Kesimpulan
Revisi UU Polri 2024 telah menuai kontroversi dan penolakan dari berbagai kalangan. PErluasan kewenangan Polri hingga ke ruang siber, melemahkan akuntabilitas Polri, dan perpanjangan usia pension bagi perwira tinggi dan perwira menengah adalah beberapa poin penting yang dikhawatirkan dapat memperluas kewenangan Polri dan melemahkan akuntanbilitasnya. Oleh karna itu, perlu adanya perhatian serius dan perbaikan dalam revisi UU Polri untuk memastikan bahwa kebijakan ini sesuai dengan nila-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
Kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik juga semakin dipersempit dengan kewenangan Polri melakukan pengawasan dan pemblokiran ke ruang siber. Sebelumnya ada beberapa kasus penyalahgunaan kekuasaan dan peristiwa kekerasan yang melibatkan kepolisian seperti penembakan, penganiayaan,penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, penembakan gas air mata, dan masih banyak aksi kriminalisasi yang lainnya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
