragukan integritasnya, karena banyaknya politisi menjadi tersangka, terdakwa, dan terpidana karena perbuatan immoralitas. Nah, sebetulnya apabila akuntabilitas parpol maksimal dalam proses demokrasi maka tentu para politisi yang dihasilkan sebagai produk system partai politik akan berkualitas. Lebih pada cara pandang menjadi anggota DPR bukanlah suatu pekerjaan ingin meraih kekayaan semata tetapi panggilan nurani ideologis untuk merealisasikan kemakmuran dan kesejahteraan.
Dalam konteks sekarang, kehadiran dan akuntabilitas partai koalisi sangat penting sebagai bentuk transparansi dan modal utama membangun pemerintahan yang kuat.Faktor akuntabilitas lebih pada auditor partai politik harus di lakukan agar menjamin penyelenggaraan negara berjalan baik dan berlangsungnya politik profetics dalam kancah politik dan demokrasi.
Keutamaan Partai Politik
Di Indonesia, partai politik pilar utama demokrasi, keutamaan partai adalah merealisasikan visi kebangsaan tanpa tercerabut dari akar platform ideologisnya. Meminjam istilah Bambang Pamungkas (2008) boleh jadi partai politik memiliki jargon praktis untuk memudahkan rakyat membedakan, mana partai yang benar-benar menggusung aspirasi dan partai yang abal-abal untuk kekuasaan semata. Memang partai harus menopang prinsip dan makna demokrasi.
Masalahnya pada orde sekarang, ada partai politik berupaya memecah belah kelembagaan politik dan mempengaruhi kekuatan lain dengan metode propaganda maupun adu domba agar elemen partai politik lain mengalami peristiwa buruk dalam perjalanan sejarahnya. Bisa kita saksikan bahwa pemilu 2014 lalu menyisakan image menang kalah dan kekecewaan mendalam bagi kedua koalisi.Namun, aneh sekali ketika partai pendukung pemerintah bersifat kekanak-kanakan dan tidak menujukkan citra dewasa dalam realitas politik demokrasi.
Keutamaan partai politik adalah penting sebagai kerangka konsep dalam memberikan kontribusi terhadap penguatan elemen kebangsaan sehingga perubahan politik dapat dimaknai positif walaupun dinamika yang terjadi pejuh dramatisir. Ada tiga keutamaan partai politik di Indonesia adalah pertama; partai pemilih (party electoral), istilah ini dipopulerkan oleh Pamungkas (2012) dalam buku "partai politik teori dan praktik di Indonesia" katakan konteks ini memang partai harus semaksimal mungkin memberikan alternatif dari masalah yang terjadi pada pemilih sehingga personifikasi ekspect terhadap partai tidak mengalami penurunan suara. Hal ini menjadi tumpuan partai politik dalam merekayasa social basis dan kantong suara untuk keluar sebagai oartai modern. Secara electoral partai politik juga berkewajiban memilihara hubungan feed back antar pemilih untuk memudahkan melakukan pendidikan reinventing ideologi negara.
Kemudian, kedua; partai organisasional (party organizations), yakni mencari calon pemimpin yang akuntabel dan amanah agar masa depan partai dapat membawa petubahan dalam ranah demokrasi. Sehingga menopang kinetja partai untuk merevitalisasi diri sebagai restorative justice maupun election justice dalam proses politik dan demokrasi.
Berikutnya yang ketiga; partai institusi pemerintahan (party the govetments), hal inilah di butuhkan oleh rakyat ketika partai politik mampu menjadi penyeimbang bagi pemerintahan dan pengontrol segala kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas politik kenegaraan.
Partai politik sebaiknya tidak berprinsip untung rugi dalam politik namun partai berkewajiban mencetak negarawan yang baik.Sedangkan terakhir keempat; partai advokatif (party advocatie), konteks sekarang partai politik berperan terbalik dengan melupakan fungsi control, penyeimbang, ideologis, aplikatif, efektif dan program pro poor bagi rakyat.Padahal fungsi ini merupakan keutamaan partai politik sebagai cirihas untuk disebut sebagai partai modern.
