Melawan Otoritarianisme: Peran Pers Kampus dalam Era Orde Baru

Tantangan dan Keteguhan Melawan Otoritarianisme

Pers kampus sebagai pers yang dikelola oleh mahasiswa dan bukan jurnalis professional mengalami banyak kendala, yang tentunya disesuaikan dengan faktor organisasi penerbitan serta situasi-kondisi. Pers kampus yang masih dikelola sebagai aktivitas sampingan di luar tugas seorang mahasiswa dalam perkuliahan membuat pengelolanya memiliki keterbatasan waktu. Selain itu kurang adanya profesionalitas dan kaderisasi serta masalah pendanaan dan independensi menjadikan pers kampus mengalami “diskontinuitas”.

Tantangan pers kampus juga muncul dari kebijakan politik yang mempengaruhinya. Selain pembredelan dan pembatasan penerbitan lewat SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan dan Percetakan), kebijakan orde baru membatas penumbuhan pers di kampus. Misalnya, Surat Edaran Dikti No 849/D/T/1989 soal Penerbitan Kampus di Perguruan Tinggi, dimana pers kampus tidak leluasa menerbitkan hal-hal di luar ranah keilmuan dan akademiknya. Juga kebijakan NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) yang membuat adanya aturan jam malam dan himbauan mahasiswa kembali ke kampus.

Kendala dan tantangan yang dihadapi tidak menyurutkan semangat kritis pers kampus. Pers kampus terus melakukan kritik tajam soal politik dan sosial melalui pemberitaanya, sampai reformasi 1998. “Bergerak!” sebagai media aksi mahasiswa UI berhasil dalam menyajikan informasi mengenai rencana agenda dan aksi yang telah dilakukan mahasiswa dalam menumbangkan rezim otoritarian orde baru. Ini diakui oleh kalangan pers lokal dan internasional (Majalah Time) yang menjadikannya sebagai rujukan dalam pengutipan berita-berita seputar reformasi. Bergerak! sebagai pers kampus menjadi wujud nyata keberanian mahasiswa dalam pemberitaan yang berani, lugas, terbuka, dan tidak ditutup-tutupi, bahkan pers umum pun masih berhati-hati soal itu.

Maka dapat disimpulkan bahwa pers kampus mengalami dinamika dalam perkembangannya. Kendala dan tantangan, termasuk intervensi yang dihadapi tidak menyurutkan semangat perlawanan pers kampus dalam melawan otoritarianisme orde baru dan tetap menghadirkan berita atau informasi yang berani, lugas, terbuka, dan tidak ditutup-tutupi.

Bacaan:

Achmad, Z. A. (2014). Perbandingan Sistem Pers dan Sistem Pers di Indonesia. Surabaya: Lutfansah Mediatama.

Allifiansyah, S. (2015). Media Alternatif di Indonesia. Dari google scholar, hlm. 1-13.

Arismunandar, S. (2012). Sejarah dan Fenomena Pers Mahasiswa. Tersedia secara online di: http://www. academia. edu/4979961/Sejarah_dan_Fenomena_Pers_Mahasiswa [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 9 Oktober 2017].

Chairunisa, H. (2023). Web Media Pers Mahasiswa dan Implementasi Teknologi Digital. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

Fathoni, M. (2010). Buku Putih PPMI: Catatan yang Belum Selesai. Yogyakarta: Litbang PPMI 2008-2010.

Junaedi, F. (2014). Mengharap Pers Mahasiswa. Makalah Pelatihan Pengembangan Blog dan Media Komuniasi Part III.

Manan, B. (2012). Politik Publik Pers. Jakarta: Dewan Pers.

Maulana, R. et al. (2023). Rahasia Terungkap: Menganalisis Dinamika Keamanan Pers pada Masa Orde Baru (1966-1998). Histeria: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 2(2), hlm. 89-96.

Rustamana, A., Antarik, M.J.F., & Liana, H. (2024). Pengaruh Peristiwa Malari 1974 Terhadap Kemunduran Pers Mahasiswa. Dewaruci: Jurnal Sejarah dan Pengajarannya. Vol. 2(2), hlm. 1-11.

Rustamana, H. A., Maharani, P., & Zatua, Z. (2023). 1998 Reform Movement. ESA: Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences, Vol. 2(6), hlm. 543-562.

Sari, R. W. & Darmawan, W. (2021). Perkembangan Surat Kabar dalam Pusaran Politik: Kajian Surat Kabar Sinar Harapan (1961-1989). FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, Vol. 10(2), hlm. 173-186.

Sasmito. (2024). Jalan Hidup Jurnalisme. Jakarta: Aliansi Jurnalisme Independen (AJI).

Supriyanto. (2022). Gerakan Mahassiwa dalam Upaya Kejatuhan Pemerintah Soeharto 1998. Jurnal Impresi Indonesia, Vol. 1(2), hlm. 66-74.