Peran Hukum dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia

penegak hukum dan sistem peradilan. Keberadaan aturan yang baik saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan penegakan yang konsisten dan adil. Oleh karena itu, pembahasan mengenai peran hukum dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan harus meliputi evaluasi terhadap kinerja lembaga-lembaga penegak hukum serta sistem peradilan, termasuk upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas, independensi, dan akuntabilitas mereka.

Selain faktor internal, faktor eksternal seperti hubungan perdagangan internasional juga memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Perjanjian perdagangan internasional, seperti Perjanjian Perdagangan Bebas, dapat memiliki implikasi yang besar terhadap kebijakan dan regulasi dalam negeri, termasuk yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan keadilan sosial. Oleh karena itu, peran hukum dalam menyusun, menegakkan, dan menafsirkan perjanjian-perjanjian ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan pembangunan ekonomi berkelanjutan

Indonesia tetap terjaga.

Dengan memperluas cakupan pembahasan ini, artikel ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif tentang kompleksitas peran hukum dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Melalui analisis yang mendalam terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi implementasi hukum dalam konteks pembangunan berkelanjutan, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.