Kesetaraan gender merupakan salah satu agenda upaya pembangunan berkelanjutan 2030 atau Sustainable Development Goals (SDGS). Dalam SDGS Kesetaraan Gender ini masuk kepada tujuan yang kelima 5 yaitu tercapainya kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan. Kesetaraan Gender masih menjadi pembahasan utama dalam agenda organisasi feminis.
Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan masih sangat terlihat, terutama dalam dunia pekerjaan. Kesetaraan gender yang terjadi di Indonesia seringkali masih dianggap sebagai isu yang tidak terlalu penting di tengah masyarakat.
Kesetaraan gender dalam dunia kerja merupakan salah satu bentuk implementasi kesetaraan kesempatan kerja di lingkungan pekerjaan, yang artinya setiap individu mendapatkan hak kesempatan untuk kerja, karir, pengembangan diri, dan perlakuan yang sama tanpa memandang perbedaan, suku, ras, agama, maupun golongan, termasuk pula gender.
Memang dapat dilihat pula peran dan kontribusi perempuan masih sangat kurang dalam beberapa aspek sehingga seringkali dipandang sebelah mata karena adanya pandangan bahwa perempuan tidak kredibel dan tidak berkompeten dalam melakukan pekerjaan.
Padahal di seluruh dunia, perempuan selalu terkonsentrasi pada pekerjaan dengan produktivitas dan penghasilan yang rendah (World Bank 2012). Padahal masih banyak juga perempuan yang bisa dan mampu untuk bekerja yang umumnya dilakukan dengan laki-laki serta menyelesaikannya dengan baik. Seperti sebagai pemimpin merupakan sebuah pekerjaan yang dalam dunia kerja itu selalu diidentikan dengan laki-laki.
Jarang sekali perempuan bisa mencapai jabatan atau posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sehingga timbul lah kembali perspektif bahwa power laki-laki selalu lebih tinggi daripada power perempuan untuk mempengaruhi dalam dunia kerja.
Rintangan yang terjadi dalam lapangan kerja pun masih dialami perempuan pada angka terbesar 51% untuk keterlibatan perempuan di tenaga kerja jauh di bawah rata-rata daripada laki-laki di tahun 2017. Upah tenaga kerja perempuan dibawah laki-laki sebesar 80% dan di bawah rata-rata negara dengan perkembangan yang sama. Sehingga ini merupakan fakta yang sangat menyedihkan karena jika bisa dilihat pekerjaan yang dilakukan perempuan pun tidak selamanya mudah daripada yang dikerjakan oleh laki-laki.
Peran perempuan tetap harus dilibatkan dan tidak boleh dikesampingkan. Misal dalam pembuatan sebuah kebijakan atau dalam pengambilan keputusan laki-laki tidak bisa berdiri sendiri tanpa melibatkan peran perempuan.
Sekalipun kebijakan atau keputusan tersebut hanya ditujukan kepada laki-laki perempuan pasti akan mengalami side effect mengingat laki-laki dan perempuan akan selalu hidup berdampingan.
Adanya dampak ketidaksetaraan gender di Indonesia ini masih adanya budaya patriarki yang masih kental dalam pandangan masyarakat sehingga timbul lah kesenjangan gender dalam dunia pekerjaan, seperti saat masih kecil kita sering melihat bahwasannya laki-laki sebagai fitur pemimpin dan ini seringkali terbawa sampai dewasa.
Adapula stigma bahwa perempuan lebih tidak produktif dibanding laki-laki karena harusnya cuti melahirkan dan mengenai segala hal keluarga dan anak di rumah. Selain itu dampak dari ketidaksetaraan gender ini turut memperkuat angka kekerasan terhadap perempuan dan lemahnya perlindungan negara terhadap perempuan dari pelecehan seksual dan kekerasan seksual dalam rumah tangga yang memperlebar kesenjangan gender di Indonesia dan banyak ditemui di pelosok dunia.
Kesetaraan gender ini tentunya perlu adanya sinergi bersama pemerintah dan juga masyarakat. Salah satu strategi yang harus dilakukan adalah pengarustamaan Gender (PPRG), di mana pemerintah pusat dan daerah mulai melakukan analisis gender dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan ada keadilan dalam hal partisipasi, akses, manfaat dan control bagi laki-laki, perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Sinergitas antar pemerintah pusat-daerah dan antar daerah juga harus berperan besar supaya meningkatkan daya ungkit pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional termasuk SDGs secara merata dan adil.
Selain pemerintah daerah dan pusat tentunya disini yang memiliki peran besar ialah para masyarakat, baik masyarakat umum maupun para mahasiswa,mahasiswi, pelajar dll.
Dalam permasalahan kesetaraan gender ini memang sangat perlu peran dari masyarakat pula, karena supaya masyarakat pun bisa belajar menghilangkan stigma budaya patriarki yang sudah ada bawaan dari sejak kecil.
Dengan masyarakat memiliki dan mengetahui informasi-informasi mengenai kesetaraan gender maka itu akan sangat membantu kemajuan dari proses kesetaraan gender ini. Maka memang perlunya rajin membaca dan mengikuti isu-isu yang memang sering masuk dalam pembahasan dunia.
Dengan ini pun diharapkan besar peran para mahasiswa yang pastinya memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap permasalahan isu-isu yang seadang terjadi dan sering kali dilaksanakan kajian-kajian mengenai isu-isu yang memang sedang ramai dalam pembahasan. Sehingga para mahasiswa ini pun bisa memulai mengedukasi terhadap warga sekitarannya seperti lingkup keluarga dahulu memberikan penjelasan dan mendiskusikan mengenai permasalahan isu-isu yang memang sedang hangat dalam pembicaraan.
Adapun dalam lingkup organisasi internasional untuk memperjuangkan kesetaraan gender ini PBB membuat organisasi khusus untuk melindungi kesejahteraan, melindungi perempuan, dan menangani kasus gender, yaitu UN Women. UN Women adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam bidang kesejahteraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak-anak.
UN Women mendukung negara anggota PBB untuk mencapai standar global dalam kesetaraan gender dengan bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk menerapkan standar untuk perempuan-perempuan di seluruh dunia.
Dibentuknya UN Women ini akan meningkatkan, bukan menggantikan upaya yang telah dilakukan PBB untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ahli mereka.
UN Women memiliki peran penting dalam tugas khususnya untuk mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dalam mendorong segala aspek bidang ekonomi, sosial, dan politik. Peran utama UN Women adalah:
- Mendukung badan antar pemerintah, seperti komisi status wanita (Commision On The Status Of Women) dalam merumuskan kebijakan, standar dan norma global terhadap kesetaraan gender.
- Membantu negara-negara anggota untuk menerapkan standar ini dan siap memberikan dukungan penuh terhadap teknis dan finansial kepada negara anggota untuk menjalin kemitraan yang efektif dengan masyarakat sipil.
- Adanya koordinasi terhadap tujuan dari PBB tentang kesetaraan gender dengan meminta pertanggungjawaban atas komitmennya sendiri pada keseteraan gender dengan melalui pemantauan dan kemajuan terhadap seluruh sistem PBB.
Adapun peran UN Women dalam menghadapi kesetaraan gender ini pernah dilakukan melalui kampanye bernama HeForShe. HeForShe adalah sebuah platform untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan gender dengan menggunakan pendekatan sistematik yang dijadikan program untuk menargetkan laki-laki untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan menjadi agen perubahan dalam ketidakadilan.
Adanya dampak kampanye ini sangat positif untuk membuka pikiran dan mengubah pola piker di Indonesia. Dalam kampanye ini UN Women berfungsi sebagai “fasilitator, penyelenggara, dan pelaksana”. Konsep kampanye ini ialah untuk meningkatkan konsentrasi lebih besar kepada “kemajuan” global yang tidak merata dalam menghapus kesetaraan gender.
HeForShe mengikutsertakan laki-laki sebagai penggerak untuk membangun gerakan perempuan dalam kesetaraan gender. Indonesia pun menjadi salah satu negara yang memberikan dukungan penuh dalam kampanye HeForShe ini karena Presiden Joko Widodo adalah salah satu presiden yang menjadi Head Of State Impact Champion dalam kampanya HeForShe.
Dengan ini terkait kesetaraan gender dalam dunia kerja memang masih cukup terbilang minim. Masih banyak yang memang belum mengetahui mengenai isu kesetaraan gender ini dan juga masih adanya pengaruh bawaan budaya patriarki. Dapat dilihat pula dalam jumlah pendapatan yang cukup terbilang beda antara perempuan dan laki-laki padahal dalam melakukan pekerjaannya pun sama.
Adanya peran dari setiap pemerintah dan organisasi internasional dalam mengatasi masalah kesetaraan gender ini, jika tidak ada masyarakat yang ikut berperan maka akan sama saja dan tidak adanya pergerakan kemajuan untuk menyetarakan gender.
Maka dari itu dengan adanya peran dari organisasi internasional UN Women yang sudah memiliki banyak program dengan pemerintah Indonesia kita sebagai masyarakat umum, pekerja, mahasiswa, atau pelajar semuanya diharapkan dapat untuk ikut serta dalam pelaksanaan program tersebut supaya dapat meningkatkan kesadaran atas bahayanya Ketidaksetaraan Gender baik dalam lingkungan kerja maupun lingkungan umum.
Dengan ini pemerintah juga masih harus tetap mensosialisasikan mengenai program-program kerjasama dengan UN Women kepada masyarakat supaya semua masyarakat pun mengetahui mengenai permasalahan kesetaraan gender dan juga lanjutan program-program yang sudah disiapkan untuk mengatasi masalah tersebut.
Risya Amalia
Administrasi Publik FISIP UMJ
