Sistem politik suatu negara memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat di dalamnya. Dua negara yang menarik untuk dibandingkan dalam hal ini adalah Kuba dan Tiongkok, keduanya menganut sistem sosialis namun dengan implementasi yang berbeda.
Negara non-demokrasi seperti Tiongkok dan Kuba ditandai dengan konsentrasi kekuasaan di tangan Partai Komunis, kebebasan politik yang terbatas, dan hak-hak sipil yang dibatasi. Di Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok (PKT) mempertahankan monopoli kekuasaan politik melalui kombinasi legitimasi ideologis, kinerja ekonomi, dan kekerasan, sementara di Kuba, Partai Komunis Kuba (PKK) memegang kekuasaan mutlak melalui kombinasi ideologi revolusioner, kendali negara atas ekonomi, dan penindasan oposisi. Kedua negara tidak memiliki institusi demokratis, dan sistem politiknya ditandai dengan kurangnya pluralisme politik, kebebasan sipil yang terbatas, dan ekonomi yang dikendalikan. Kekuasaan dijaga melalui sistem kontrol yang kompleks, termasuk propaganda, sensorship, penindasan, patronase, dan kekerasan.
Artikel ini menjelajahi kompleksitas Kuba dan Tiongkok, dua negara yang telah lama identik dengan sistem pemerintahan non-demokrasi. Meskipun memiliki jalur sejarah dan budaya yang berbeda, kedua negara ini memiliki benang merah yang sama - sebuah sistem politik yang sangat tersentralisasi yang telah kebal terhadap reformasi demokrasi. Melalui analisis nuansa struktur politik, jalur sejarah, dan konteks sosial-ekonomi, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik yang membedakan kedua negara ini.
Perbedaan diantara kedua negara
Perbedaan kedua negara antara Kuba dan Tiongkok dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari sejarah, budaya, sistem politik, hingga ekonomi. Salah satu perbedaan yang paling mencolok adalah sejarah kolonialisme di Kuba, yang membuat negara ini memiliki pengalaman kolonial yang panjang dan kompleks. Berbeda dengan Tiongkok, yang memiliki sejarah dinasti yang panjang dan kompleks, tetapi tidak pernah dijajah oleh negara lain.
Perbedaan lainnya adalah sistem politik di dua negara ini. Kuba memiliki sistem politik yang sangat sentralistik, dengan Fidel Castro sebagai pemimpin Bunun membuat pemerintahan Kuba sangat otoriter dan tidak demokratis. Berbeda dengan Tiongkok, yang memiliki sistem politik yang lebih kompleks, dengan Dewan Nasional Rakyat sebagai lembaga legislatif tertinggi.
Adapun perbedaan lainnya yaitu, pendekatan mereka terhadap hak asasi manusia dan perbedaan pendapat politik. Kuba mempunyai reputasi dalam menekan perbedaan pendapat politik dan membatasi kebebasan sipil, dengan banyak tokoh oposisi dan aktivis menghadapi pelecehan dan pemenjaraan.
Tiongkok, meskipun memiliki catatan hak asasi manusia yang buruk, lebih toleran terhadap perbedaan pendapat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pemerintah masih mengontrol ketat media dan membatasi kebebasan berkumpul dan berserikat.
Dalam hal kebijakan luar negeri, Kuba secara tradisional memiliki hubungan dekat dengan negara-negara sosialis dan komunis lainnya, sementara Tiongkok menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih pragmatis dan fleksibel, berupaya memperluas pengaruhnya melalui cara-cara ekonomi dan diplomatik.
Namun, beberapa orang mengargumentasi bahwa perbedaan antar negara ini tidaklah signifikan, dan bahwa Kuba dan Tiongkok dapat dibandingkan karena memiliki beberapa kesamaan dalam sistem politik dan ekonomi. Mereka berargumentasi bahwa baik Kuba maupun Tiongkok memiliki sistem politik yang otoriter, dan bahwa baik ekonomi Kuba maupun Tiongkok telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir.
Argumen ini dapat dibantah dengan beberapa alasan. Pertama, perbedaan sejarah kolonialisme di Kuba dan Tiongkok membuat pengalaman politik dan ekonomi di dua negara ini sangat berbeda. Kedua, sistem politik di Kuba dan Tiongkok memiliki beberapa perbedaan yang mencolok, seperti peran Fidel Castro di Kuba dan peran Dewan Nasional Rakyat di Tiongkok. Ketiga, perbedaan budaya di dua negara ini juga sangat mencolok, seperti perbedaan dalam penggunaan musik dan tarian sebagai bagian dari identitas nasional.
- Impikasi sistem politik Kuba dan Tiongkok terhadap Masyarakat
Sistem politik di Kuba dan Tiongkok memberikan implikasi yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat di kedua negara tersebut. Di Kuba, sistem satu partai dengan kontrol ketat Partai Komunis Kuba (PCC) atas semua aspek kehidupan politik dan ekonomi membatasi kebebasan sipil warga negara. Disidentasi dan kritik terhadap pemerintah sering dihadapi dengan penindasan, sehingga menciptakan iklim ketakutan dan pembatasan ekspresi politik. Selain itu, ekonomi Kuba yang terpuruk akibat sistem komunis telah menyebabkan kekurangan pasokan barang dan standar hidup yang rendah bagi banyak warga Kuba.
Di Tiongkok, meskipun Partai Komunis Tiongkok (PKT) juga berkuasa sebagai partai tunggal, pemerintah telah menerapkan reformasi ekonomi yang signifikan dengan elemen-elemen kapitalis. Hal ini telah meningkatkan standar hidup bagi ratusan juta warga Tiongkok, meskipun kesenjangan ekonomi dan kurangnya jaring pengaman sosial tetap menjadi masalah. Namun, PKT tetap menerapkan kontrol ketat atas kebebasan sipil, seperti pembatasan kebebasan pers, internet, dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas seperti Uighur.
Secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa kedua sistem politik ini membatasi hak-hak politik dan kebebasan sipil warga negaranya, meskipun Tiongkok lebih berhasil dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakatnya dibandingkan Kuba. Sumber utama pengekangan kebebasan berasal dari kontrol ketat partai komunis di kedua negara tersebut.
Karakteristik yang membedakan Kuba dan Tiongkok tercermin dalam sistem politik yang berbeda, ekonomi yang dikendalikan oleh negara, dan budaya yang unik. Kuba cenderung lebih ketat dalam penerapan sistem komunis dan kontrol negara atas ekonomi, sementara Tiongkok telah mengadopsi elemen-elemen kapitalis dalam sistem ekonominya. Selain itu, kedua negara memiliki budaya dan tradisi yang khas, mencerminkan warisan sejarah dan geografis masing-masing. Namun, kesamaan yang mencolok adalah sistem politik yang otoriter di bawah kekuasaan partai komunis tunggal serta kurangnya perlindungan terhadap hak asasi manusia seperti kebebasan berekspresi, pers, dan berkumpul yang dibatasi secara signifikan oleh pemerintah di kedua negara tersebut.
Sumber:
