Temui Para Demonstran Aksi Tolak UU Omnibus Law, Masyarakat Puji Kesatriaan Edy Rahmayadi

Gelombang unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja (Ciptaker) terus berlanjut di beberapa daerah, salah satunya di Kota Medan. Pada Selasa (13/10) kemarin, ratusan massa dari Aliansi Nasional Anti Komunis - Negara Kesatuan Republik Indonesia (ANAK-NKRI) pada awalnya mengepung kantor Gubernur Sumatera Utara di Jl. Diponegoro Medan untuk menuntut sikap dari Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi terkait UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu oleh DPR RI. 

Dalam orasinya, massa aksi memprotes pengesahan UU Ciptaker tersebut karena dianggap akan merugikan masyarakat, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan dan lingkungan.

Namun, ditengah membludaknya massa aksi saat itu, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi yang baru saja melaksanakan sholat ashar berjamaah di Masjid Agung, Medan, tiba-tiba berjalan ke arah massa aksi, karena pagar kantor Gubernur Sumut saat itu dilapisi kawat berduri, Edy Rahmayadi sampai-sampai harus memanjat pagar demi menemui rakyatnya yang sudah menunggu sikapnya saat itu. 

Dari sanalah terlihat, sikap ksatria beliau yang tidak gentar menghadapi rakyatnya, sebagai seorang pemimpin, Edy Rahmayadi memilih untuk menemui rakyatnya dan berbicara diatas mobil komando untuk menyampaikan sikapnya terkait UU Cipta Kerja yang selama ini memicu berbagai kerusuhan di beberapa daerah di Indonesia.

Berita Foto Tribun Medan: Aksi Edy Rahmayadi Lompati Pagar untuk Menemui Pengunjuk Rasa di Kantor Pemprov Sumut

Setelah menghimbau massa aksi untuk mengenakan masker karena masih dalam suasana pandemi Covid-19, Edy Rahmayadi lalu menegaskan bahwa sampai saat ini pihaknya belum mengetahui apa isi dari draft UU Cipta Kerja tersebut, karena memang sampai saat ini draft UU Ciptaker tersebut belum dipublikasikan kepada masyarakat. 

Sehingga, Edy berpesan agar masyarakat bertabayyun (memeriksa kembali) apa yang kira-kira pasal dalam UU Ciptaker yang dianggap merugikan rakyat.

"Apa itu Omnibus Law? Saya juga belum tahu.  Masalah Omnibus Law, saya tidak tahu sampai mana barang itu. Untuk itu saya masih menugaskan staf saya, untuk mencari mana itu draf Omnibus Law," katanya saat itu.

Oleh karena itulah, Edy Rahmayadi meminta kepada masyarakat untuk memberinya waktu agar membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari para akademisi, ahli hukum, dan termasuk perwakilan para buruh untuk menelaah isi dari UU Ciptaker tersebut. 

Kemudian, Edy Rahmayadi menegaskan ketika hasilnya sudah disusun dan terdapat pasal yang merugikan rakyat, dia sendirilah yang nantinya akan menghadap Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan aspirasi dari rakyatnya.

"Di hadapan para massa aksi hari ini, saya tegaskan bahwa saya berpihak pada rakyat saya, jika memang UU Ciptaker ini merugikan rakyat, saya sendiri yang akan menghadap Presiden Jokowi untuk menyampaikan aspirasi kita semua. Karena itulah, beri kami waktu untuk menelaah UU Ciptaker ini, saya akan bentuk Pokja yang terdiri dari para akademisi, ahli hukum dan perwakilan para buruh. Nantinya setelah kita pelajari bersama UU Ciptaker ini, baru nanti akan kita sampaikan apa yang menjadi aspirasi dan masukan kita kepada pemerintah pusat. Pada intinya, saya meminta kita semua untuk tetap tenang dan jangan bertindak anarkis. Semua bisa diselesaikan secara damai dan santun," tegasnya melalui akun Instagram pribadinya @edy_rahmayadi disertai dokumentasi beliau saat menyambut para massa aksi.

Sontak saja, sikap tegasnya tersebut menuai pujian dari masyarakat yang mengaku sangat bangga dengan kebijaksanaan beliau dalam mengakomodir aspirasi dari rakyatnya. Keberanian beliau dalam menghadapi kerumunan massa pada saat itu, ternyata sangat efektif membuat suasana massa menjadi tenang karena merasa aspirasi mereka telah didengar oleh pemimpinnya.