Indonesia dalam Arus Globalisasi
Setiap zaman memiliki tantangannya sendiri, kita hidup dalam suasana keterbukaan informasi apa yang terjadi dibelahan dunia lain begitu cepat dapat kita ketahui disini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu melampui batas-batas bernegara. Globalisasi yang berarti bahwa adanya proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran serta aspek-aspek kebudayaan lainnya.
Globalisasi tidak hanya isyarat terjadi pertukaran produk dari satu Negara kenegara lainnya namun juga terjadi arus ideologi yang dapat kita lihat dalam perkembangan terakhir tentang meluasnya tuntutan demokrasi dibeberapa Negara. Selain itu globalisasi juga membawa aspek-aspek budaya yang memungkinkan kebudayaan lokal tergerus oleh munculnya budaya lain.
Indonesia sebagai sebuah bangsa merdeka yang menjalankan politik luar negri bebas aktif tidak bisa menutup diri dari perkembangan ini. Pasca reformasi integrasi terhadap dunia internasional semakin intensif dilakukan, beberapa undang-undang tentang penanaman modal asing direvisi untuk memberikan peluang lebih besar terhadap masyarakat internasional menanamkan modal di Indonesia. Beberapa perjanjian kerjasama dan perdagangan baik dalam bentuk regional maupun internasional disepakati. Menghadapi persaingan global sejumlah persoalan dan tantangan terus muncul, mulai dari persoalan ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya.
Tahun 2015 ini integrasi ekonomi Negara-Negara ASEAN sudah akan dilaksanakan, yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi Asean. Arus barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan aliran modal akan lebih bebas keluar masuk diantara Negara-negara anggota ASEAN tanpa hambatan baik itu tarif maupun nontarif. Harus kita sadari walaupun judulnya adalah kerjasama tetap saja yang terjadi sesungguhnya adalah persaingan.Persaingan menuntut kemampuan serta persiapan untuk dapat lebih dominan guna memenangkan persaingan. Kita tentunya tidak ingin bangsa ini hanya menjadi konsumen, menjadi penonton, menjadi kelompok yang dirugikan dari kerjasama ini.
Secara makroekonomi Indonesia terus menerus mengalami defisit transaksi berjalan, berarti bangsa Indonesia lebih banyak melakukan impor dibanding melakukan ekspor. Impor saat ini lebih didominasi oleh bahan-bahan pangan yang sebetulnya dapat dihasilkan oleh bangsa ini bahkan mungkin untuk surplus dan di ekspor keluar negeri. Impor yang kita lakukan bukan berupa barang-barang modal sehingga memungkinkan munculnya perkembangan produksi. Selain bahan pangan, impor lebih di dominasi oleh barang konsumsi lainnya seperti barang elektronik dan otomotif, yang penggunaannya lebih sebagai barang-barang yang sifatnya untuk memenuhi gaya hidup.
Pelemahan nilai tukar rupiah pada titik terendah setelah krisis 1998 pada tahun 2015 ini tidak bisa kita lihat semata atas situasi perekonomian global, seperti membaiknya ekonomi amerika serikat, kebijakan ekonomi cina, namun merupakan rangkaian dari fenomena kebangsaan secara umum. Hal ini mencerminkan pelemahan kemampuan fundamental ekonomi secara umum, permintaan dolar yang meningkat akibat tingginya impor yang terus menerus kita lakukan. Selain itu beberapa kebijakan terkait arus modal jangka pendek menyebabkan investasi dalam bentuk portofolio berupa sekuritas masuk dan keluar dengan mudah namun berefek terhadap stabilitas ekonomi.
Stabilitas ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, data BPS menunjukan terjadinya kenaikan tingkat penganguran pada tahun 2015 ini berbanding terbalik dengan tumbuhnya angkatan kerja. Bahkan Indonesia diprediksi pada tahun 2020-2030 akan mendapatkan bonus demografi dimana sekitar 70% penduduk merupakan usia produktif atau usia angkatan kerja. Disatu sisi hal ini akan menjadi peluang pertumbuhan ekonomi jika usia produktif ini bisa disalurkan dengan baik, namun akan menjadi persoalan sosial jika situasi ekonomi Indonesia seperti sekarang.
Rasio gini atau angka kesenjangan sosial juga menunjukan kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini berarti jurang antara masyarakat yang berpendapatan rendah dengan yang berpendapatan tinggi semakin melebar. semakin melebarnyanya angka ketimpangan sosial akan memicu terjadinya persoalan-persoalan sosial ditengah masyarakat.
Fenomena ekonomi ini juga tak kalah menariknya dengan berbagai persoalan politik dalam negri, angin segar demokrasi pasca reformasi juga memunculkan berbagai persoalan baru. Panggung politik yang idealnya arena pengabdian terhadap masyarakat luas menjadi sesuatu yang mahal karena tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh calon-calon pemimpin baik di legislatif maupun eksekutif. Momentum politik menjadi arena pertarungan finansial. Masyarakat pemilih yang berada dalam situasi ekonomi yang tidak menentu jatuh dalam pragmatisme, sehingga seperti gayung bersambut sempurnalah pemilu menjadi pertarungan kekuatan modal.
Tingginya biaya politik serta faktor keterpilihan seseorang untuk menjadi pemimpin bukan berdasarkan kapasitas dan kualitas, kita dapat menyaksikan hasilnya semakin maraknya korupsi. Korupsi menjadi semacam wabah yang menjangkiti hampir semua lini, hampir semua lembaga terjadi kasus korupsi termasuk lembaga penegak hukum sendiri. Kasus-kasus korupsi meluas sampai ke daerah, sampai februari tahun 2015 sebanyak 343 kepala daerah tersangkut kasus korupsi.
Perkembangan teknologi informasi selain memberi berbagai kemudahan juga berefek terhadap berbagai transformasi berbagai budaya dari berbagai belahan dunia, tontonan berubah menjadi tuntunan, sementara tuntunan seperti tontonan. Arus teknologi informasi yang begitu cepat juga membawa juga pengaruh budaya terhadap bangsa Indonesia, merebaknya hedonisme dikalangan pemuda dapat kita lihat dengan kasatmata. Budaya timur yang disimbolkan dengan semangat gotong royong yang tinggi mengarah kepada individualisme.
Sebuah Ijtihad; “Reposisi HMI”.
Dalam fenomena kebangsaan seperti ini sejauh mana HMI memberikan perannya terhadap persoalan-persoalan ada. Pertanyaan ini terasa sangat tinggi jika kembali kita melihat kondisi organisasi ini secara rill. Dalam beberapa tahun terakhir HMI lebih sibuk dengan dirinya sendiri. Fenomena tingginya konflik diseluruh tingkat kepengurusan mengindikasikan HMI lebih mementingkan hal yang sifatnya seremonial ketimbang substansi keberadaan yang seharusnya diperankan.
Perebutan kepemimpinan lebih didasarkan pada semangat untuk dekat dengan kekuasaan dengan asumsi semakin dekat juga dengan sumber-sumber ekonomi. Pragmatisme semakin tidak terhindarkan, kegiatan-kegiatan organisasi tak lebih dari seremonial, Intelektualitas menurun serta kemerosotan moral tak dapat terhindarkan. Organisasi menghabiskan banyak energi menyelesaikan konflik-konflik yang sudah tak lagi membangun namun lebih kepada distorsi nilai-nilai yang seharusnya diperjuangkan. Dengan kondisi ini kapan HMI akan berjuang untuk mencapai tujuannya, kapan HMI mempengaruhi kampus, kapan HMI memberikan sumbangsih pemikirannya terhadap krisis multilateral yang sedang terjadi, kapan HMI mempengaruhi paradigma masyarakat yang sedang terombang ambing dalam arus globalisasi.
HMI harus kembali kepada khitah perjuangannya yang tertuang didalam azaz, tujuan, usaha dan indepedensi. Azaz HMI merupakan landasan keyakinan tentang ketuhanan, kesemestaan, sosial masyarakat, semangat pejuangan dan konsepsi cita-cita tentang hari kemudian sebagai masa depan kehidupan manusia. Keyakinan adalah akar dari segenap perbuatan manusia yang merupakan prinsip tauhid, mengingkari penghambaan, ketundukan dan keterikatan terhadap hal-hal duniawi. Keyakinan di HMI tidak dipahami secara dogmatis melainkan dibenarkan oleh kesadaran yang jernih sehingga menjadi dasar dalam gerak juang yang dinamis dalam menghadapi tantangan zaman.
Tujuan HMI merupakan perpaduan tujuan individual, sosial dan hakikat perkaderan sebagai upaya sistematis menuju cita-cita invidual dan sosial yaitu lahir nya insan kamil dan terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan HMI. HMI tidak memisahkan wilayah privat dan publik sebagai dua entitas kehidupan yang berbeda, sosok insan ideal HMI merupakan sosok yang dapat membentuk dan menata kehidupan sosial yang adil dan sebaliknya kehidupan sosial yang adil merupakan wahana pendidikan untuk membentuk pribadi-prbadi utama.
Usaha dan indepensi HMI merupakan proses perjuangan yang diridhai dalam mencapai cita-cita. Independensi merupakan nilai yang menyemangati proses yang dilakukan secara sadar tersebut. Indepedensi adalah amanat perlunya kemandirian dan kemerdekaan dalam menentukan sikap untuk memilih kebenaran dan memperjuangkannya. HMI menjadi lokus intelektual tempat dicernanya semua fenomena secara kritis, merumuskan jalan keluar dari persoalan yang ada serta memperjuangkannya dengan merdeka.
Pola gerakan HMI kedepan mesti kembali menjadikan masyarakat sebagai basis gerakan perjuangan HMI. Tingginya konflik internal lebih disebabkan menumpuk energi HMI pada satu ranah perjuangan yaitu politik. Untuk mengkanalisasi itu semua gerakan HMI harus diperluas kepada ranah-ranah lain seperti ekonomi, budaya, pendidikan, seni dan lain-lain. Penguatan lembaga-lembaga khusus serta penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman serta disesuaikan dengan konsentrasi pendidikan kader merupakan jalan memperkaya ranah perjuangan HMI.
Perluasan ranah perjuangan akan terimplementasi dengan kondisi praksis masyarakat yang lemah secara ekonomi, tidak berdaulat atas hak politiknya serta kehilangan identitas kebudayaannya. Pemberdayaan masyakat sesuai dengan kondisi masyarakat, keadaan alam, kecendrungan dan usaha masyarakat. Dengan sebaran cabang yang diseluruh kabupaten/ kota dan dari berbagai disiplin ilmu yang ada serta kemampuan untuk melakukan akses teknologi informasi ditambah dengan kemampuan sosialisasi diatas rata-rata mahasiswa lainnya sangat memungkinkan gerakan sistematis dan terencana dilakukan HMI.
Pemberdayaan tidak hanya berarti dalam upaya-upaya peningkatan taraf kehidupan ekonomi namun juga merupakan sebuah pengorganisasian ide dan gerakan budaya ditengah-tengah masyarkat. Pemberdayaan merupakan jalan melepaskan masyarakat dari kemiskinan dengan memodifikasi cara serta meningkat kualitas produksi masyarakat. Pemberdayaan adalah langkah pencerahan masyarakat dari lilitan money politic yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak berkualitas, korup dan tanpa visi. Pemberdayaan merupakan jalan keluar kerusuhan sosial, pengrusakan alam yang efeknya kembali kepada masyarakat luas. Pemberdayaan sosial merupakan sarana pembumian ide-ide HMI, sosialisasi gagasan dan kritik HMI terhadap kekuasaan, sehingga aksi-aksi HMI bukan lagi dianggap masyarakat sebagai penggangu ketertiban umum. Pemberdayaan masyarakat adalah cara HMI untuk kembali menghijaukan kampus-kampus. Pemberdayaan adalah jalan HMI melepaskan masyarakat dari belenggu pragmatisme, materialisme, hedonisme serta individualisme yang telah menghilangkan indentitas ketimuran bangsa Indonesia.
“bagaimana mungkin kau tahu potensimu jika kau melihat dirimu lewat mata orang lain, bagaimana mungkin kau mengangkat derajat bangsamu jika kau lebih bangga menjadi bangsa lain”.
