[caption id="attachment_328913" align="aligncenter" width="546" caption="http://nasional.kompas.com/read/2014/06/13/1915236/Bertemu.Jokowi.Petani.Keluhkan.Kelangkaan.Pupuk.dan.Hama"][/caption]
Saat berkunjung ke Desa Gentasari, Jokowi mendengarkan keluhan kaum petani tentang langkanya dan tingginya harga pupuk. Yang, melonjak dari Rp 80.000 menjadi Rp 120.000. Keluhan lainnya adalah serangan hama. Semuanya itu menjadi faktor utama bagi menurunnya hasil panen, yang dulunya mampu menghasilkan tujuh ton gabah kering giling. Kini, maksimal hanya mampu menghasilkan lima ton (Kompas, 13/5).
Dalam platform ekonominya, Jokowi mengakomodir permasalahan di atas, ke dalam Reforma Agraria dan program kepemilikan tanah sebesar 9 juta hektare bagi Petani (Liputan6, 13/6).
Pertanyaannya, kenapa Reforma Agraria melempem di jaman SBY?
Sebagai Menko Perekonomian saat itu, Hatta Rajasa, adalah yang paling bertanggung jawab terhadap tergerusnya lahan pertanian akibat perluasan sektor tambang. Hatta Rajasa, semestinya mampu membuat kebijakan yang membatasi penggunaan lahan pertanian bagi sektor lainnya. Sebagaimana dinyatakan, bahwa sektor pertanian adalah penggerak perekonomian bangsa. Namun, pada kenyataannya, Hatta malah memanjakan sektor pertambangan. Yang, pelaku utama di sektor tersebut adalah pihak asing dan Aburizal Bakrie. Hashim Djojohadikusumo juga menjadi pelaku utama di sektor pertambangan, yang karena satu dan lain hal, terpaksa memindahkan lahan usahanya ke negara lain.
Selain mayoritas dimiliki asing, sektor pertambangan juga telah mengeruk bumi kekayaan Indonesia, tanpa sedikitpun memberikan manfaat kepada sebagian besar rakyatnya. Seperti yang dilansir (Kompas, 23/5),
KPK: Potensi Kerugian Negara di Sektor Minerba Mencapai Rp 50 Triliun
Disebutkan, potensi kerugian negara tersebut, utamanya disebabkan semakin berlarut-larutnya proses renegosiasi kontrak pertambangan. Padahal, sesuai amanat UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, proses renegosiasi kontrak tambang, selambat-lambatnya harus sudah diselesaikan pada 12 Januari 2010. Disitulah, kerugian yang harus diderita negara, karena dasar perhitungan besaran penerimaan royalti masih menggunakan skema dengan tarif yang lama.
Hatta Rajasa, yang ketika proses renegosiasi, menjabat sebagai Ketua Tim renegosiasi Kontrak Tambang, dituduh sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas molornya proses renegosiasi kontrak tersebut. Sehingga, mengakibatkan kerugian negara sebsar Rp 50 triliun. Hatta, boleh saja berlindung di balik ruwetnya birokrasi yang menghambat proses renegosiasi. Namun, berlarut-larutnya proses renegosiasi, hingga memakan waktu 4 tahun lebih, sulit menepis anggapan orang, bahwa telah terjadi permainan uang dalam proses tersebut.
HR "Main Mata", Negara Rugi Rp 12,8 Triliun
Selain sepak terjang Hatta, praktek yang mengganjal terwujudnya Reforma Agraria terjadi di Kementerian Pertanian, yang dipimpin Suswono, Kader PKS.
Nazaruddin Ungkap Kasus Korupsi Pupuk dan Bibit di Kementan
Belum lagi hilang di ingatan masyarakat, kasus suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian, yang melibatkan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq. Kini, Kementerian tersebut kembali tersangkut kasus korupsi pupuk.
Nazaruddin: Herman Khaeron Tokoh Utama Korupsi Pupuk Rp 81 Miliar
Fitra Temukan Dugaan Korupsi Pupuk Rp 81 M di Kementan
Siapakah Herman Khaeron, siapa lagi kalau bukan kader Partai Demookrat yang menduduki kursi DPR di Komisi IV. Memang belum ada putusan pengadilan yang mengaitkan Suswono. Namun, dua kasus mega yang terjadi di kementerian yang dipimpin oleh kader PKS tersebut, sulit menepis anggapan orang, bahwa PKS ikut berperan.
Lucunya, Prabowo yang mengaku dirinya sebagai ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) malah tersenyum bangga menyaksikan ulah Hatta Rajasa dan PKS terus mencekik leher petani yang menjadi anggota asosiasinya. Alih-alih, menyuarakan jeritan kaum petani. Prabowo malah menggandeng Hatta Rajasa sebagai cawapresnya dan memuji PKS sebagai anggota partai koalisi yang militan.
Sekarang, saatnya anda menjawab sendiri. Apakah Prabowo beroihak kepada kaum petani? Ataukah Prabowo berpihak kepada antek asing, Hashim Djojohadikusumo atau dalang koruptor PKS?
Pilihan anda akan menentukan nasib jutaan petani yang tengah merintih kesakitan dihisap darahnya oleh para elite penguasa!
Salam 2 jari. Nomor 2 pilih Jokowi.
