beritakini.com
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie mengumumkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBK) tahun 2023 mencapai Rp2,045 Triliun. Jumlah ini disebutkan dalam rapat paripurna DPRK Pidie tentang penutupan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Pidie, Senin (28/11/2022) di gedung dewan setempat.
Adapun di sektor pendapatan, sebelum pembahasan sebesar Rp1.171.034.103.375 namun setelah pembahasan bertambah sebesar Rp873.988.123.000. Jumlah total pendapatan menjadi Rp2.045.022.226.375.
Pengeluaran
Untuk pengeluaran sendiri tidak dijelaskan secara detail untuk referensi tetapi dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas maupun kuantitas diperlukan sebagai khusus pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan jiga saraba prasarana meliputi bangunan gedung,kantor dan alat transportasi.karena
Saat membuka acara, Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail mengatakan, pembahasan RAPBK Pidie TA 2023 yang telah dilakukan oleh Banggar DPRK dan TAPD Pidie merupakan pekerjaan rutinitas tahunan antara Legislatif dan Eksekutif.
Lebih lanjut, Mahfuddin menjelaskan, APBK Pidie 2023 yang sudah disetujui bersama harus dijadikan pedoman untuk melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan satu tahun ke depan.
Kritik dan saran
Disini saya mendapat referensi dari buku pemkab pidie sendiri namun kekurangan disini mereka tidak menjelaskan secara detail dengan biaya pengeluaranya mungkin belum terdata semuanya karena juga dikabupaten pidie sedang pj bupati nya bahkan seluruh kabupaten di aceh sedang pj bupati karena belum berlangsungnya pilkada tapi dengan infrastruktur saya rasa sudah puas tetapi kurangnya di perhatian pemerintah terhadap keamanan di jalan dengan adaya sapi liar disetiap jalan utama yang menyebabkan kecelakaan kepada masyarakat sekitar.
Saran
Saya berharap kepada pihak eksekutif supaya dapat benar-benar melaksanakan APBK Pidie 2023 yang telah disetujui bersama sesuai dengan aturan dan mekanisme.karena dengan adanya
kerjasama dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang terus terpelihara, dapat melaksanakan berbagai agenda pembangunan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Pidie,sebagaimana dengan pembangunan dulunya sudah bagus yang hanya dilanjuti saja.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H