"Ikut saya ya Pak, nanti saya carikan Balai. Nanti ada temannya banyak, nanti masih bisa mulung. Saya bantu cari kerjaan, supaya bisa makan, supaya bisa tidur, ndak kehujanan," kata Risma mengajak salah seorang gelandangan (Kompas.com, 6/1/2021)
Buntut aksi blusukan Tri Rismaharini alias Risma di DKI Jakarta, pasca dilantik sebagai Menteri Sosial (23/12/2020) terus menuai polemik.Â
Jika sebelumnya politisi PKS Bukhori Yusuf dan politisi Demokrat Mujiyono menyebut Risma pencitraan, norak dan lebay, kali ini orang nomor satu dan dua di DKI serta Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat kompak mengungkapkan rasa curiganya terhadap aksi Risma.
Gubernur Anies Baswedan langsung memerintahkan Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Ngapuli Peranginangin untuk mengecek identitas gelandangan dan pengemis yang ditemukan Risma di kawasan Thamrin dan Sudirman, dan mengapa (tiba-tiba) mereka ada disitu.
Mungkin Anies curiga dan kurang yakin bahwa gelandangan dan pengemis itu adalah warga DKI. Atau mungkin Anies juga curiga, jangan-jangan itu adalah sebuah skenario yang sengaja dimainkan Risma dan PDIP untuk menurunkan elektabilitasnya diperburuan Pilgub DKI 2022 dan Pilpres 2024 nanti.
Senada dengan Anies, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria juga mengaku heran dengan keberadaan tuna wisma yang ditemukan Risma. Riza menyebut sudah puluhan tahun dia tinggal di Jakarta, yakni sejak berumur 4 tahun tetapi belum pernah mendengar ada tuna wisma hidup di jalan protokol Sudirman-Thamrin.
Kecurigaan yang lebih parah juga diungkapkan Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat. Ngapulin Peranginangin curiga, gelandangan dan tuna wisma tersebut justru bermunculan karena janji manis Risma yang menjanjikan tempat tinggal dan pekerjaan sehingga memancing penduduk luar Jakarta pun berdatangan.
***
Setiap aktivitas politik yang dilakukan tokoh politik memang selalu ada yang menganggapnya sarat dengan nuansa politik. Apalagi jika hal tersebut dilakukan di Jakarta sebagai ibukota negara yang disebut sebagai miniaturnya Indonesia.
Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang sering disebut sebagai Gubernurnya Indonesia, tentu saja menjadi rebutan bagi semua partai politik. Apalagi setelah Jokowi mantan orang nomor satu di DKI berhasil menjadi orang nomor satu di Indonesia.
Risma bisa saja dianggap banyak orang sebagai tokoh politik PDIP yang ingin "mengkudeta" elektabilitas Anies dan Riza. Tidak hanya itu saja, juga menjadi ancaman bagi partai politik lainnya seperti Demokrat yang masih ingin menggolkan jagoannya Agus Harimurti Yudhoyono.
Risma mungkin dianggap sebagai perpanjangan tangan PDIP daripada sebagai perpanjangan tangan pemerintah, pemimpin profesional yang sudah teruji sebagai Walikota Surabaya sebanyak dua periode.
"Mengapa harus dimulai dari DKI? Mengapa tidak dimulai dari Surabaya, Semarang, Bandung, Medan dan kota-kota besar lainnya di Indonesia? Dan jika harus dimulai dari DKI, mengapa tidak berkoordinasi dulu dengan kami? Apakah ini bermaksud memojokkan kami seakan-akan tidak berbuat apa-apa?"
Mungkin hal seperti itulah yang menjadi pertanyaan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Anies dan Riza. Mereka bisa saja merasa tak dianggap atau dikangkangi, karena daerah kekuasaan mereka dijadikan tempat blusukan tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu.
Tetapi apapun semuanya itu, biarlah waktu yang menjadi saksi. Siapa yang serius terhadap rakyat dan siapa yang hanya berpura-pura. Siapa yang pencitraan dan siapa yang munafik. (RS)
Sumber: Kompas.com
