Strategi Komunikasi Efektif dalam Advokasi Kebijakan untuk membangun Jembatan antara Masyarakat dan pembuat Kebijakan

Pengertian Komunikasi dan advokasi  kebijakan menurut Solichin Abdul Wahab, (2005) komunikasi kebijakan merupakan suatu komunikasi yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan, sehingga dapat diterjemahkan merupakan suatu penyampaian pesan, program dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Negara. Sehingga komunikasi kebijakan juga tidak akan terlepas dari permasalahan dalam komunikasi organisasi. Sedangkan Advokasi kebijakan adalah suatu proses terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan siapa yang mendesakkan terjadinya perbaikan dan peradahan tersebut dengan jalan mempengaruhi para penentu kebijakan. 

Usur-unsur advokasi kebijakan diantaranya, sebagai berikut: 

1. Proses yang terencana dan sistematis 

2. Bertujuan memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan

 3. Kebijakan publik sebagai sasaran advokasi. Dalam pengertian ini, tercakup pula pembuatan suatu kebijakan publik bagi kepentingan bersama yang sebelumnya tidak ada. 

4. Kehendak, merupakan aspirasi atau materi yang didesakkan, atau alternatif yang didesakkan untuk menggantikan kebijakan lama atau ditetapkan sebagai kebijakan baru

 5. Pihak yang melakukan advokasi (mendesakkan kepentingan) 

6. Pihak yang diadvokasi (didesak untuk melakukan perubahan atau menetapkan kebijakan), yaitu para penentu kebijakan. Penentu kebijakan itu bisa DPR, DPRD, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepala desa, ketua RW, ketua RT, dll. 

Dalam proses pembuatan kebijakan, komunikasi yang efektif menjadi faktor kunci dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan pembuat kebijakan. Advokasi kebijakan bertujuan untuk mendorong perubahan sosial melalui penyampaian informasi yang jelas, argumentasi berbasis data, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Artikel ini akan membahas strategi komunikasi efektif dalam advokasi kebijakan guna memastikan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan publik.

Seberapa penting Komunikasi dalam Advokasi Kebijakan

 Komunikasi berperan penting dalam advokasi kebijakan karena:

1. Meningkatkan Kesadaran Publik -- Informasi yang akurat dan mudah dipahami dapat membangun pemahaman masyarakat terhadap isu kebijakan.
2. Mempengaruhi Keputusan Pembuat Kebijakan -- Argumentasi yang kuat dan berbasis bukti dapat memperkuat posisi advokasi.
3. Membangun Koalisi -- Kolaborasi dengan berbagai pihak memperkuat gerakan advokasi.
4. Mencegah Misinformasi -- Komunikasi yang jelas dapat menghindari kesalahpahaman yang dapat menghambat proses advokasi.

Strategi Komunikasi Efektif dalam Advokasi Kebijakan

1. Menentukan Tujuan yang Jelas
   Sebelum menyampaikan pesan, advokat harus menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART).

2. Memahami Audiens
   Identifikasi audiens yang menjadi sasaran advokasi, baik dari kalangan masyarakat, akademisi, media, maupun pembuat kebijakan. Penyesuaian bahasa dan pendekatan komunikasi sangat penting untuk memastikan pesan diterima dengan baik.

3. Menggunakan Data dan Fakta yang Kuat
   Argumentasi yang berbasis bukti akan lebih meyakinkan pembuat kebijakan dan publik. Data yang disajikan harus akurat, relevan, dan mudah dipahami.

4. Menyusun Pesan yang Jelas dan Menarik
   Pesan advokasi harus sederhana, padat, dan memiliki daya tarik emosional agar lebih mudah diingat dan diterima.

5. Memanfaatkan Media dan Teknologi
   Pemanfaatan media sosial, website, dan platform digital lainnya dapat meningkatkan jangkauan advokasi. Selain itu, media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar juga dapat digunakan untuk memperkuat kampanye.

6. Membangun Aliansi dan Jaringan
   Kolaborasi dengan LSM, akademisi, komunitas, dan sektor swasta dapat memperkuat posisi advokasi dan memperluas dampak yang dihasilkan.

7. Menggunakan Teknik Storytelling
   Kisah nyata dari masyarakat yang terdampak kebijakan dapat memberikan dampak emosional yang lebih besar, sehingga memudahkan audiens untuk memahami urgensi advokasi.

8. Menerapkan Pendekatan Partisipatif
   Melibatkan masyarakat dalam proses advokasi, seperti melalui diskusi publik dan konsultasi, dapat memperkuat legitimasi advokasi dan membangun kepercayaan dengan pembuat kebijakan.

Tantangan dalam Komunikasi Advokasi KebijakanMeskipun strategi komunikasi dapat memperkuat advokasi kebijakan, terdapat beberapa tantangan yang sering dihadapi, seperti:

• Kurangnya Akses Informasi -- Tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang relevan mengenai kebijakan publik.
• Resistensi dari Pembuat Kebijakan -- Tidak semua pembuat kebijakan bersedia menerima perubahan atau masukan dari masyarakat.
• Persaingan dengan Narasi Lain -- Banyaknya informasi yang beredar dapat membuat pesan advokasi sulit untuk diterima oleh audiens.
• Keterbatasan Sumber Daya -- Advokasi kebijakan membutuhkan sumber daya finansial dan manusia yang cukup untuk mencapai efektivitas.

Kesimpulan

Komunikasi yang efektif dalam advokasi kebijakan adalah kunci untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan pembuat kebijakan. Dengan menerapkan strategi komunikasi yang tepat, seperti memahami audiens, memanfaatkan media, menyusun pesan yang jelas, serta membangun aliansi yang kuat, advokasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan dampak yang signifikan. Dalam era digital saat ini, inovasi dalam komunikasi advokasi menjadi semakin penting untuk memastikan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pembuatan kebijakan.

Referensi

• Bryson, J. M. (2018). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations. John Wiley & Sons.
• Cohen, D., de la Vega, R., & Watson, G. (2001). Advocacy for Social Justice: A Global Action and Reflection Guide. Kumarian Press.
• Fox, J. (2016). Accountability Politics: Power and Voice in Rural Mexico. Oxford University Press.
• Kingdon, J. W. (2011). Agendas, Alternatives, and Public Policies. Pearson Education.
• McNutt, J. G., & Boland, K. M. (2007). Astroturf, Technology, and the Future of Community Mobilization: Implications for Nonprofit Theory. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 36(2), 256-275.