Boon dan Geraldine (2007) merumuskan bahwasannya Dynamic Governance menjadi sebuah pendekatan atau mekanisme terkait bagaimana berbagai kebijakan dan struktur-kondisi institusi yang ada dapat beradaptasi dengan ketidakpastian atas perubahan situasi dan lingkungan yang begitu cepat dan bersifat disruptif sehingga mampu tetap efektif dan relevan dalam jangka panjang. Perubahan yang dinamis pada dasarnya juga turut mempengaruhi etika sebab berkaitan dengan nilai fundamental yang terdapat di dalam organisasi. Korelasi serta elaborasi terkait nilai-nilai baik yang mampu diserap dan diterapkan akan mampu menciptakan inovasi dalam struktur dan sistem birokrasi yang lebih tangkas dapat dibangun melalui konsep Dynamic Governance ini.
Dalam konsep Dynamic Governance hal yang menjadi esensial adalah perubahan yang kemudian mampu mengerahkan dorongan terhadap aktivitas yang lebih progresif dalam suatu hal, terutama ketika berbicara dalam konteks tata kelola pemerintah maka roda pemerintahan ataupun disebut sebagai birokrasi, pelayan publik, aktualisasi kebijakan dan lain sebagainya dapat bersifat adaptif dan tangkas, baik dalam kebutuhan publik maupun yang utama terkait dinamika perubahan di segala aspek lingkungan. Arah perubahan yang hadir dalam pemerintahan merupakan hasil dari sinkronisasi antara dua unsur yaitu budaya organisasi pemerintahan dan kemampuan kapabilitas yang bersifat dinamis.
Dalam institusi pemerintah yang menerapkan Dynamic Governance, setiap aparatur memiliki tanggung jawab yang jelas dan saling berkaitan, sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran etika. Namun, penting juga untuk diingat bahwa Dynamic Governance bukanlah satu-satunya pendekatan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas etika birokrat. Masih banyak pendekatan lain yang juga dapat digunakan, seperti pembentukan kode etik, pelatihan etika, melakukan pengawasan internal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perbaikan kualitas etika birokrat harus diimplementasikan melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi.
