TNI Harus Mengawal Demokrasi Sampai Tuntas ke Pilpres

Boleh dikatakan Pemilu Legislatif 9 April 2014 secara umum dapat dikatakan aman, lancar dan berhasil. Kalaupun masih ada konflik namun itu masih dapat dianggap hanya semacam riak-riak kecil yang terkadang penyebabnya lebih kepada kurangnya intgeritas dan etika dalam berpolitik secara santun dan elegant,

Terima kasih tentu layak kita sampaikan kepada TNI, yang hingga detik ini konsisten dalam mengawal Demokrasi di Indonesia. Sikap TNI untuk tidak ikut berpolitik praktis dan lebih memilih bersikap netral dalam  menjalankan Hak Konstitusionalnya sebagai warga negara yang dilindungi hukum negara dan internasional.

Sikap Netral dalam berpolitik ini telah merubah peta perpolitikan bangsa, dicabutnya Dwifungsi TNI membuat civil sociaty harus didorong untuk lebih dewasa dan mandiri dalam menjalankan fungsi politiknya, jangan lagi TNI dijadikan alat kepentingan dengan melakukan berbagai upaya untuk tarik menarik anggota TNI membantu parpol tertentu, seperti yang terjadi pada masa lalu, sehingga tidak memberikan manfaat banyak dalam membangun demokrasi dan justru membuat TNI terlena dengan tugas pokoknya, karena lebih banyak mengurusi tugas yang lain.

Tugas tertinggal masih tinggal selangkah lagi dalam perhelatan demokrasi limatahunan, yakni Pilpres dan cawapres Juni 2014 mendatang. Kita berharap hiruk pikuk dan hinggar binggar menjelang Pilpres dalam menentukan calon Presiden dan Cawapres dari partai yang mempunyai hak untuk memunculkan calon untuk dipilih rakyat, masih berada pada karidor cara berdemokrasi dan memilih pemimpin yang benar, jangan lagi rakyat dibohongi dan dipertontonkan dengan aktrasi kekanak-kanakan yang membuat kualitas demokrasi itu sendiri menjadi rusak, biarlah rakyat dengan caranya sendiri menentukan pilihan pemimpinnya, yang penting partai harus pintar dalam memunculkan jagoannya untuk dipilih rakyat.

Walaupun diakui, untuk pencalonan Capres dan Cawapres mendatang ada dari latar belakang militer yang disebut-sebut akan meramaikan bursa Capres dan Cawapres, sebut saja salah satunya Prabowo Subiyanto. TNI tentu masih bisa menjaga keprofesionalanya dengan tidak berpolitik praktis, seperti yang disebutkan dalam pasal 2 point d UU TNI No 34 tahun 2004.

TNI tentu bangga, bahwa capres berlatar belakang militer masih dipercaya rakyat, tapi kebanggaan itu tidak perlu harus dinodai dengan sikap berpikir sempitnya dengan menghalalkan segala cara, artinya TNI tetap menjaga konsistensinya untuk tetap netral dalam berpolitik, tanpa harus membuat gerakan-gerakan terselubung yang membuat TNI dicap tidak netral. Ini tentu dapat membahayakan dan dapat menghambat penciptaan TNI yang profesional seperti yang diamanatkan UU.

Sikap TNI tidak berpolitik praktis, adalah sumbangsih TNI terbesar dalam membangun demokrasi. Cobalah kita lihat beberapa negara yang militernya masih tergoda dan terseret dalam pusaran kekuasaan, sebut saja Mesir, Thailand dan beberapa negara lain, stabilitas negaranya selalu terganggu bahkan memakan korban nyawa dan materi yang tidak besar.

Tidak tergodanya TNI dalam berpolitik ini dapat dilihat sebagai sebuah pendewasaan TNI yang seharusnya juga diimbangi oleh politisi sipil yang sedang bertarung untuk merebut kursi ke Senayan dan ke Istana Negara.

Batu ujian itu tinggal satu lagi, yakni Pilpres Juni mendatang, kalau ini sukses dan berhasil, tidak ada salahnya kita juga berterimakasih kepada TNI, sebab karenamu TNI, Pemilu ini menjadi berhasil dan Indonesia menjadi negara yang hebat dan dapat dicontoh dalam berdemokrasi, semoga saja begitu.