Komunitas LGBTQ Indonesia sebagai Gerakan Sosial dan Eksistensinya di Mata Partai Politik

Mengupas tema LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer) di Indonesia seakan membawa bom waktu yang pasti akan meledak, terlebih jika menyangkut di ranah perpolitikan. Mayoritas bangsa Indonesia adalah pemeluk agama yang konservatif, membuat isu ini sulit diangkat juga dengan mudah disanggah argumen keagamaan. Yang akan dibahas tulisan ini sendiri adalah LGBTQ sebagai gerakan sosial; yaitu gerakan oleh suatu komunitas yang bertujuan melakukan tuntutan atas ketimpangan sosial atau ketidakesetaraan yang terjadi di dalam masyarakat dengan aspirasi tidak mendiskriminasi individu atau kelompok atas dasar orientasi seksual, identitas, dan ekspresi gender berbasis hak kemanusiaan dan partai politik sebagai lembaga yang berperan penting dalam menghadapi intoleransi. 

Berdasarkan Laporan LGBT Nasional Indonesia - Hidup Sebagai LGBT di Asia tahun 2013, Komunitas LGBTQ sebagai gerakan sosial telah berhasil aktif berperan di bidang kesehatan, publikasi, dan penyelenggaraan kegiatan sosial dan pendidikan dengan dua jaringan nasional dan 119 organisasi yang berdiri di 28 provinsi Indonesia. 

Sumber gambar : https://www.google.co.id/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/

Partai-partai politik jelas enggan menyatakan pihaknya menyokong komunitas gerakan LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender dan Queer). Di mata partai politik, jelas mereka akan terkesan negatif jika memberikan dukungan. Karena hal tersebut mengantongi konsekuensi politis juga merugikan partai secara hitungan elektoral, terlebih kepada partai non-sekuler yang berbasis agama, menurut pengamat politik Universitas Andalas, Asrinaldi.

Terbagi menjadi fraksi parpol yang terang-terangan menolak gerakan komunitas ini di Indonesia, fraksi yang memilih pasif, dan ada pula parpol PDI Perjuangan sebagai partai sekularis yang menanggapi eksistensinya secara langsung. Effendi Simbolon, anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, partai tersebut terbuka dan inklusif sehingga tidak membatasi baik secara gender, agama, latar belakang maupun suku. Politik abu-abu alias praktis dalam kepentingannya, maka boleh jadi ada pihak yang memandang situasi gerakan sosial sebagai batu loncatan.

Sumber gambar : https://surabaya.tribunnews.com/

TEORI GERAKAN

Faktor gerakan dengan aspirasi hak dasar kesetaraan orientasi gender ini bisa tercipta karena meliputi teori-teori gerakan sosial diantaranya:

• Resource Mobilization, gerakan sosial muncul ketika seseorang atau kelompok memiliki akses pada sumber daya yang memungkinan untuk mengorganisasikan suatu gerakan. Selaras dengan gerakan sosial komunitas LGBTQ yang memiliki peluang sumberdaya proporsional yang dibutuhkan sesuai perubahan waktu.
• New Social Movement Theory, teori ini berfokus isu-isu mengenai aspek humanis, kultural, dan nonmaterial sedang berkembang di Eropa. Terlebih pada permasalahan mengenai hak asasi manusia. Inilah fokus utama gerakan komunitas. (Sumber: Gerakan Politik Introduction to Sociology-1st Canadian Edition (2013): h. 643-655.)

Jenis gerakan yang dibawa oleh komunitas ini tergolong ke dalam Gerakan Inovasi yaitu ingin mengaktifkan norma dan nilai tertentu. Target gerakan terfokus berkelompok atau individu yaitu bertujuan memengaruhi atau memfokuskan pada masyarakat umum atau seseorang secara personal untuk tidak mendiskriminasi akan presensi komunitas gerakan. Metode kerja gerakan LGBTQ Indonesia membawa gerakan damai dan terkendali kondusif seperti pawai kampanye turun ke jalan, kontradiktif dengan gerakan kekerasan bersenjata karena tujuan yang dibawa komunitas ini adalah murni mengangkat hak kemanusiaan.

Penulis : Annisa Latief Fajria dan Rismah Ameliya

Tujuan penulisan ini adalah pembelajaran.

Sumber: 

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50630150.amp 

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47863631 

https://news.detik.com/kolom/d-3839300/politik-lgbt