Strategi Kolaborasi Govenment dalam Komunikasi Pemerintah Menghadapi Pandemi Covid-19

Menurut Onong Uchjana Effendy yang dikutip Jalaluddin strategi merupakan suatu perencanaan (planning), dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan strategi yang tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk satu arah saja melainkan harus mampu menunjukkan bagiamana taktik operasionalnya.

2 Begitu pun Chandler mengatakan strategi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. 

Sedangkan, menurut Hamel dan Prahald strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan.

Dari beberapa pendapat diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa strategi merupakan sebuah cara yang telah direncakan dengan baik oleh individu atau kelompok guna mencapai tujuan dari apa yang telah ditentukan. Dengan adanya strategi, rencana akan berjalan dengan tersistem dan tersusun dengan baik. Selain itu, dengan mempunyai strategi maka baik kemungkinan-kemungkinan lain dapat dideteksi lebih awal.

Muhammad Arni mengatakan bahwa strategi komunikasi adalah semua yang terkait mengenai rencana dan taktik atau cara yang akan dipergunakan untuk melancarkan komunikasi dengan menampilkan pengirim, pesan, dan penerimanya pada proses komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Sedangkan menurut Anwar Arifin strategi komunikasi merupakan seluruh keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. 

Yang artinya dalam merumuskan strategi komunikasi berarti memperhitungkan kondisi dan situasi yang akan dihadapi dan yang mungkin akan dihadapi dimasa depan, guna mencapai efektivitas untuk menciptakan perubahan pada diri khalayak. 

Strategi komunikasi memungkinkan suatu tindakan komunikasi dilakukan untuk target-target komunikasi yang dirancang sebagai target perubahan. Menurut R. Wayne Pace, Brent D. Peterson dan M. Dallas Burnett menyatakan bahwa strategi Komunikasi memiliki tiga tujuan, yaitu :

1. To secure understanding -- memastikan pesan diterima oleh komunikan.
2. To establish acceptance -- membina penerimaan pesan.
3. To motivate action -- kegiatan yang dimotivasi.
4. Dari beberapa uraian pendapat para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa strategi komunikasi pemerintahan merupakan metode yang digunakan oleh komunikator dalam hal ini Pemerintah melalui pengaturan terhadap perencanaan, taktik, dan rancangan yang dipergunakan untuk melancarkan proses komunikasi, agar mencapai tujuan yaitu masyarakat menerima dengan baik dan memberikan reaksi balik berupa dukungan terhadap isi informasi yang disampaikan.

Government Collaboration

Salah satu bentuk kerjasama dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan atau governance yakni disebut konsep collaborative governance atau penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif. 

Kolaborasi dipahami sebagai Kerjasama dalam rangka pencapain tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independent. menurut roucek dan waren kolaborasi berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah suatu proses sosial yang paling dasar. 

Biasanya, kolaborasi melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama. sedangkan governance governance termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non- pemerintah. 

Kolaborasi dapat diartikan sebagai kerjasama, interaksi, kompromi oleh beberapa pihak yang terkait baik itu antar aktor, antar organisasi atau antar institusi maupun lembaga kelompok yang juga menerima manfaat dari adanya strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik penerimaan manfaat secara langsung maupun tidak langsung tentunya dalam hal ini semua pihak memiliki tujuan yang sama terkait apa yang mereka ingin capai dalam kolaborasi ataupun kerjasama yang dilakukan

Definisi konseptual menurut para ahli tentang collaborative governance diatas dapat disimpulkan bahwa collaborative governance adalah Proses kerjasama atau kolaborasi yang didalamnya terdapat keterlibatan state aktor (pemerintah) dan non-state aktor (swasta, lembaga masyarakat ataupun institusi non-pemerintah lainnya) yang memiliki kepentingan masing-masing secara bersama sama turut serta dalam proses pembuatan kebijakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang mana pihak pihak tersebut akan saling mengisi satu sama lain untuk menjawab kelemahan sistem pemerintahan sebelumnya yang dapat dikategorikan tradisional dan kurang efektif.

Kegiatan Kolaborasi

Kegiatan kolaborasi adalah Tindakan langsung yang merupakan cerminan daripada dinamika kolaborasi yang dalam prakteknya sangat beragam tergantung pada konteks tertentu. 

Kegiatan kolaborasi dapat berupa pembuatan perencanaan strategis, sumber daya, menetapkan suatu kebijakan, khususnya mengenai kebutuhan sumber daya anggaran dan fasilitas, pelaksanaan kebijakan atau program dan proses monitoring kemudian hasil dari tindakan itu membawa dampak sementara dan secara langsung mengarah kembali pada dinamika kolaborasi.

Kegiatan kolaborasi sendiri ada yang memiliku tujuan luas dan ada pula yang sempit sesuai dengan kesepatakan-kesepakatan bersama. kegiatan kolaborasi dapat bersifat kolektif dan satu intituti atau organisasi saja yang melaksanakan. ada yang dapat dilakukan oleh seluruh stakehloders dan ada pula hanya dilakukan stakholder tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing stakeholders Akan tetapi, kegiatan tersebut tetap tergolong dalam proses kolaborasi.

1. Kolaborasi pentahelix dalam Komunikasi Pemerintahan
2. Konsep Kolaborasi pentahelix merupakan pengembangan kolaborasi triplehelix yang dikembangkan oleh Etzkowitz dan Layderdoff pada tahun 1995. Konsep ini sebenarnya dikembangkan untuk menciptakan inovasi bisnis dan mengembangkan usaha. Dalam triplehelix actor-aktor yang terlibat adalah kalangan pelaku industri, pihak universitas dan pemerintah itu sendiri. Ketiga actor tersebut bekerja sama dengan peran masing-masing untuk mencapai tujuan bersama yaitu perkembangan dunia industry negara tersebut.
3. Konsep ini kemudian dikembangkan dengan menambahkan komunitas agar terlibat dalam pembuatan kebijakan dan pengawasannya. Di Indonesia sendiri konsep ini kemudian ditambahkan dengan peran media, hal ini untuk memperkenalkan produk-produk yang dihasilkan.
4. Konsep kolaborasi pentahelix ini pada dasarnya dapat di adopsi di segala urusan pemerintahan, termasuk pula dalam komunikasi pemerintahan. Dengan melibatkan pihak lain diluar Lembaga pemerintahan  dalam menginformasikan program-program pemerintah sehingga diharapkan informasi tersebut dapat diterima sehingga komunikasi pemerintah dapat berjalan efektif.
5. Dengan menggunakan model kolaborasi pentahelix dalam komunikasi pemerintahan, peran pemerintah akan menjadi lebih ringan dimana dalam proses penyampaian informasi seluruh program pemerintah dapat melibatkan pihak luar dengan pembagian peran masing-masing. Pemerintah selaku leading sector actor utama yang memiliki informasi, pihak swasta dapat digandeng dengan memberikan peran peningkatan inovasi alat komunikasi, pihak universitas diberikan peran untuk mengkaji pengetahuan tentang komunikasi efektif, komunitas masyarakat dapat diberikan peran sebagai agen pemerintah dalam menyampaikan informasi melalui komunikasi langsung ataupun media social kepada anggota komunitasnya maupun masyarakat lainnya dan media diberikan peran untuk membantu pemerintah melalui sosialisasi di media cetak maupun media elektornik/digital.
6. Dengan adanya kolaborasi pentahekix dalam komunikasi pemerintah, diharapkan seluruh informasi terkait program dan kegiatan-kegiatan pemerintah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat yang berdampak pada masyarakat menerima dan mendukung program pemerintah.
7. Kolaborasi Komunikasi Pemerintahan dalam Penanganan COVID 19

Berdasarkan data terakhir terkait pandemic COVID 19, hampir diseluruh negara didunia terjadi peningkatan yang sangat signifikan, hal ini manandakan gelombangan kedua pandemic COVID 19 termasuk di Indonesia. 

Para pakar epidemolog mengatakan bahwa banyak hal penyebab terjadinya penyebaran gelombang kedua ini, diantaranya mobilitas masyarakat yang kembali tinggi, adanya mutase virus delta yang penyebarannya lebih cepat dari varian sebelumnya serta kesadaran masyarakat untuk menjalankan protocol Kesehatan 5 M yang menurun.

Apabila ditelaah lebih dalam, salah satu factor yang membuat masyarakat tidak menjalankan protocol Kesehatan dengan baik dikarenakan masih banyak dikalangan masyarakat yang tidak mempercayai informasi-informasi terkait COVID 19. 

Berita-berita dan informasi hoax menjadi sumber banyak masyarakat yang tidak peduli dengan adanya pandemic COVID 19, sehingga mereka menjadi acuh tak acuh bahkan berusaha untuk mempengaruhi masyarakat lainnya baik melalui penyampaian langsung maupun penyebaran melalui media social.

Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan kasus terinfeksi yang menyebabkan peningkatan pasien rawat inap, peningkatan kasus kematian, peningkatan kasus OTG dan berimbas meningkatnya kebutuhan kamar, peralatan RS seperti oksigen dan obat-obatan serta kebutuhan akan tenaga medis.

Komunikasi pemerintah dalam penanganan COVID 19 ini  menjadi hal yang sangat penting, karena selain menyampaikan informasi-informasi terkait program pemerintah dalam penanganan COVID 19, pemerintah juga harus mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya penerapan protocol Kesehatan 5M serta menyampaikan kontra narasi terhadap berita-berita dan informasi-informasi hoax.

Bila melihat komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dalam penangan COVID 19, pemerintah terlihat bekerja sendiri dalam menginformasikan program pemerintah dalam penanganan COVID 19, bekerja sendiri dalam mensosialisasikan protocol Kesehatan 5M serta menyampaikan kontra narasi terhadap berita-berita dan informasi-informasi hoax. 

Hal ini tentunya tidak berjalan efektif dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami permasalahan pandemic, sehingga reaksi masyarakat terhadap informasi dari pemerintah masih banyak yang tidak tergerak untuk mengiktui anjuran-anjuran pemerintah.

Oleh karena itu pemerintah seharusnya mencoba untuk merubah strategi komunikasi dengan melakukan kolaborasi pentahelix dengan pihak swasta, pihak universitas, komunitas masyarakat dan media. Model kolaborasi ini dilakukan dengan membagi peran pihak-pihak tersebut dalam komunikasi pemerintahan.

Adapun pembagian peran masing-masing pihak dalam model kolaborasi komunikasi pemerintah dalam penangan COVID 19 dapat dibagi sebagai berikut:

            Tabel 1: Pembagian Peran dalam Kolaborasi Pentahelik

PIHAK

AKTOR

PERAN

Pemerintah

• Kementerian/Lembaga
• Pemerintah Daerah

• Pemilik program dan Informasi
• Penyampaian program dan informasi di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah
• Penyampaian program dan informasi di masyarakat umum

Swasta

• Industri
• Perusahaan
• Pengusaha

• Inovasi dalam penyediaan peralatan media informasi
• Membantu penyampaian informasi dan program di kalangan kampus

Universitas

• Negeri
• Swasta

• Kajian ilmu komunikasi dalam penangan pandemik
• Membantu penyampaian informasi dan program di kalangan kampus

Komunitas

• Tokoh Organisasi Masyarakat
• Tokoh Agama
• Tokoh Pemuda

• Membantu penyampaian informasi dan program di kalangan komunitas masing
• Membantu penyampaian informasi dan program di masyarakat umum melalui media sosial

Media

• Media Nasional
• Media local

• Membantu penyampaian informasi dan program di masyarakat umum melalui media cetak
• Membantu penyampaian informasi dan program di masyarakat umum melalui media digital

Dengan adanya model kolaborasi pentahelix seperti diatas, diharapkan komunikasi pemerintah dalam penanganan COVID 19 dapat berjalan efektif sehingga pada akhirnya akan masyarakat akan menerima seluruh program pemerintah dalam penangan COVID 19 seperti menjalankan protocol Kesehatan ketat, melaksanakan vaksinasi, serta sementara dirumah saja. Dengan berjalannya program-program tersebut diharapkan pandemic COVID 19 akan dapat dilalui.