Dunia Pendidikan di Tengah Jerat Kemiskinan : Siapa yang Bertanggung Jawab?

Kemiskinan telah menjadi fenomena yang sulit diberantas terutama dalam dunia pendidikan. Banyak anak di Indonesia yang kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Angka putus sekolah tingkat SD pada tahun ajaran 2023/2024 mencapai 0,19% dan tingkat SMP mencapai 0.18%. Sedangkan di tingkatan SMK, terjadi peningkatan angka putus sekolah dari 0,23% menjadi 0,28%. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 menunjukkan 86,34% anak Indonesia sudah duduk di bangku SMA, SMK, MA, atau yang sederajat. Namun, 33,21% diantaranya putus sekolah. Hal ini banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi.

Kemiskinan sering kali menjadi penyebab utama putus sekolah, terutama di kalangan keluarga kurang mampu. Anak anak dari keluarga miskin menghadapi tantangan besar untuk tetap bersekolah, biaya pendidikan seperti transportasi, uang saku, dan biaya buku masih menjadi beban tambahan yang sulit dijangkau. Meskipun ada program pendidikan gratis yang digalakkan pemerintah, faktor biaya lain yang terkait dengan pendidikan masih memberatkan banyak keluarga. Selain itu, tekanan ekonomi memaksa anak-anak untuk bekerja dan membantu perekonomian keluarga, yang mengurangi kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus, di mana anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan dengan baik akan lebih sulit untuk keluar dari kemiskinan di masa depan.

Siapa yang  bertanggung jawab?
Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama anak-anak yang berada dalam keluarga miskin. Program pendidikan gratis, beasiswa, dan bantuan lainnya sering kali dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah putus sekolah akibat kemiskinan. Namun, tantangan terbesar adalah pemerataan distribusi program-program tersebut. Di banyak daerah, terutama di daerah terpencil, program pemerintah belum cukup efektif mencapai sasaran. Selain itu, masalah korupsi dan ketidakteraturan dalam pengelolaan anggaran pendidikan sering menjadi penghambat. Oleh karena itu, meskipun pendidikan gratis terdengar ideal, implementasinya masih terkendala, dan banyak anak dari keluarga miskin tetap kesulitan mengakses pendidikan yang layak.

Peran Masyarakat dan Sektor Swasta
Masyarakat dan sektor swasta juga memiliki peran penting dalam membantu mengatasi masalah putus sekolah akibat kemiskinan. Inisiatif dari masyarakat, seperti gerakan donasi buku atau relawan pengajar, dapat memberikan dukungan langsung kepada anak-anak yang membutuhkan. Masyarakat dapat mendirikan sekolah alternatif yang lebih terjangkau dan membuka kesempatan bagi anak-anak di wilayah yang kurang mendapat perhatian. Di sisi lain, sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dapat berkontribusi dalam pendidikan dengan menyediakan fasilitas, pelatihan, atau beasiswa. Perusahaan seperti Ruang Guru dan Zenius Education telah memberikan kontribusi dalam bentuk platform pendidikan online, namun kontribusi ini masih lebih banyak terfokus di daerah perkotaan, sementara wilayah pedalaman masih membutuhkan perhatian yang lebih besar.

Solusi Masa Depan?
Untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak bangsa, diperlukan langkah konkret yang melibatkan semua pihak. Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar sampai ke daerah yang membutuhkan, terutama daerah tertinggal. Selain itu, pemerintah harus mengalokasikan subsidi transportasi, seragam, dan buku bagi siswa dari keluarga miskin. Kampanye pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat juga sangat penting untuk memperluas partisipasi sosial dalam mendukung pendidikan. Masyarakat juga perlu lebih peduli terhadap isu ini dengan berperan aktif dalam membantu anak-anak kurang mampu melalui donasi atau program pendidikan alternatif. Sektor swasta, melalui CSR, dapat lebih memperluas kontribusinya ke daerah-daerah terpencil dan mendukung infrastruktur pendidikan di luar kota besar. Jika hal ini tidak digalakkan maka yang miskin pasti akan tetap jauh tertinggal. Masalah kemiskinan dalam dunia pendidikan bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, melainkan tanggung jawab kolektif. Dengan kolaborasi dan komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak bangsa. Pendidikan bukan hanya tentang angka kehadiran di sekolah, tetapi juga tentang memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pendidikan adalah kunci, dan kita semua adalah bagian dari solusi.

Riza Nur Diana : Mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Inggris - Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dosen Pembimbing : Mohammad Fatoni, M.Pd. Dosen Pendidikan Bahasa Inggris - Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri