Dalam konteks ketenagakerjaan, soft skill memungkinkan individu untuk lebih adaptif terhadap perubahan, baik dalam lingkungan kerja maupun dalam teknologi. Pekerja dengan soft skill yang baik lebih mampu berkolaborasi, berinovasi, dan memecahkan masalah yang kompleks.
Mengapa Soft Skill Krusial bagi Indonesia?
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sektor informal yang mendominasi angkatan kerja Indonesia menunjukkan rendahnya tingkat profesionalisme dan produktivitas. Hal ini dapat diatasi dengan penguatan soft skill, seperti kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan komunikasi yang efektif. Selain itu, dalam dunia pemerintahan, pengembangan soft skill juga menjadi kunci untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat proses transformasi digital.
Keseimbangan antara Manusia dan Artificial Intelligence
Artificial intelligence memiliki peran besar dalam mendukung efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam berbagai sektor. Namun, teknologi ini tidak dapat menggantikan peran manusia sepenuhnya, terutama dalam aspek yang membutuhkan interaksi manusiawi, seperti pelayanan masyarakat, pembuatan kebijakan, dan manajemen konflik. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang strategis antara manusia dan AI.
Kolaborasi Manusia dan AI di Pemerintahan
Di sektor pemerintahan, AI dapat digunakan untuk mengotomatisasi tugas administratif, memantau kebijakan, dan menganalisis data besar. Namun, pengambilan keputusan tetap membutuhkan keterlibatan manusia untuk memastikan kebijakan yang diambil berorientasi pada keadilan sosial dan inklusivitas.
Upaya Menjaga Keseimbangan
Untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan teknologi, pemerintah perlu fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan kritis, etika, dan empati. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi alat bantu, bukan pengganti tenaga kerja manusia.
Strategi Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja
1. Reformasi Pendidikan
  Pendidikan formal perlu diintegrasikan dengan kurikulum berbasis teknologi dan soft skill. Selain itu, perluasan akses pendidikan tinggi dan program vokasi harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja.
2. Penguatan Pelatihan Kerja Berbasis Teknologi
  Pemerintah dapat memperluas program pelatihan berbasis teknologi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan bekerja sama dengan sektor swasta untuk menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
