Humas pemerintah kedepannya diharapkan harus lebih berinovasi dan kreatif dalam pengelolaan dan pengemasan informasi untuk disampaikan kepada masyarakat. Kedepannya,, humas pemerintah harus menggunakan pola-pola baru.
Adanya kecepatan penyampaian informasi inilah yang mengharuskan posisi humas pemerintah harus pada posisi yang strategis tanpa adanya benang merah. Tak hanya itu, humas pemerintah pun tidak hanya sebagai fasilitator dan komunikator tetapi juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada pimpinan sebagai pengambil kebijakan/ keputusan, seperti yang diutarakan Johan Budi, Jubir Presiden RI di ruang kerjanya.
Johan Budi menilai seringkali humas menunggu menterinya ataupun atasannya dalam menyampaikan informasi, padahal humas seharusnya pro-aktif dengan memberikan masukan kepada menteri apa yang harus disampaikan dan bagaimana komunikasi tersebut dilakukan.
Sementara itu, Ia berharap perlu revolusi paradigma bagi aparat hubungan masyarakat (humas) pemerintah dalam menjalankan fungsinya sehingga memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat guna meraih kepercayaan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dijalankan pemerintah.
Johan menilai aparat humas pemerintah terlalu birokratis dan berjenjang, akibatnya informasi yang disampaikan juga lamban. Pranata humas tidak bisa mengakses langsung kepada pejabat yang berwenang untuk kemudian menyampaikan informasi ke masyarakat.
Arus informasi terus bergulir Humas harus lebih cerdik
Sekarang kita telah dihadapkan oleh teknologi informasi yang semakin canggih, kondisi inilah yang menjadikan arus informasi mengalir sangat deras. Kondisi ini mengharuskan kita lebih cerdik dan kritis dalam menanggapi arus informasi yang terus berubah.
Di era Kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla, humas pemerintah dituntut harus lebih cekatan dalam mengelola dan mengemas informasi yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat.
Bahkan, seperti yang diutarakan Johan Budi bahwa Humas pemerintah harus lebih “cerdik’dalam mengelola medsos, seperti twitter. Johan mengutarakan bahwa melalui twitter, Humas Pemerintah dapat merespon isu atau informasi secara cepat dan efesien.
Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Rudiantara pun menegaskan bahwa humas pemerintah harus memiliki twitter. Bahkan seorang humas pemerintah pun harus memiliki akun twitter pribadi. Hal ini untuk memudahkan ketersediaan dan kemudahan akses informasi publik melalui kanal interaktif sehingga dapat membentuk humas pemerintah yang ideal.
Seorang humas pemerintah harus sigap dan kritis terhadap arus informasi yang berkembang setiap menit, bahkan dalam hitungan detik, baik itu melalui berbagai moda informasi baik online, maupun elektornik.
