Identitas Individu dalam Kacamata Hukum

Pasal 2 Setiap Pendudukan mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi. pasal 79 (1) data perseorangan dan dokumen kependudukan. Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.

Selanjutnya berdasarkan UU ITE pasal 26 ayat 1 ini berbunyi "Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang- undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan". 

Pasal 26 ayat 2 bahwa "setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini". 

Penjabaran sebagaimana yang dituangkan dalam ayat 1 ialah "dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: 

Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai, hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang".

Namun, tidak semua peraturan perundang-undangan yang ada berlaku karena masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih. Masih belum ada kepastian hukum yang jelas mengenai upaya pertanggungjawaban hukum untuk mengatasi kasus pembobolan data. 

Pemerintah saat ini sedang melakukan upaya besar dengan mengubah UU Informasi dan Transaksi Elektronik, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya.

Daftar pustaka

Matondang, Sadadohape. "Memahami Identitas Diri dalam Kristus Menurut Efesus 2: 1-10." ILLUMINATE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani 1.1 (2018): 105-124.

https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/ diakses pada tanggal 24 juni 2022