2 Tahun Posisi Wagub DKI Kosong, Jadi Pelajaran Mahal?

Untuk urusan politik siapa yang sangka dan siapa yang bisa duga, seseorang bisa naik dan akhirnya dapatkan posisi suatu jabatan tertentu. Politik kerap juga bukan memilih siapa yang punya kompetensi sekaligus punya hati untuk membangun tapi siapa yang punya kapital atau modal yang besar. Mereka-mereka yang punya cukup besar modal untuk bisa naik, maka bisa dipastikan dia akan naik.

Tentu modal bukan satu-satunya, sang sosok harus faktor keberuntungan atau lucky, apakah dia yang dipilih untuk naik atau tidak. Baik oleh para pejabat teras di pucuk pimpinan partai ataupun masyarakat.

Dalam politik juga kita kenal tidak ada yang lawan atau musuh yang abadi termasuk teman politik juga. Meskipun hari ini satu kongsi dan saling dukung, belum tentu di esok harinya bisa bersama-sama lagi. Dan kita sudah paham hal-hal yang beginian.

Politik di DKI Jakarta-pun sama. Artinya dengan manuver-manuver yang dilakukan oleh banyak tokoh-tokoh politik lokal di DKI Jakarta, bisa mengubah sesuatu kesepakatan awal yang mungkin sempat terucap dulu diantara para pemimpin pusat.

Tapi meskipun sudah ada rekomendasi atau putusan putusan pusat tentang hal itu, pimpinan partai daerah punya wewenang khusus di dalamnya apakah akan mengikuti amanah pusat atau tidak?

Dimana seperti yang dilansir oleh kompas.com (6/4/2020), akhirnya sosok atau tokoh dari Gerindra-lah yang akhirnya terpilih untuk duduk dan menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Yakni Bapak Ahmad Riza Patria kini terpilih dalam sidang paripurna di DPRD DKI Jakarta untuk mendampingi Anies yang sudah dua tahun tidak memiliki pendamping, sejak di pertengahan Agustus 2018 hingga April 2020.

Janji kemarin, saat-saat Bapak Sandiaga Uno mengundurkan diri untuk maju sebagai Capres mendampingi Prabowo, sempat terucap bahwa calon dari PKS-lah yang nantinya akan duduk menggantikan Sandiaga sebagai cawagub DKI Jakarta. Tapi janji tersebut seakan terlupakan oleh pimpinan maupun tokoh-tokoh di partai pengusung orang nomor 1 di DKI itu kini, yakni Gerindra bersama dengan PKS.    

Padahal melihat problematika di DKI Jakarta sendiri sangat amat rumit untuk diurai satu-satu. Tapi para pimpinan fraksi di DPRD DKI Jakarta kok tega-teganya membiarkan kekosongan itu terjadi. Mulai dari kemacetan, hingga banjir.  Bahkan dalam sejarah banjir di DKI Jakarta, di awal tahun 2020 ini saja merupakan banjir yang terparah dan datangnyapun waktu lalu seminggu sekali. Malah menelan korban jiwa lagi.  

Memang beda jamannya Ahok dulu, yang mana waktu itu dirinya bisa bebas memilih siapa pemdampingnya. Sehingga urusan kekosongan pejabat bisa cepat teratasi dengan baik. Tapi setelah UU-nya berubah, yakni di zamannya Anies, maka pemilihan sang cawagub harus lewat sidang paripurna DPRD DKI Jakarta.

Tapi meskipun demikian, kesongan selama 2 tahun ini harus menjadi pelajaran mahal bagi warga DKI Jakarta sendiri. Bahwa memang sulit untuk satu orang saja menangani banyak hal, apalagi jika itu sekelas DKI Jakarta sendiri.

Sehingga ketika kini sudah punya pendamping, berharap DKI Jakarta bisa segera bangkit dan cepat kembali, khususnya dalam hal penanganan covid-19 yang sudah di depan mata. Sebab di DKI sendiri angka terbanyak positif covid 19 sudah mencapai hingga 1.200-an kasus, butuh penanganan cepat dan butuh solusi cepat.