Jakarta, 9 Desember 2024 -- Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati setiap 9 Desember bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik akan bahaya korupsi serta pentingnya peran aktif masyarakat dalam memberantasnya. Tema tahun 2024, "Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju," mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi demi kemajuan bangsa.
Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, Ketua DPP LDII Bidang Hukum, Ibnu Anwarudin, menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, dengan memadukan antara pencegahan dan penindakan yang saling melengkapi. Menurutnya, kedua pendekatan ini sangat krusial untuk memastikan upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
"Penindakan tanpa pencegahan tidak akan efektif karena sistem yang ada akan terus melahirkan koruptor-koruptor baru. Sedangkan pencegahan tanpa penindakan yang tegas akan menumbuhkan apriori masyarakat terhadap sistem penegakan hukum," ujar Ibnu Anwarudin yang juga menjabat sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Serang.
Ibnu menjelaskan bahwa penindakan tanpa adanya langkah pencegahan yang tepat tidak akan menghasilkan perubahan signifikan. Bahkan, penindakan yang dilakukan tanpa memperbaiki sistem yang ada justru dapat menciptakan koruptor baru. Untuk itu, pencegahan harus menjadi bagian integral dalam strategi pemberantasan korupsi agar tidak hanya bersifat reaktif, namun juga menyentuh akar masalah yang menyebabkan terjadinya korupsi.
Dalam konteks penindakan, Ibnu juga menekankan pentingnya integritas dan mentalitas para penegak hukum, seperti polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Ia menyatakan bahwa pemberantasan korupsi yang efektif sangat bergantung pada sejauh mana aparat penegak hukum menjalankan tugas dengan jujur dan profesional.
"Penindakan akan menguji sejauh mana mentalitas dan integritas pilar-pilar penegakan hukum," tegasnya.
Selain penegakan hukum yang tegas, Ibnu mengingatkan pentingnya membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Sistem yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan akan mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi.
"Transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik perlu dibangun untuk mencegah terjadinya korupsi," ujarnya.
Tak hanya pemerintah dan aparat penegak hukum, Ibnu juga menyoroti peran penting masyarakat dalam pencegahan korupsi. Ia mengajak masyarakat untuk membangun mentalitas antikorupsi sejak dini, terutama dalam konteks pendidikan keluarga.
"Melalui pendidikan nonformal di keluarga, kita dapat menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas pada anak-anak sejak usia dini," ungkapnya.
Dengan mendidik anak-anak untuk memiliki karakter antikorupsi, masyarakat dapat berkontribusi menciptakan budaya antikorupsi yang berkelanjutan. Keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, memiliki peran besar dalam menanamkan nilai-nilai ini.
Peringatan Hakordia 2024 diharapkan dapat menjadi momentum untuk semakin memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam pemberantasan korupsi, demi Indonesia yang lebih bersih, berkeadilan, dan maju.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
