Upaya pembangunan ekonomi di negara-negara tersebut, umumnya diupayakan oleh pemerintah, sedikit terkendala akibat dari kurang tersedianya sumber-sumber daya ekonomi yang produktif, terutama sumberdaya modal yang seringkali berperan sebagai katalisator pembangunan. Untuk mencukupi kekurangan modal ini, maka pemerintah negara harus berusaha untuk mendatangkan modal dari luar negeri melalui berbagai jenis pinjaman.
Untuk jangka pendek, utang luar negeri akan sangat membantu dalam membantu pemerintah Indonesia untuk menutupi defisit APBN sebagai akibat dari pengeluaran rutin dan biaya pembangunan yang besar. Oleh karena itu, kemajuan pembangunan ekonomi dapat dikencangkan sesuai dengan target yang direncanakan sebelumnya. Namun, dalam jangka panjang, utang luar negeri dapat memicu banyak masalah moneter di Indonesia.
Dalam krisis moneter, hutang luar negeri Indonesia termasuk Utang luar negeri pemerintah meningkat pesat dalam ukuran rupiah. Karena itu, hal itu membuat pemerintah Indonesia harus menambah utang luar negeri baru untuk membayar utang luar negeri sebelumnya yang telah kadaluwarsa. Akumulasi hutang luar negeri dan bunganya akan dibayarkan melalui APBN Indonesia dengan membayar secara bertahap setiap tahun. Hal ini menyebabkan kurangnya kesejahteraan rakyat Indonesia di masa depan. Jelas bahwa masalah ini juga akan menambah beban rakyat Indonesia, terutama bagi mereka yang bertanggung jawab membayar pajak secara teratur.
