Berdasarkan catatan Menteri Keuangan Sri Mulyani, secara umum penyerapan belanja program pemulihan ekonomi daerah yang meliputi perlindungan sosial dan dukungan ekonomi daerah memang masih rendah.
Sebanyak 324 daerah realisasinya baru 6,2% dari anggaran, sedangkan 128 daerah memiliki realisasi 22,5%. Sementara 66 daerah pencapaian realisasi 35,5% dan baru 24 daerah yang realisasi anggarannya menembus 61,1%.
Angka serapan anggaran penanganan Covid-19 daerah yang rendah di tengah lonjakan kasus yang belum berhenti sampai saat ini juga menjadi sorotan Ketua DPR RI Puan Maharani. Dia pun mendesak pemerintah untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.
"Di situasi darurat seperti sekarang, pemerintah pusat harus mendorong daerah untuk memaksimalkan penyerapan anggaran penanganan Covid-19," ucap Puan dalam keterangan persnya.
Puan menekankan bahwa realokasi dan refocusing anggaran harus dilakukan segera dan dengan ketat untuk menggambarkan situasi kedaruratan yang kini terjadi terkait pandemi Covid-19 di Indonesia.
Tak hanya itu, mantan Menko PMK tersebut juga mengatakan baru-baru ini bahwa belanja anggaran penangan Covid-19 juga harus turut dipergunakan untuk perlindungan anak-anak Indonesia yang terdampak pandemi.
"Anak-anak adalah salah satu kelompok yang paling rentan dalam pandemi ini. Mulai dari mereka yang terinfeksi langsung, ditinggal wafat orangtua, sampai mereka yang belajarnya terganggu karena pandemi," ujar Politikus PDI Perjuangan ini.
Menurut dia anggaran negara untuk penanganan Covid-19 memang penting untuk digunakan penanggulangan masalah kesehatan dan ekonomi rakyat terdampak pandemi. Namun, lanjutnya, belanja untuk perlindungan anak juga hal yang tak kalah penting.
"Berbicara anak-anak Indonesia hari ini adalah bicara nasib bangsa ke depan. Kalau anak-anak Indonesia hari ini banyak yang putus sekolah dan depresi karena pandemi dan menjadi yatim piatu, bangsa ini yang akan menerima dampaknya dua puluh atau tiga puluh tahun ke depan. Jangan sampai ada lost generation karena pendidikan anak-anak Indonesia hari ini terganggu akibat pandemi," ujar Puan.
Di sisi lain, Koordinator Regional Jawa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Juliyatmono mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri sudah memerintahkan agar APBD digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Juliyatmono yang juga menjabat sebagai Bupati Karanganyar, Jawa Tengah, ini pun mengaku akan mengikuti aturan tersebut.
