Perjanjian Salatiga dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1757 di Gedung Pakuwon. Gedung Pakuwon yang menjadi saksi dilaksanakanya perjanjian Salatiga saat ini terletak di sebelah selatan alun-alun Salatiga yang bersebelahan dengan gedung papak yang saat ini menjadi Kantor Walikota Salatiga. Adapun isi dari perjanjian Salatiga tersebut adalah :
- Raden Mas Said ditetapkan menjadi Pangeran Miji (pangeran yang memiliki status setingkat dengan raja-raja Jawa).
- Pangeran Miji tidak diperkenankan duduk di Singgasana (dampar kencana).
- Pangeran Miji berhak untuk menyelenggarakan upacara kerajaan dan berhak memakai perlengakapan raja.
- Tidak boleh memiliki Balai Witana.
- Tidak diperbolehkan memiliki alun-alun dan sepasang ringin kembar.
- Tidak diperbolehkan melaksanakan hukuman mati.
- Pemberian tanah seluas 4000 karya yang meliputi wilayah Kaduwang, Nglaroh, Matesih, Wiroko, Haribaya, Honggobayan, Sembuyan, Gunung Kidul, Kedu, Pajang sebelah utara dan selatan.
Setelah mengakui pernyataan diatas maka VOC dan Kesultanan Ngayogyakarta secara resmi mengakui keberadaan Praja atau Pura Mangkunegaran yang memiliki pusat pemerintahan di sepanjang Kali Pepe. Pura Mangkunegaran ini dipimpin oleh seorang pangeran dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran.Â
Sejak saat itu pemerintahan Mangkunegaran dimulai dan Raden Mas Said dinobatkan menjadi Kanjeng Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran I oleh Sunan Pakubuwono III.
Sumber :
Hastuti, D. L. (2020). INDIS STYLE SEBAGAI REPRESENTASI KEKUASAAN. Gestalt, 147-156.
Hendro, E. P. (2020). Strategi Kebudayaan Perjuangan Pahlawan. Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi, 42-54.
Supangkat, E. (2012). Salatiga Sketsa Kota Lama. Salatiga: Griya Media.
Tjahjono, B. D. (2011). Mencari Identitas Kota Salatiga : Nuansa Kolonial Diantara Bangunan Modern. Balai Arkeologi Medan, 197-211.
Widiarto, T. (2021). HUBUNGAN PERJANJIAN SALATIGA 17 MARET 1757. NIRWASITA, 157-168.
