Mohon tunggu...
Rintar Sipahutar
Rintar Sipahutar Mohon Tunggu... Guru - Guru Matematika

Pengalaman mengajar mengajarkanku bahwa aku adalah murid yang masih harus banyak belajar

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Tidak Hanya PKS, Demokrat dan Wali Kota Jakarta Pusat Juga Risih dengan Blusukan Risma

6 Januari 2021   16:53 Diperbarui: 6 Januari 2021   17:18 436
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Mensos Tri Rismaharini menemui gelandangan dan tuna wisma/dok. Beritasatu.com

Jika sebelumnya Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf menyebut bahwa blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma adalah sebagai pencitraan untuk mengincar Pilgub DKI 2021, politisi Demokrat Mujiyono dan Wali Kota Jakarta Pusat juga memberikan pendapat mirip.

Mujiyono yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD DKI menyebut Risma lebay dan norak. Menurutnya blusukan Risma dikemas berlebihan sehingga tidak elok dipandang mata.

"Jangan lebay aja, dikemas berlebihan, norak jadinya. Yang dilakukan Bu Risma termasuk kategori berlebihan," ujar Mujiyono (Kompas, 5/1/2021).

Mujiyono kurang setuju jika Risma hanya blusukan di daerah steril saja seperti di kawasan Sudirman dan Thamrin tetapi Mujiyono menyarankan agar Risma harusnya juga blusukan ke daerah kumuh dan padat penduduk seperti Kali Angke yang banyak gelandangannya.

Tidak hanya Mujiyono, Pelaksana Harian Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi ternyata juga merasa terusik dengan cara kerja Risma. Irwandi tidak setuju jika seakan-akan masalah gelandangan atau tunawisma hanya ada di Jakarta, tapi juga di seluruh kota besar di Indonesia.

Sebagai pelaksana harian, mungkin Irwandi tidak mau disebut seakan-akan tidak peduli dengan permasalahan sosial di wilayah Jakarta Pusat terutama dalam hal mengatasi masalah gelandangan dan tuna wisma.

"Saya bukan membela diri. Permasalahan tunawisma itu bukan di Jakarta saja. Ke Surabaya deh, di Medan, di Bandung. Ada enggak kota besar yang enggak ada manusia gerobak?" kata Irwandi (Kompas, 5/1/2021)

Tetapi Irwandi mengatakan bahwa dirinya siap berkaloborasi dengan Kemensos jika diajak. Irwandi menyebut bahwa pihak Pemkot telah berkali-kali menertibkan tuna wisma di wilayahnya dengan menwarkan tinggal di rumah susun tetapi tetap saja mereka kembali ke jalanan.

***

Yang aneh adalah mengapa Bukhori dan Mujiyono yang merupakan representasi dari PKS dan Demokrat merasa terganggu dengan blusukan Risma? Dan mengapa pula Irwandi sebagai pejabat pemerintah juga merasa tidak nyaman? Bukankah mereka harusnya mendukung dan ikut berkaloborasi?

Apakah setiap blusukan harus dicap sebagai pencitraan? Dan jika ya, memang apa yang salah dengan pencitraan? Bukankah membangun citra diri pejabat bagaimana seharusnya melayani rakyat, sangat penting dilakukan?

Apa masalahnya jika Risma memulai blusukan dari Provinsi DKI Jakarta? Apakah tujuannya sudah pasti untuk hanya untuk mengincar kursi DKI-1?

Benar seperti dikatakan Mujiyono bahwa "setiap aktivitas politik yang dilakukan tokoh politik pasti bernuansa politis," tetapi apa yang salah dengan politik yang baik? Bukankah seharusnya setiap tokoh politik seperti Bukhori dan Mujiyono melakukan aktivitas politik yang berpihak pada rakyat?

Apa yang dilakukan Risma, entah itu disebut pencitraan, lebay atau norak tetapi menurut saya itu masih jauh lebih baik dan berguna daripada sewot mengatainya dan menuduhnya yang bukan-bukan.

Jika dimulai dari Jakarta bukan berarti Risma ingin mengincar Kursi DKI-1. Juga bukan berarti ingin menggurui atau mempermalukan Pemerintah DKI, gubernurnya ataupun walikotanya.

Jika dimulai dari DKI Jakarta itu pasti karena DKI merupakan miniaturnya Indonesia, tempat berkumpulnya semua keberagaman, termasuk tempat berkumpulnya orang paling dan paling miskin di negeri ini.

Jika dimulai dari Jakarta, itu juga pasti karena disanalah kantor kemensos sehingga dimulai dari tempat terdekat. Dan kemudian kita berharap akan dilanjutkan ke berbagai wilayah di Indonesia berdasarkan prioritas yang paling urgen.

Sebutlah Risma sebagai kader PDIP yang ingin menunjukkan citra dirinya sebagai pelayan masyarakat, tidakkah seharusnya kader partai lain seperti PKS dan Demokrat berusaha menyainginya dengan hal yang lebih baik lagi?

Sudah seharusnya partai politik berlomba memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan biarlah masyarakat yang menentukan pilihannya kelak. 

Entahkah itu dituduh sebagai pencitraan, lebay dan norak, tidah masalah asal jangan kemunafikan yang dibalut dengan agama yang dipertontonkan. 

Memang harus diakui bahwa hal sebaik apapun yang dilakukan seseorang pasti ada saja yang mencelanya. Kadang celaan itu tidak hanya datang dari orang yang tidak bisa berpikir waras tetapi terkadang justru datangnya dari kelompok yang merasa diri mereka paling waras.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun