Penggunaan Bom Fosfor Putih Pada Konflik Israel dan Palestina Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional

KONFLIK YANG TERJADI ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA

Pertempuran yang berlangsung selama lebih dari satu abad ini dimulai pada tanggal 2 November 1917, ketika Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour menulis surat kepada pemimpin komunitas Yahudi Inggris, Lionel Walter Rothschild. Deklarasi Balfour, sebuah surat singkat yang menjanjikan pemerintah Inggris untuk menciptakan "rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina," memiliki dampak yang bertahan hingga hari ini. 

Migrasi massal Yahudi selama Mandat Inggris 1923-1948 menyebabkan perlawanan Palestina karena kekhawatiran akan pergeseran demografi dan pencurian tanah. Resolusi PBB 181 dari tahun 1947 menyarankan untuk membagi Palestina menjadi beberapa negara bagian untuk orang Arab dan Yahudi. 

Rencana tersebut ditolak oleh Palestina karena memberikan negara Yahudi sekitar 56% wilayah Palestina, termasuk sebagian besar wilayah pantai yang produktif. Warga Palestina merupakan 67% dari populasi dan memiliki 94% tanah bersejarah pada saat itu. Selama Perang Enam Hari melawan koalisi pasukan Arab, Israel merebut sisa wilayah bersejarah Palestina pada tanggal 5 Juni 1967, termasuk Jalur Gaza, Tepi Barat, Yerusalem Timur, Dataran Tinggi Golan Suriah, dan Semenanjung Sinai di Mesir. Hal ini mengakibatkan kepergian paksa kedua bagi beberapa warga Palestina, yang dikenal sebagai Naksa (bahasa Arab yang berarti "kemunduran").

Front Populer Marxis-Leninis untuk Pembebasan Palestina didirikan pada bulan Desember 1967. Selama sepuluh tahun berikutnya, faksi ini melancarkan berbagai serangan dan membajak pesawat, sehingga menarik perhatian dunia internasional terhadap situasi sulit yang dihadapi rakyat Palestina. 

Sebuah sistem dua tingkat dibentuk ketika pemukiman didirikan di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki. Para pemukim Yahudi diberikan hak kewarganegaraan penuh dan tunjangan, sementara warga Palestina menjadi sasaran pendudukan militer yang diskriminatif dan melarang mereka untuk mengekspresikan diri mereka secara politik atau sipil. 

Perjanjian Oslo pada tahun 1993 menandai berakhirnya intifada dan membentuk Otoritas Palestina (PA), yang memiliki otoritas terbatas atas Tepi Barat dan Jalur Gaza. Terlepas dari pengakuan PLO terhadap Israel dalam solusi dua negara, kesepakatan tersebut memberikan Israel otoritas atas lebih dari 60% wilayah Tepi Barat dan sumber daya penting yang berada di wilayah tersebut. 

Para kritikus menyebut PA sebagai subkontraktor korup yang berkolaborasi dengan Israel untuk melumpuhkan gerakan politik dan oposisi, terlepas dari kenyataan bahwa PA seharusnya mewujudkan kemerdekaan Palestina. Israel membangun tembok dan pagar di sekitar Jalur Gaza pada tahun 1995 untuk membatasi wilayah Palestina yang terpecah.

Israel telah melakukan empat kali serangan militer yang berkepanjangan ke Gaza pada tahun 2008, 2012, 2014, dan 2021, yang mengakibatkan kematian ribuan warga Palestina, banyak di antaranya adalah anak di bawah umur, serta penghancuran puluhan ribu bangunan, termasuk rumah, tempat usaha, dan sekolah. 

Akibat pengepungan tersebut, Gaza tidak dapat menerima pasokan bahan bangunan seperti baja dan semen, sehingga rekonstruksi menjadi sulit. Senjata-senjata yang dilarang oleh hukum internasional digunakan dalam serangan tahun 2008, termasuk gas fosfor. Lebih dari 2.100 warga Palestina terbunuh oleh Israel dalam 50 hari di tahun 2014, termasuk 1.462 warga sipil dan hampir 500 anak-anak. Sekitar 20.000 rumah dihancurkan, 11.000 warga Palestina terluka, dan 500.000 orang mengungsi akibat serangan tersebut.

PRINSIP UMUM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL