Penanganan Covid-19 yang tak maksimal di Indonesia menurut Mietzer adalah implikasi dari penurunan kualitas demokrasi, terbukti dari sikap-sikap pemerintah yang sangat reaktif bahkan sering juga represif terhadap kritik tentang penanganan pandemi, masih ditemukannya kasus-kasus korupsi dana penanganan pandemi di Indonesia dan aneka persoalan lain yang mebuat Indonesia tidak memiliki road mad yang jelas bagaimana keluar dari krisis akibat pandemi ini. Mietzer menggunakan istilah "aktor-aktor anti- demokrasi" untuk merujuk pejabat-pejabat yang lebih mengedepankan populisme, konservatisme agama dan keputusan-keputusan anti-sains dalam penanganan pandemi Covid-19.
Koalisi Masyarakat Sipil
Kualitas demokrasi di Indonesia yang semakin merosot membuka memori banyak orang akan situasi masa Orde Baru di mana partai oposisi hanya berfungsi sebagai pelengkap formal karena terus menerus mengalami pelemahan, kebebasan sipil dikekang melalui aparat yang represif menggunakan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang, hukum yang tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah dan ketimpangan ekonomi yang semakin besar antara masyarakat bawah dengan segelitir elit.Â
Kepastian bergabungnya PAN baru-baru ini ke kubu pemerintah dicurigai banyak ahli akan membuat penguasa lebih percaya diri dan lebih leluasa untuk mengembalikan beberapa sistem lama dari masa Orde Baru kembali berlaku di era Reformasi sekarang ini melalui amandemen UUD. Upaya itu hanya bisa dicegah jika masyarakat sipil dapat menyatukan kekuatan dengan elemen-elemen politik di luar kekuasaan untuk melakukan perlawanan.
Kita tahu, otoritarianisme Orde Baru dapat diakhiri karena kekuatan-kekuatan masyarakat sipil bersatu dengan kekuatan-kekuatan politik di luar kekuasaan. Tidak menutup kemungkinan, pola serupa mesti kita ulangi jika penguasa terus menerus bertindak sebagai aktor-aktor anti-demokrasi.
