Penyelenggaraan Sistem Pemilu Harus Mengedepankan Nilai Moral Dan Akhlak

Akhlak merupakan terciptanya keterpaduan antara kehendak tuhan dengan perilaku manusia. Dengan kata lain, tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya mengandung nilai akhlak yang hakiki manakala tindakan atau perilaku tersebut didasarkan kepada kehendak tuhan. Akhlak bukan hanya sekedar tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antara sesame manusia, tetapi juga adanya norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan dan bahkan dengan alam semesta. Sifat dari pada akhlak itu netral, belum menunjukkan baik atau buruknya seseorang.

Pemilihan umum merupakan momen yang sangat penting yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara yang dimana dapat mencapai demokrasi serta keberhasilan suatu integritas melalui adanya penerapam akhlak yang mulia. Penerapan akhlak mulia di era pemilihan umum bukan hanya fokus pada konteks politik, tetapi juga mencakup dimensi organisasi, berbangsa, bernegara. Sistem pemilihan umum menjadi tujuan yang sangat penting dalam kehidupan berdemokrasi, dan bagaimana sistem ini dilaksanakan dapat mempengaruhi kualitas demokrasi yang ada di negara itu sendiri. Sistem pemilihan umum tidak hanya merupakan mekanisme untuk menentukan pemimpin negara, terutama harus mengedepankan nilai-nilai dan akhlak yang baik di suatu negara. penerapan akhlak mulia pada pemilihan umum dapat membangun masyarakat yang adil dan beradab. Saat pemilihan umum terlaksana, integritas, kejujuran, tanggung jawab merupakan nilai-nilai yang harus dikedepankan. Tanpa hal itu, terbentknya proses demokrasi bisa terancam oleh prilaku yang tidak etis dan korupsi politik. Dengan kita memprioritaskan akhlak yang mulia, kita dapat mengukuhkan fondasi demokrasi yang sehat serta memberikan contoh yang positif untuk generasi yang mendatang.

Penerapan akhlak mulia pada saat pemilihan umum harus berlandaskan pada :

• Integritas disaat melakukan pemilihan umum.

Integritas ini harus menjadi dasar utama dalam penerapan akhlak yang mulia. Calon pasangan dan partai politik harus menunjukkan komitmen mereka pada nilai-nilai moral yang tinggi, dapat menghindari tindakan korupsi, dan memastikan mampu menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Karena pada intinya pemilihan umum dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan menjaga integritas pemilihan umum dapat menjadi panggung yang sehat untuk dilasanakannya perdebatan ide dan pemilihan pemimpin yang benar-benar dapat dijadikan acuan sebagai penyaluran aspirasi masyarakat. Pelaksanaan sistem pemilihan umum yang transparansi adalah sebuah kunci untuk menciptakan integritas dalam proses demokrasi. Keterbukaan dalam tahapan pemilihan umum mulai dari pencalonan hingga penghitungan suara yang jujurserta adil sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

• Kejujuran sebagai point yang utama.

Kejujuran merupakan mata uang moral dalam pemilihan umum. Adanya propaganda yang dapat menyesatkan dan menyebarkan informasi palsu yang dapat merusak proses demokrasi. Maka dari itu, calon pasangan dan para pendukungnya harus memiliki komitmen untuk menyajikan informasi yang jujur dan akurat kepada masyarakat. Jika kabinet atau panitia pemilihan umum mengadakan kampanye para pasangan calon harus menyampaikan informasi ataupun visi, misi yang jelas dan akurat sehingga ketika disampaikan kepada publi,  mereka memiliki keyakinan untuk memilih mana yang terbaik menjadi pemimpin mereka.

• Tanggung jawab dalam membangun kepercayaan.

Para pemimpin dan partai politik memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk negara. maka dari itu mereka harus transparan dalam pembiayaan kampanye, memberikan tujuan y ang jelas serta dapat berkomunikasi yang baik, sopan, serta terbuka dihadapan masyarakat. Dengan menampilkan sifat tanggung jawabnya, mereka dapat memastikan bahwa proses pemilihan umum dapat berlangsung secara jujur dan adil sehingga dapat diterima dimasyarakat.

Lalu pelaksanaan pemilihan umum dapat menjadi wahana untuk mengedepankan akhlak yang mulia dalam menciptakan proses demokrasi yang berintegritas dan adil. Masyarakat ataupun yang bergerak dalam kegiatan pemilihan umum harus berkomitmen pada diri sendiri serta kepada orang lain atas keadilan yang harus dilaksanakan agar dapat terciptanya kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan pada pancasila dan undang-undang. Pemilihan umum harus dijadikan ajang pembentuk kepemimpinan yang bijaksana atau penciptaan sistem demokrasi yang baik tanpa harus dikotori oleh perilaku yang dapat menghancurkan moralitas berbangsa dan bernegara.

1. Partisipasi politik dengan berbasis akhlak dapat memberi motivasi kepada masyarakat untuk ikut berkontribusi. 

Masyarakat yang melihat partisipasi politik yang berdasarkan akhlak mulia pastinya lebih terlihat aktif dan cepat tanggap yang dimana para kandidat lebih mengutamakan nilai-nilai moral yang dapatr menjadikan teladan positif dan memotivasikan warga negara untuk ikut berkontribusi pada perubahan yang baik.

2. Adanya pendidikan politik yang mendorong akhlak mulia dapat membentuk generasi bangsa yang bertanggung jawab. 

Pelaksanaan pemilihan umum harus diikuti dengan pendidikan suatu politik yang memberikan nilai-nilai akhlak mulia sehingga generasi yang teredukasi akan lebih tepat dalam memutuskan keputusan yang berlandaskan pada moralitas dalam konteks politik.

3. Kampanye yang etis dan bertanggung jawab dapat menjauhi sistem politik yang kotor.

Sistem pemilihan umum yang dapat menghargai akhlak mulia menekankan pada gerakan kampanye yang etis dan bertanggung jawab yang dimana kandidat pemilihan umum dapat melakukan penolakan kampanye hitam dan fokus terhadap substansi program dapat menghindari politik yang kotor.

4. Penanganan hasil dari penghitungan suara dari pemilihan umum harus dijunjung dengan sikap kewibawaan yang dapat menguatkan stabilitas demokrasi. 

Kemenangan dan kekalahan yang dihadapi dengan martabat menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan demokrasi berkelanjutan. Proses yang bersih membuktikan bahwa negara menghormati suara rakyat dan menjunjung tinggi prinsip akhlak bernegara. Dalam hal ini perilaku yang kotor akan menimbulkan kekacauan antara pendukung satu dengan pendukung lainnya sehingga bisa jadi pasangan calon yang berhasil memenangkan banyaknya suara akan dijadikan bahan balas dendam dengan cara menjatuhkan politik atau program yang akan dilaksanakan. Kemenangan bukan hal yang damai melainkan dapat menerima berbagai bentuk kesalahpahaman ataupun tindakan yang tidak berdasarkan moral atau nilai-nilai akhlak dalam berorganisasi. Bisa jadi akan menimbulkan korban atas ketidakterimanya kekalahan dari pada pasangan calon ataupun para pendukungnya.

5. Keterbukaan dan akuntabilitas menjadikan pilar utama akhlak bernegara 

Hal ini menjadikan sebuah cerminan dari akhlak berbangsa dan bernegara. Menegakkan ketidakpaksaan dapat menjadikan contoh yang bijaksana dalam melaksanakan pemilihan umum. Masyarakat berhak memilih atas pilihannya dan masyarakat berhak mengetahui proses pengambilan keputusan ataupun perhitungan suara dan bertanggung jawab atas perwakilan yang dipilihnya.