Awal Mula Konflik
24 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan "Operasi Militer Khusus" di Ukraina, tujuannya adalah untuk melakukan "demiliterisasi dan denazifikasi" terhadap Ukraina. Rusia menganggap Ukraina saat ini dijalankan melalui sebuah sistem Fasis ala Nazi. Klaim tersebut memang belum bisa dibuktikan oleh pihak Kremlin, akan tetapi dengan dimasukannya Batalyon Azov kedalam Garda Nasional Ukraina hal itu menjadi salah satu bukti yang dibuat oleh pihak Kremlin mengenai Neo-Nazi yang ada dalam pemerintahan Ukraina. Batalyon Azov sendiri merupakan sebuah sayap militer yang berbasis di Mariupol, di wilayah pesisir Laut Azov, Ukraina yang merupakan kelompok ekstremis sayap kanan berideologi Nazi. Batalyon Azov merupakan unit infantri yang paling sering melakukan konfrontasi serta perang terbuka dengan pasukan separatis pro-Rusia yang berada di timur Ukraina.
Ukraina menanggap tuduhan yang dilontarkan oleh pihak Rusia merupakan tuduhan yang mengada-ngada, Duta Besar Ukraina utuk Indonesia menilai alasan itu tidak masuk akal. Pasalnya, para pengungsi dari wilayah-wilayah yang "dibebaskan" Rusia tetap memilih kabur ke wilayah Ukraina meski wilayah Rusia lebih dekat.
"Kenapa mereka tidak mau dibebaskan? Kenapa mereka memilih Neo-Nazi andaikan itu nyata?" ujar Dubes Ukraina.
"Cerita yang dibuat Putin dan propaganda tersebut adalah kebohongan," ujarnya.
Posisi Indonesia dalam Konflik Rusia-Ukraina.
Klaim kedua belah pihak memang masih butuh untuk dikaji lebih mendalam, dalam hal ini, dimana posisi perpolitikan Indonesia mengambil prinsip "Bebas-Aktif" yang berarti tidak memihak kepada kedua belah pihak akan tetapi tetap menyuarakan perdamaian. Pada masa awal Rusia menyerang Ukraina, Presiden Joko Widodo melalui twitter resminya menyerukan agar perang dapat dihentikan tanpa menuding kesalahan kepada salah satu pihak. Â Hal ini dikritik oleh anggota parlemen Rizki Natakusumah.Â
"Ketika seluruh dunia, bahkan warga Rusia sendiri, mengecam invasi kepada Ukraina, sangat mengherankan Pemerintah Indonesia yang katanya cinta perdamaian malah tidak mengeluarkan statement tegas," ujarnya.
Di PBB sendiri, Indonesia tidak ada dalam daftar  negara-negara yang mendukung draf resolusi mengakhiri agresi Rusia terhadap Ukraina, akan tetapi Indonesia pada akhirnya mengutuk invasi tersebut dalam resolusi selanjutnya di PBB. Namun, dalam resolusi selanjutnya, Indonesia abstain dalam pemungutan suara untuk mengeluarkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Hal ini jelas mencerminkan posisi Indonesia dalam Geopolitik Konflik Rusia-Ukraina sebagai Negara yang netral dan berdaulat.
Sikap Masyarakat Indonesia, Pro Rusia atau Ukraina ?
Berbeda halnya dengan masyarakat Indonesia, dimana cenderung masyarakat Indonesia lebih memihak kepada Rusia, bagi masyarakat Indonesia, Rusia merupakan representasi dari pertentangan dengan dunia Barat khususnya NATO dan Amerika. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa masyarakat Indonesia mayoritas lebih pro terhadap Rusia.
