Mohon tunggu...
Akhmad RIZKI Ramadhan Alsya
Akhmad RIZKI Ramadhan Alsya Mohon Tunggu... Mahasiswa - mahasiswa

Olahraga

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Pengaruh Kenaikan Harga BBM terhadap Konsumen

4 Mei 2023   11:53 Diperbarui: 4 Mei 2023   12:11 168
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sosbud. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/Pesona Indonesia

Peningkatan jumlah penduduk berakibat pada meningkatnya kebutuhan manusia akan energi. Bahan bakar minyak (BBM) merupakan energi yang perlu disubsidi karena harga BBM tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu harga minyak mentah di pasar dunia. Subsidi BBM dari pemerintah yang disalurkan oleh Pertamina, masih terbatas pada jenis minyak tanah, solar, dan premium sebagai energi yang dikonsumsi masyarakat. Harga BBM yang disubsidi, ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan bertujuan untuk menstabilkan harga-harga barang sebagai dampak terhadap harga BBM.

Subsidi energi dapat membantu masyarakat, tetapi masih ada kelemahan dari kebijakan ini. Harga yang telah disubsidi, otomatis menjadi lebih murah sehingga dapat membuat konsumen cenderung tidak berhemat dalam menggunakannya. Barang atau jasa yang disubsidi juga kadang-kadang tidak tepat sasaran. Subsidi yang seharusnya diterima oleh warga yang kurang mampu terkadang malah dinikmati oleh golongan yang tidak berhak.

Harga BBM non Subsidi kembali naik per tanggal 1 Maret 2023. Kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo ini pun diperkirakan akan mempengaruhi tingkat inflasi bulan Maret 2023 (Rodani, 2022). Diberitakan sebelumnya, PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi pada 1 Maret 2023 ini. Jenis BBM non subsidi yang mengalami kenaikan yakni Pertamax dan Pertamax Turbo sedangkan untuk jenis Dexlite dan Pertamina Dex mengalami penurunan. Untuk wilayah DKI Jakarta harga Pertamax Rp 13.300 per liter sebelumnya Rp 12.800, Pertamax Turbo Rp 15.100 sebelumnya Rp 14.850, dan Dexlite sebelumnya Rp 16.150 per liter menjadi Rp 14.950 per liter, Pertamina Dex sebelumnya Rp 16.850 per liter menjadi Rp 15.850 per liter. Kenaikan harga BBM non subsidi juga terjadi di wilayah Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur (Sihombing, 2022).

Kenaikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan anggaran belanja. Kebijakan ini merupakan jalan keluar agar pembangunan berjalan lebih baik. Menteri Keuangan menyatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp. 2000 per liter akan menghemat anggaran negara sebesar Rp. 120 triliun mulai tahun depan (Sarbaini dan Nazaruddin, 2023). Namun akibat dari kenaikan harga BBM, inflasi akan naik dari target 5,3 persen menjadi 7,3 persen tahun 2023. Kenaikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan anggaran belanja. Kebijakan ini merupakan jalan keluar agar pembangunan berjalan lebih baik. Menteri Keuangan menyatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp. 2000 per liter akan menghemat anggaran negara sebesar Rp. 120 triliun mulai tahun depan. Namun akibat dari kenaikan harga BBM, inflasi akan naik dari target 5,3 persen menjadi 7,3 persen tahun 2023 (Dewi et al., 2022).

Naiknya harga BBM di indonesia diawali oleh naiknya harga minyak dunia yang membuat pemerintah tidak dapat menjual BBM kepada masayarakat dengan harga yang sama dengan harga sebelumnya, karena hal itu dapat menyebabkan pengeluaran APBN untuk subsidi menjadi lebih tinggi. Teori permintaan dan penawaran menjelaskan bahwa jika suatu komoditi dijual dengan harga subsidi (dibawah harga pasar atau di bawah harga keseimbangan antara permintaan dan penawaran atau di bawah harga keekonomian), maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan permintaan dan kelangkaan pasokan. Intensitas kelangkaan pasokan dan peningkatan permintaan akan semakin tinggi jika komoditi tersebut dijual jauh di bawah harga pasar. Atas dasar itu maka perbedaan harga yang cukup tinggi antara harga BBM bersubsidi dengan harga pasar merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan dan kelangkaan pasokan BBM. Penggunaan energi BBM yang besar digunakan oleh sektor angkutan, sektor industri, dan sektor lainnya.

Penggunaan BBM angkutan masih terus meningkat antara lain karena pertumbuhan

kendaraan bermotor yang sangat cepat dan belum terkendalikan. Masalah utama menurut

(Muhardi, 2005) adalah bagaimana pengelolaan penggunaan BBM secara efektif.

Konsumsi BBM bersubsidi yang terus meningkat dari tahun ke tahun turut memberi tekanan pada anggaran negara sehingga menjadi semakin berat. Hal ini disebabkan oleh kebijakan energi Pemerintah yang cenderung menjadi adaptif dan berorientasi jangka pendek, sehingga

Pemerintah kurang memperhatikan aspek otonomi ekonomi Indonesia jangka panjang.

Sektor angkutan merupakan konsumen yang paling banyak menggunakan BBM, sehingga konsumsi BBM untuk kegiatan angkutan selayaknya mendapat perhatian. Angkutan

merupakan penyerap bahan bakar terbesar yang berasal dari sumber fosil yang semakin langka dan tidak dapat diperbaharui. Berdasarkan hasil penelitian (Suryadi, 2015), pengaruh paling tinggi dari struktur kota terhadap konsumsi BBM adalah jumlah penduduk yaitu 0,976. Hasil studi (Dewi et al., 2022), implikasi fluktuasi harga BBM mempengaruhi biaya angkutan, sebanyak 85 % operator angkutan umum menaikkan biaya angkutan, sedangkan sisanya yaitu 15% tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga BBM. Hal ini juga mempengaruhi kualitas pelayanan angkutan umum.

Dengan meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat, perlu perencanaan energi secara terpadu, dengan memperhatikan aspek ekonomi, jumlah penduduk dan keseimbangan suplai (Sulistiawati, 2023). Konsumsi energi final menurut jenis selama tahun 2000-2011 masih didominasi oleh BBM (avtur, avgas, bensin, minyak tanah, minyak solar, minyak diesel, dan minyak bakar). Selama kurun waktu tersebut, total konsumsi BBM relatif konstan dengan kisaran 312-364 juta SBM, tetapi mengalami komposisi yang berbeda antara satu jenis BBM dengan jenis BBM lainnya.

Kenaikan harga BBM sebesar 30 persen, telah membawa dampak pada peningkatan tarif pada beberapa sektor yang cukup besar seperti angkutan kereta api sebesar 18,83 persen, angkutan jalan raya sebesar 22,16 persen, angkutan laut sebesar 30,57 persen, angkutan sungai dan danau sebesar 26,71 persen, angkutan udara sebesar 32,28 persen, industry kilang minyak sebesar 30,75 persen serta listrik dan gas sebesar 41,28 persen (Santia, 2022).

Kenaikan harga BBM ini memberikan dampak bagi konsumennya. Dampak Kenaikan Harga BBM yang Harus Diwaspadai. Tentu saja kenaikan harga BBM di Indonesia bukan berita gembira bagi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Begini ternyata efeknya bagi kehidupan mayoritas penduduk Indonesia (Purwanti, 2022).

1.Penyesuaian Harga di Berbagai Sektor

Ini artinya harga-harga akan semakin meningkat mengingat kebutuhan BBM berkaitan dengan hampir seluruh aspek kehidupan. Termasuk di antaranya adalah industri logistik, barang dan jasa, transportasi, dll, yang membutuhkan bahan bakar dalam menjalankan operasionalnya.

Kesimpulannya, kenaikan harga pada komoditas BBM akan membawa konsekuensi penyesuaian harga pada berbagai sektor. Dengan begitu biaya hidup juga turut meningkat.

2.Daya Beli Masyarakat Menurun

Tingkat harga BBM bisa dibilang krusial dalam perekonomian Indonesia, sehingga jika terjadi kondisi seperti sekarang ini, perekonomian negara kita juga turut terdampak. Salah satunya daya beli masyarakat yang menurun.

Contohnya, kamu biasa membeli 1 kg beras merek A dengan harga Rp10.000, lalu tiba-tiba harganya naik jadi Rp12.500. Kebanyakan orang umumnya akan mencari alternatif produk atau merek lain yang harganya tetap atau kalau bisa lebih murah, misalnya merek B.

Ini berarti daya beli masyarakat kepada merek A menurun, sebaliknya, meningkat terhadap merek B. Lambat laun perekonomian bisa kacau jika kondisi tersebut terus terjadi pada berbagai barang pokok yang lain.

3.Menyebabkan Terjadinya Inflasi

Inflasi adalah peristiwa kenaikan harga barang dan jasa yang berlangsung terus-menerus, sehingga nilai mata uang akan semakin berkurang. Inflasi yang nggak terkendali juga menjadi pemicu berkurangnya daya beli masyarakat.

Kenaikan harga BBM saat ini sudah pasti akan menyulut inflasi mengingat jumlah pengguna bahan bakar subsidi solar dan pertalite mencapai lebih dari 70%.

Keadaan yang lebih buruk sebagai dampak inflasi adalah stagflasi dan ini bukan mustahil menjadi kenyataan di Tanah Air. Stagflasi sendiri adalah kondisi ekonomi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan yang lemah, serta jumlah pengangguran yang semakin tinggi.

4.Usaha Kecil Semakin Terpukul

Peningkatan harga BBM akan paling terasa dampaknya pada berbagai sektor usaha kecil karena beban produksi menjadi semakin besar. Modal yang terbatas tentunya sulit akan menutup biaya produksi yang kian meroket lambat laun akan membuat bisnis kecil terpuruk dan gulung tikar.

Seperti yang kita ketahui, nggak sedikit bisnis kecil yang menggunakan kendaraan untuk operasional harian. Ini misalnya mengantar order, mengambil pesanan, belanja bahan baku ke supplier, dan sejenisnya.

Dampak kenaikan BBM bagi mereka salah satunya adalah makin membengkaknya ongkos operasional. Selain biaya operasional naik, usaha kecil juga harus menghadapi berbagai permasalahan lain sebagai imbas kebijakan ini.

Sementara mereka juga sulit membebankan biaya produksi kepada konsumen karena customer bisa balik badan dan mencari brand atau alternatif produk lain. Pasalnya target market usaha kecil biasanya juga masyarakat bawah, karena nggak sanggup bersaing pada pangsa pasar kelompok menengah ke atas.

5.Pengangguran dan Kemiskinan Bertambah

Kenaikan harga BBM Pertamina akan menimbulkan efek domino bagi masyarakat. Berawal dari kenaikan harga BBM bersubsidi, biaya produksi usaha jadi membengkak. Kondisi tersebut mau nggak mau memaksa pengusaha untuk melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) demi meminimalkan beban usaha.

Atau pada skenario kedua, kenaikan harga BBM membuat daya beli masyarakat menurun sehingga perusahaan terpaksa mengurangi produksinya. Akhirnya pemilik bisnis terpaksa mengurangi karyawannya karena kesibukan produksi jauh berkurang. Akhirnya PHK tetap harus dilakukan.

Sebenarnya PHK bisa aja nggak terjadi dengan mengurangi jam kerja pegawai, misalnya dengan jadwal kerja yang digilir. Namun tentu aja penghasilan karyawan juga turut berkurang.

Nggak adanya penghasilan tentu mempersulit masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga membuat mereka jatuh ke jurang kemiskinan. Sebagai solusinya, pemerintah biasanya memberikan kompensasi dalam bentuk bantuan kepada masyarakat bawah dengan kriteria yang telah ditentukan. Tujuannya adalah sebagai jaring pengaman yang menjaga mereka dari keterpurukan yang semakin dalam pada jurang kemiskinan.

Sedangkan menurut Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEB UI) Teguh Dartanto, Ph.D mengatakan ada dampak positif dan negatif dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh pemerintah. "Dampak positifnya adalah sistem keuangan negara akan lebih baik dan berkelanjutan; mendorong masyarakat untuk lebih berhemat dalam mengonsumsi BBM; serta mengurangi polusi udara sebagai upaya menjaga lingkungan yang lebih sehat," kata Teguh Dartanto di kampus UI Depok, Senin (Sihombing, 2022).

Sedangkan Dampak dari kenaikan bahan bakar minyak bagi ojek online sangat berpengaruh besar, pastinya dari sisi pendapatan yang menurun drastis, yang awalnya masih banyak orang yang menggunakan jasa ojek online ketika ada kenaikan tarif orang-orang menjadi tidak menggunakannya bahkan berpindah ke angkutan umum yang lebih murah seperti angkot yang kenaikan tarifnya lebih kecil. Pada saat kenaikan BBM ojek online merasa dirugikan baik itu kerugian materi yang tidak memiliki pendapatan yang cukup, bahkan ojek online juga merasa rugi tenaga dan waktu yang awalnya orderan banyak menjadi sedikit dan jam pulang menjadi lama dan tidak banyak juga ojek online yang membatasi operasionalnya untuk penghematan minyak.

Menyikapi masalah kenaikan BBM tersebut, pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu. Terutama konsumen atau masyarakat kelas bawah yang banyak bekerja sebagai ojek online. Karena mereka yang lebih banyak mendapatkan dampak negartifnya, sebab mereka menjadikan ojek online sebagai sumber mata pencaharian mereka dalam memenuhi segala kebutuhan keluarga. Pemerintah harus ikut andil dalam mencarikan jalan keluar, agar ojek online tetap bisa bekerja dan mendapat pelanggan ojek online seperti biasanya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun