Tidak hanya dalam skala nasional, pasukan militer Indonesia juga turut andil dalam mewujudkan perdamaian dunia seperti terlibat dalam misi perdamaian PBB, dimana tercatat hingga tahun 2019 Indonesia sebagai negara keempat yang mengirimkan delegasi pasukan keamanan dengan jumlah terbanyak. Rekam jejak kontribusi pasukan militer Indonesia adalah pernah terlibat dalam 8 misi besar PBB diantaranya MINURSO (Sahara Barat), MINUSCA (Republik Afrika Tengah), MINUSMA (Mali), MONUSCO (Republik Demokratik Kongo), UNISFA (Abyei), UNMISS (Sudan Selatan), UNIFIL (Lebanon) dan UNAMID (Darfur).Â
Dalam menjalankan misi tersebut, tercatat jumlah personel yang dikirimkan mencapai 2.592 orang. Selain berkontribusi dalam misi internasional, pasukan militer Indonesia juga memiliki tugas utama dalam menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia seperti menjaga perbatasan negara dan mengatasi terorisme di Indonesia.
Kedua, peran pasukan militer Indonesia yang mendukung tercapainya SDGs 2030 khususnya poin ke-16 adalah menjalankan misi keadilan dan kemanusiaan seperti terlibat dalam operasi bantuan kemanusiaan terhadap korban bencana alam, konflik dan krisis. Selain misi perdamaian, pasukan militer Indonesia juga berkontribusi dalam hal keadilan dan kemanusiaan melalui Kontingen Garuda sesuai dalam tugas pokoknya yakni untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan.Â
Respon Indonesia dalam isu kemanusiaan global diantaranya seperti penyaluran bantuan logistik, medis dan keamanan ke Ukraina dan Palestina. Aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh pasukan militer Indonesia juga terekam di lingkup nasional seperti bantuan kemanusiaan untuk korban bencana Tsunami Aceh, Gempa Palu dan Donggala.
Ketiga, selain aspek perdamaian dan keadilan, pasukan militer Indonesia juga berperan untuk menciptakan kelembagaan yang tangguh atau strong institutions untuk memperkuat fondasi pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pasukan militer Indonesia (Tentara Nasional Indonesia) dapat berkontribusi melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum untuk meningkatkan aksesibilitas serta mendukung pembangunan ekonomi.
Selain itu, sebagai institusi yang tangguh juga diperlukan kiprah dalam menciptakan akses penelitian dan pengembangan untuk menghadapi tantangan pembangunan global. Poin utama yang tidak dapat ditinggalkan adalah TNI sebagai kunci militer Indonesia harus bekerja sama dengan pemerintah sipil untuk memberikan bantuan dalam menegakkan hukum, menjaga ketertiban, dan memberikan layanan kepada masyarakat.
Peran pasukan militer Indonesia cukup besar dalam mendukung tercapainya SDGs 2030 yang menjadi agenda global Indonesia kepada dunia. Oleh sebab itu, perlu penekanan lebih dalam mengenai tiga aspek utama dalam poin SDGs ke-16, yakni Peace, Justice and Strong Institutions (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat) agar di tahun 2030 mendatang, Indonesia mampu memberikan capaian terbaik dalam mewujudkan kehidupan yang layak bagi masyarakat Indonesia.Â
Di tahun 2024 saat ini, menjadi akhir dekade bagi negara-negara yang ikut dalam perjanjian agenda global untuk menuju tercapainya Sustainable Development Goals pada tahun 2030 mendatang. Jaminan keadilan hukum menurut PBB yang tertuang dalam SDGs poin ke-16 bertujuan untuk memberikan keadilan pada semua layanan untuk masyarakat serta untuk mewujudkan masyarakat yang damai melalui kelembagaan yang tangguh.
Daftar Sumber:
"Misi TNI Ikut Menjaga Perdamaian Dunia" dalam https://indonesiabaik.id/motion_grafis/misi-tni-ikut-menjaga-perdamaian-dunia , Diakses pada 23 Maret 2024.
Braun, H & Line Carpentier, C. 2020. "Agenda 2030 for Sustainable Development: A Powerful Global Framework" dalam Journal of The International Council for Small Business. 1 (1), hlm. 14-23.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
