PKS Minta KPK Dalami Penyebutan Hatta Rajasa di Kasus Sapi
Dengan bergabungnya PKS ke koalisi Prabowo-Hatta, hal ini menimbulkan keruwetan tersendiri. Apakah PKS rela, begitu saja membiarkan mantan Presidennya, meringkuk di penjara. Sementara, dalam benak mereka, masih melekat kecurigaan atas peran  Hatta Rajasa dalam kasus yang sama?
Kenyataannya, PKS teramat membenci KPK. Seperti yang tercermin dari pernyataan kedua Petingginya berikut,
Fahri Hamzah-PKS: Saya Tak Goyah Bubarkan KPK
Mahfudz Sidik: KPK atau PKS yang Bubar Duluan?
Tindakan ekstrim dari kedua Petinggi PKS tersebut, sudah cukup memberikan gambaran. Bagaimanakah, kebijakan Prabowo-Hatta terhadap KPK, apabila mereka menang dalam pilpres mendatang.
Belum lagi, ditambah dengan sakit hati yang masih dipendam oleh anggota koalisi Prabowo-Hatta. Akibat, diciduknya Suryadharma Ali terkait dugaan korupsi pengelolaan dana haji. Tidak dapat dipungkiri. Dengan absennya SDA, kini motor koalisi Prabowo-Hatta beralih dari PPP kepada PKS. Dan, dengan bergabungnya FPI, semakin menunjukkan watak asli dari koalisi tersebut. Figur SDA mungkin bisa menjembatani kepentingan antara koalisi Prabowo-Hatta dengan kalangan NU dan Muhammadiyah. Sebaliknya, PKS dan FPI sukar untuk diterima kalangan tersebut. Sehingga, berpotensi menarik kembali dukungan mereka kepada Prabowo-Hatta.
Pada acara Debat Capres, sah-sah saja, Hatta Rajasa memberikan khotbah tentang keseriusannya memperkuat kelembagaan KPK. Silahkan saja, terus merangkai kata-kata indah disertai mimik yang dibuat sedemikian rupa, bagi menutupi agenda tersembunyi yang telah dirancangnya. Namun, masyarakat sudah faham. Apakah yang sebenarnya yang terjadi antara KPK dan Hatta Rajasa. Dan, masyarakat juga faham. Betapa mengerikan, skenario yang telah dirancang oleh Prabowo-Hatta. Demi memuaskan angkara dendam anggota koalisinya, yaitu, Fahri Hamzah, Mahfudz Sidik, Lutfi Hasan dan Suryadharma Ali.
Busyro Muqoddas, Wakil Ketua KPK, mengatakan pelaku tindak korupsi kini semakin masif. Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan KPK tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Busyro juga mengingatkan adanya upaya-upaya sistemik, yang dilakukan pihak-pihak tertentu, untuk membubarkan KPK.
Tanggal 9 Juli, pilihan ada di tangan anda. Anda yang menentukan, apakah akan memilih capres, yang berkomitmen memperkuat KPK dengan langkah-langkah kongkritnya. Atau, sebaliknya, memilih capres, yang mempunyai agenda tersembunyi terhadap KPK. Pilihan anda sangat menentukan bagi suksesnya pemberantasan korupsi di negeri ini.
Salam. Jokowi-JK, 2 orang baik