Penting, demokrasi lebih utama daripada kepentingan individu dan golongan.Demokrasi di Indonesia harus terus diupayakan perbaikan. Walaupun masih banyak celah kekurangan sana sini. Lebih urgènt lagi, berharap pada partai politik sebagai pilar pelaksanaan demokrasi. Keberhasilan atas perbaikan pemilu mungkin hanya bisa dilihat persfektif penyederhanaan partai politik.Pada pemilu 2014 ada 12 partai politik yang ikut menjadi kontestan. Namun, sekali lagi bahwa berkaitan dengan akuntabilitas audit soal partai politik perlu dipertanyakan lebih dalam. Karena memang biang kerok pelaku korupsi sumbernya dari partai politik yang menghasilkan karakter korup sehingga banyak gubernur, bupati, walikota menjadi tersangka kasus korupsi yang disebabkan oleh ketertutupan partai politik soal gagasan kampanye "clean party and party no is corruption" dari adagium kepentingan sesaat.
Partai politiklah yang menghasilkan kader, sumber daya manusia dan anggota untuk mengisi jabatan serta melakukan kaderisasi melalui legislatif, pemimpin lokal maupun nasional.Sikap partai politik mendidik pada kader yang mengisi jabatannya agar menjadi negarawan, bukan hanya pengisi jabatan politik.
Fenomena politisi diragukan integritasnya, karena banyaknya politisi menjadi tersangka, terdakwa, dan terpidana karena perbuatan immoralitas. Nah, sebetulnya apabila akuntabilitas parpol maksimal dalam proses demokrasi maka tentu para politisi yang dihasilkan sebagai produk system partai politik akan berkualitas. Lebih pada cara pandang menjadi anggota DPR bukanlah suatu pekerjaan ingin meraih kekayaan semata tetapi panggilan nurani ideologis untuk merealisasikan kemakmuran dan kesejahteraan.
Dalam konteks sekarang, kehadiran dan akuntabilitas partai koalisi sangat penting sebagai bentuk transparansi dan modal utama membangun pemerintahan yang kuat.Faktor akuntabilitas lebih pada auditor partai politik harus di lakukan agar menjamin penyelenggaraan negara berjalan baik dan berlangsungnya politik profetics dalam kancah politik dan demokrasi.
Keutamaan Partai Politik
Di Indonesia, partai politik pilar utama demokrasi, keutamaan partai adalah merealisasikan visi kebangsaan tanpa tercerabut dari akar platform ideologisnya. Meminjam istilah Bambang Pamungkas (2008) boleh jadi partai politik memiliki jargon praktis untuk memudahkan rakyat membedakan, mana partai yang benar-benar menggusung aspirasi dan partai yang abal-abal untuk kekuasaan semata. Memang partai harus menopang prinsip dan makna demokrasi.
Masalahnya pada orde sekarang, ada partai politik berupaya memecah belah kelembagaan politik dan mempengaruhi kekuatan lain dengan metode propaganda maupun adu domba agar elemen partai politik lain mengalami peristiwa buruk dalam perjalanan sejarahnya. Bisa kita saksikan bahwa pemilu 2014 lalu menyisakan image menang kalah dan kekecewaan mendalam bagi kedua koalisi.Namun, aneh sekali ketika partai pendukung pemerintah bersifat kekanak-kanakan dan tidak menujukkan citra dewasa dalam realitas politik demokrasi.
Keutamaan partai politik adalah penting sebagai kerangka konsep dalam memberikan kontribusi terhadap penguatan elemen kebangsaan sehingga perubahan politik dapat dimaknai positif walaupun dinamika yang terjadi pejuh dramatisir. Ada tiga keutamaan partai politik di Indonesia adalah pertama; partai pemilih (party electoral), istilah ini dipopulerkan oleh Pamungkas (2012) dalam buku "partai politik teori dan praktik di Indonesia" katakan konteks ini memang partai harus semaksimal mungkin memberikan alternatif dari masalah yang terjadi pada pemilih sehingga personifikasi ekspect terhadap partai tidak mengalami penurunan suara. Hal ini menjadi tumpuan partai politik dalam merekayasa social basis dan kantong suara untuk keluar sebagai oartai modern. Secara electoral partai politik juga berkewajiban memilihara hubungan feed back antar pemilih untuk memudahkan melakukan pendidikan reinventing ideologi negara.
Kemudian, kedua; partai organisasional (party organizations), yakni mencari calon pemimpin yang akuntabel dan amanah agar masa depan partai dapat membawa petubahan dalam ranah demokrasi. Sehingga menopang kinetja partai untuk merevitalisasi diri sebagai restorative justice maupun election justice dalam proses politik dan demokrasi.
Berikutnya yang ketiga; partai institusi pemerintahan (party the govetments), hal inilah di butuhkan oleh rakyat ketika partai politik mampu menjadi penyeimbang bagi pemerintahan dan pengontrol segala kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas politik kenegaraan.
Partai politik sebaiknya tidak berprinsip untung rugi dalam politik namun partai berkewajiban mencetak negarawan yang baik.Sedangkan terakhir keempat; partai advokatif (party advocatie), konteks sekarang partai politik berperan terbalik dengan melupakan fungsi control, penyeimbang, ideologis, aplikatif, efektif dan program pro poor bagi rakyat.Padahal fungsi ini merupakan keutamaan partai politik sebagai cirihas untuk disebut sebagai partai modern.
Akuntabilitas Partai Politik
Dalam buku Sheila Elwood dalam mardiasmo (2002) bahwa hendak partai politik bersifat akuntabel dan memiliki auditas internal maupun eksternal agar tidak terjadi split personality pimpinan atau anggota dengan masalah hukum. Sehingga partai bersih dari rasa korupsi, kolusi dan nepotisme.
Karena itu, untuk menciptakan partai politik yang akuntabilitasnya teruji, ada beberapa hal yang harus dibuka (open accountability), yakni pertama; akuntabilitas probity and legality (hukum dan peraturan), maksudnya partai harus memiliki komitmen terhadap penegakan hukum, mengatur legislasi nasional, pertahankan kedaulatan negara dan jauhkan dari praduga salah dengan premis tindakan nonrasionalitas.Selain itu, partai politik harus patuh terhadap peraturan auditor akuntan publik dalam penggunaan anggaran negara untuk menjamin bahwa partai politik harus terbuka ke public sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat.
Kedua; akuntabilitas proses (processes accountability), artinya partai politik harus memakai standar prosedur dalam kerja partai dengan tidak berusaha merusak tatanan hukum yang berkembang dan tidak mendorong pada konflik struktur kekuasaan negara. Demikian juga, partai mematuhi segala proses yang dijelaskan ol3h aturan hukum partai untuk di taati maupun dipatuhi.
Ketiga; akuntabilitas program and advokatif (programme and advocative accountability), sebaiknya partai politik memberi pertimbangan program kepada pemerintah agar dapat dilaksanakan sesuai dengan janji kampanye saat pemilihan legislatif maupun eksekutif serta berbagai pilkada di daerah.Sedangkan keempat; akuntabilitas kebijakan (policy accountability). Dalam konteks ini, sebagus-bagusnya partai politik atau sederet pengalaman pun atau berapa lama partai itu hidup, tidak akan mempengaruhi keberhasilan mereka. Apabila partai tersebut, tidak berusaha evaluasi kebijakan atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan amanah.
Apabila kita lihat fenomena sekarang, partai politik mengalami bias argumentasi terhadap pemahaman akuntabilitas mereka. Kita ambil saja contoh pada partai PDIP yang notabene pemenang pemilu.PDIP seringkali melakukan pelanggaran etika dan tidak menghargai kelembagaan negara, misalnya PDIP pada pemilu 2014 harusnya menghargai KPK sebagai lembaga negara yang fokus pemberantasan korupsi agar tidak diajak dalam kongkalingkong deal politik.PDIP sebetulnya memahami fungsi KPK, namun sangat di sayangkan etika politik PDIP tidak mencerminkan sikap negarawan sejati.
Kasus diatas, tentu cerminan minusnya akuntabilitas partai politik yang masih memikirkan kepentingan golongan, tidak lagi berada diatas kepentingan negara seutuhnya.Nah, tujuan dari akuntabilitas partai, hanya untuk menciptakan budaya transparansi, kejujuran dan pertanggungjawaban sebagai partai politik maupun pejabat (aktor) politik yang terpilih dalam kekuasaan mewakili suatu partai.
Selain itu, dapat meminimalkan penyalahgunaan wewenang kekuasaan.Paling penting, parpol membantu pemerintahan berjalan sefara efektif dan efisien.Akuntabilitas penting dimulai mengauditor parpol karena bisa memberikan efek jera terhadap partai politik yang banyak melakukan penyimpangan anggaran negara.
Dengan demikian, apabila partai politik menyuburkan penyimpangan terhadap anggaran negara dan penjarahan terhadap kekayaan negara, maka rakyat harus menuntut bahwa partai tersebut layak dibubarkan. Tentu pemhubaran partai politik butuh yudicial review terhadap UU partai politik.
Menurut schacter (2000) dalam bukunya bahwa siklus akuntabilitas partai politik harus bersifat open information, action, dan respons terhadap problem rakyat yang selama ini banyak tidak selesai. Sikap dan tindakan itulah landasan partai politik untuk menentukan nasib bangsa dan negara.Penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas juga ditentukan oleh kekuatan partai politik, sejauh mana partai itu menjadi bagian dari kebijakan, implementasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dalam system demokrasi.
Pemilu merupakan pengadilan rakyat bagi partai politik dan para anggota DPR dengan mengatasnamakan rakyat.Namun, setelah pemilu partai politik seringkali melupakan jasa rakyat dengan tidak ada daya tanggap, tidak transparan dan tidak partisipatif.Hal inilah yang membuat partai politik seringkali di diskreditkan oleh rakyat.Apalagi sekarang ini, partai yang terlibat korupsi dengan indeks tertinggi pada pemerintahan kali ini adalah PDI Perjuangan.Tentu dengan kinerja yang mereka capai tidak berbobot, problem partai di Indonesia kebanyakan korupsi daripada berupaya mencapai tujuan nasionalnya.*
Rusdianto
Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta
