Politik Identitas dan Ancaman bagi Demokrasi Indonesia

 

                                                                            Politik Identitas: Ancaman bagi Demokrasi Indonesia 

Politik Identitas menurut pandangan dari Lukmantoro adalah mengedepankan suatu kepentingan tertentu dari anggota atau kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan identitas, karakteristik, yang didasarkan pada kesamaan ras, etnisistas, gender, atau agama. 

Sedangkan dalam Washington University Journal of Law and Policy yang berjudul Identity and Political Theory Clarissa Rile Hayward menyatakan bahwa politik identitas adalah politik dimana seseorang ikut serta terlibat dalam mobililsasi yang sama berdasarkan pengalaman, masalah politik, dan tujuan mereka dalam kebaikan kelompok mereka menurut mereka.  Indonesia adalah negara yang menganut system pemerintahan demokrasi. 

Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan cratos yang artinya kekuasaan. Secara etimologi demokrasi adalah kekuasaan yang berada ditangan rakyat yang dipimpin oleh rakyat dan untuk rakyat.

Indonesia beberapa tahun terakhir mengalami gelombang politik identitas yang begitu besar, tren akan pelanggaran yang semakin marak tentang polititk identitas sering kali terjadi saat pesta deokrasi dimulai, politik identitas yang banyak digunkan oleh para aktor politik dalam pertarungan politik adalah politik identitas berbasis agama. Islam adalah agama yang digunakan dalam politik identitas berbasis agama. 

Mengapa Islam digunakan sebagai politik Identitas dalam pertarungan politik karena suara mayoritas pemilih di Indonesia adalah pemeluk agama Islam sehingga para elit politik berusaha  untuk meraup suara sebanyak mungkin menggunkan politik identitas ini. Salah satu peristiwa yang memicu gelombang politik identitas semakin besar di Indonesia adalah demonstrasi besar besaran yang terjadi pada tahun 2016 saat pilkada Jakarta dengan isu penistaan agama yang dilakukan oleh salah satu tokoh politik di Indonesia. 

Para demonstran ini menilai bahwa kalimat yang disampaikan oleh tokoh politik tersebut telah menciderai nilai agama islam. Selain peristiwa tersebut kasus lain yang semakin memicu gelombang politik identitas adalah terpilihnya K.H Ma'aruf Amin sebagai wakil presiden Joko Widodo, K.H Ma'aruf Amin sendiri adalah adalah ketua umum MUI ( Majelis Ulama Indonesia ) pada saat itu serta tokoh islam yang berpengaruh dalam masyarakat,  dipilihnya K.H Ma'aruf Amin sebagai cawapres Jokowi bertujuan untuk menggaet banyak suara masyarakat Indoensia yang mayoritasnya adalah pemeluk agama Islam. 

Politik identitas yang berbasis agama sering digunakan sebagai "alat" untuk merealisasikan kepentingan- kepentingan para elit politik yang menggunakan politik identitas karena politik identitas digunakan oleh mereka sebagai " jalan pintas" untuk memperoleh suara banyak  Politik identitas dalam konteks agama memiliki upaya untuk memasukan nilai nilai agama dalam kebijakan pemerintahan.

Demokrasi di Indonesia masih terlalu muda dan perlunya perbaikan-perbaikan karena sampai saat ini demokrasi Indonesia  belum berjalan secara benar dan maksimal membuat politik identitas di Indonesia yang digunakan secara berlebihan akan banyak menimbulkan dampak dampak negatif. Walaupaun pada faktanya  politik Identitas memang diperbolehkan untuk digunakan tetapi dengan catatan untuk tidak digunakan secara berlebihan agar tidak Babyak menimbulkan dampak buruk karena Indoneisa adalah negara yang Multikultural dan pluralisme dengan berbagai suku, ras, dan, agama yang berbeda beda. Politik Identitas dapat menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia saat politik terasosiasi dengan identitas tertentu akan menimbulkan pepecahan. 

Politik identitas yang digunakan untuk kepentingan para elit politik tersebut akan mengakibatkan perpecahan bangsa karena beragamnya agama di Indonesia yang tidak hanya islam akan membuat pemeluk agama lain merasa tidak diperhatikan dan merasa tidak mejadi bagian dalam demokrasi di Indonesia.  Praktik penggunaan politik identitas dapat menyebabkan hilangnya tujuan demokrasi yang sesungguhnya  Serta dapat ,menimbulkan diskriminasi kepada beberapa golonga dan hal tersebut juga dapat mencederai demokrasi Pancasila yang sudah dipegang erat oleh bangsa Indonesia dan disintegrasi bangsa.