How: Bagaimana penelitian ini dilakukan?
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui survei yang dilakukan pada berbagai OPD di Provinsi Jawa Timur. Penulis mengumpulkan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada pegawai di OPD tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas.Â
Selain itu, wawancara dengan pejabat terkait dan analisis dokumen juga dilakukan untuk mendalami lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat akuntabilitas. Analisis data dilakukan menggunakan metode statistik untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian ini.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja
Kebijakan PemerintahKebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berperan penting dalam menciptakan sistem yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan ini harus jelas, terukur, dan mudah dipahami oleh seluruh jajaran instansi pemerintah di tingkat daerah. Pengaruh kebijakan ini sangat besar dalam memastikan bahwa semua prosedur dan proses dalam pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas.
Sumber Daya Manusia (SDM)Kualitas dan kapasitas SDM di setiap OPD sangat menentukan tingkat akuntabilitas. Pegawai yang memiliki kompetensi tinggi dan profesionalisme yang baik cenderung lebih mampu menjalankan tugas-tugas mereka dengan efisien dan transparan. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan SDM yang terus menerus menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan kinerja yang akuntabel.
Penggunaan Teknologi InformasiDi era digital, teknologi informasi memegang peranan penting dalam meningkatkan akuntabilitas. Penggunaan sistem informasi yang efisien dapat mempermudah pelaporan kinerja, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek. Dengan sistem yang berbasis teknologi informasi yang baik, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait kinerja instansi pemerintah.
Pengawasan dan TransparansiPengawasan yang efektif dan transparansi yang tinggi dalam setiap kegiatan pemerintahan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga internal pemerintah, seperti Inspektorat, maupun lembaga eksternal seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Laporan kinerja yang transparan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah bekerja untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.
Analisis dan Diskusi
Berdasarkan data yang diperoleh dari survei dan wawancara, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah yang mendukung akuntabilitas, kualitas SDM yang memadai, penggunaan teknologi informasi yang baik, serta sistem pengawasan yang transparan menjadi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kinerja OPD di Provinsi Jawa Timur.Â
Masing-masing faktor ini memiliki pengaruh yang saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas implementasi akuntabilitas.
