Review jurnal Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia

Review Jurnal: Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
Penulis: Yoga Wisnu Prayuda dan Johan Arifin
Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia

Pendahuluan
Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan topik yang penting dalam kajian manajemen keuangan publik, terutama di negara dengan sistem desentralisasi seperti Indonesia. Kinerja keuangan yang baik tidak hanya mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan dalam pengelolaan anggaran publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia dengan fokus pada beberapa variabel kunci, seperti ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah, leverage, pendapatan asli daerah (PAD), dan indeks pembangunan manusia (IPM).

Apa yang Dibahas dalam Jurnal Ini?

Jurnal ini menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penulis menggunakan teori agensi sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini. Menurut teori agensi, hubungan antara pemegang saham (pemerintah pusat) dan manajer (pemerintah daerah) dapat menciptakan masalah agen, di mana manajer (pemerintah daerah) mungkin tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham (pemerintah pusat). Hal ini mengarah pada perbedaan dalam pengelolaan keuangan dan penggunaan dana yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah.

Beberapa variabel yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi:

• Ukuran Pemerintah Daerah: Mengacu pada besarnya ukuran organisasi pemerintah daerah yang mempengaruhi kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan pengelolaan anggaran.
• Ukuran Legislatif: Berkaitan dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang memiliki pengaruh dalam pengawasan dan pembuatan kebijakan keuangan.
• Tingkat Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah: Mengukur sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, yang dapat mempengaruhi kemandirian fiskal daerah.
• Leverage: Mengacu pada tingkat utang pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi fleksibilitas keuangan dalam mengelola anggaran.
• Pendapatan Asli Daerah (PAD): Sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah yang berfungsi untuk membiayai program dan pembangunan di tingkat daerah.
• Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Digunakan sebagai variabel kontrol yang menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial di daerah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh masing-masing variabel terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, baik dalam konteks kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, maupun implementasi pelayanan publik.

Mengapa Topik Ini Penting?

Pentingnya penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek utama yang menjadikannya relevan dalam konteks pemerintahan Indonesia. Kinerja keuangan yang baik merupakan dasar bagi tercapainya tujuan pembangunan di daerah, seperti penyediaan layanan publik yang optimal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, jika pengelolaan keuangan daerah tidak efisien, hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan fiskal, meningkatnya utang daerah, dan terganggunya program-program pembangunan.

Beberapa alasan mengapa topik ini penting adalah:

• Efisiensi Pengelolaan Anggaran: Dengan memahami determinan yang mempengaruhi kinerja keuangan, pemerintah daerah dapat lebih efisien dalam mengalokasikan dan menggunakan anggaran, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pelayanan publik.
• Kemandirian Fiskal: Penelitian ini juga penting dalam menganalisis ketergantungan daerah terhadap dana dari pusat, yang berpotensi menurunkan kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan.
• Kepercayaan Publik: Kinerja keuangan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, yang sangat penting dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
• Tantangan Pasca-Pandemi: Dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian Indonesia menambah urgensi analisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Penurunan pendapatan daerah dan peningkatan belanja kesehatan serta bantuan sosial memerlukan pengelolaan yang lebih hati-hati dan efisien.

Dengan menggunakan teori agensi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia, dan dapat menjadi referensi bagi perumusan kebijakan fiskal di masa depan.

Bagaimana Penelitian Ini Dilakukan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penulis menggunakan regresi data panel untuk menganalisis hubungan antara variabel independen (ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, tingkat ketergantungan, leverage, PAD, dan IPM) dengan variabel dependen, yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah. Metode ini dipilih untuk menganalisis data yang terdiri dari observasi dalam jangka waktu tertentu (data panel) dari berbagai daerah di Indonesia.

Langkah-langkah penelitian meliputi:

• Pengumpulan Data: Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan pemerintah daerah, seperti laporan anggaran, laporan realisasi anggaran, dan data sosial ekonomi terkait dengan IPM. Data ini mencakup beberapa tahun terakhir untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif.
• Pemilihan Variabel: Penulis memilih enam variabel yang diduga mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Variabel-variabel ini dipilih berdasarkan literatur sebelumnya yang menunjukkan hubungan antara faktor-faktor tersebut dan pengelolaan keuangan daerah.
• Model Regresi Panel: Untuk menganalisis hubungan antar variabel, penulis menggunakan model regresi data panel, yang memungkinkan untuk memodelkan hubungan antar variabel dengan mempertimbangkan data cross-sectional dan time series secara bersamaan.
• Uji Signifikansi: Penulis melakukan uji statistik untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh signifikan dan tidak terjadi akibat kebetulan. Ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil dapat diandalkan dalam konteks kebijakan pemerintah daerah.

Hasil dan Temuan

Berdasarkan analisis regresi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia adalah:

• Ukuran Pemerintah Daerah: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, meskipun ukuran yang terlalu besar dapat meningkatkan kompleksitas dalam pengelolaan dan risiko penyalahgunaan dana.
• Ukuran Legislatif: Ukuran legislatif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Semakin banyak jumlah anggota DPRD, semakin baik pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Namun, hal ini juga dapat meningkatkan biaya pemerintahan.
• Tingkat Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah: Ketergantungan tinggi terhadap dana dari pusat cenderung memiliki dampak negatif terhadap kinerja keuangan. Daerah yang memiliki kemandirian fiskal yang lebih tinggi (lebih sedikit bergantung pada transfer pusat) cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik.
• Leverage: Leverage atau tingkat utang pemerintah daerah menunjukkan bahwa tingkat utang yang tinggi dapat menurunkan kinerja keuangan, yang menunjukkan adanya risiko pengelolaan keuangan yang buruk.
• Pendapatan Asli Daerah (PAD): PAD memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Daerah dengan PAD yang tinggi memiliki lebih banyak sumber daya untuk melakukan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
• Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Sebagai variabel kontrol, IPM berhubungan dengan tingkat kesejahteraan sosial di daerah dan turut mempengaruhi efektivitas penggunaan anggaran untuk pembangunan sosial.

Kesimpulan

Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel seperti ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, ketergantungan keuangan, leverage, PAD, dan IPM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Salah satu temuan penting adalah pentingnya kemandirian fiskal daerah dalam mencapai kinerja keuangan yang baik, di mana daerah yang lebih mandiri dalam hal pendapatan cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil temuan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan:

Penguatan PAD: Pemerintah daerah harus fokus pada peningkatan PAD untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.

Peningkatan Pengawasan Legislatif: Meskipun jumlah anggota DPRD yang besar dapat meningkatkan pengawasan, perlu diimbangi dengan efisiensi pengelolaan pemerintahan untuk menghindari pemborosan.

Pengelolaan Utang yang Hati-hati: Pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam mengelola utang agar tidak meningkatkan risiko keuangan daerah.

Meningkatkan Kemandirian Fiskal: Dengan memperkuat sumber daya keuangan daerah, pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam merancang kebijakan pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.

Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan data yang digunakan, terutama terkait dengan variabel sosial-ekonomi yang lebih luas, seperti ketimpangan sosial dan dampak perubahan iklim yang mungkin turut mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Penelitian selanjutnya dapat memperluas analisis dengan menambahkan faktor-faktor tersebut dan menggunakan data yang lebih lengkap dan lebih representatif untuk menggambarkan kondisi keuangan daerah yang lebih kompleks.

Kerangka Konseptual