Yusril dan PBB Ingin Merapat, Mengapa Koalisi Jokowi Enggan Merangkul?

Sudah sejak lama Partai Bulan Bintang (PBB) memberi sinyal bakal merapat ke koalisi Jokowi-Ma'aruf Amin, tetapi nampaknya Koalisi Indonesia Kerja (KIK), nama koalisi pendukung Jokowi-Ma'aruf terkesan cuek bebek seakan-akan tak tertarik dan tidak butuh dukungan PBB.

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra sejak Agustus lalu sudah memberikan bocoran bahwa kader PBB cenderung mendukung pasangan capres dan cawapres yang berasal dari unsur ulama. "Nanti PBB akan bersikap, tapi prinsipnya, kader-kader PBB lebih sreg dengan pasangan yang ada ulamanya," kata Yusril di Surabaya (KOMPAS.com, Kamis 23/8/2018)

Yusril yang selama ini sering memojokkan Jokowi di media, sekarang justru sudah mulai menunjukkan keberpihakannya. Salah satunya terlihat dari tanggapan Yusril mengenai masalah, apakah Presiden petahana wajib cuti atau harus mengundurkan diri jika mencalonkan diri kembali menjadi presiden?

"Bagi Presiden yang menjadi petahana tidak ada kewajiban untuk cuti atau mengundurkan diri. Pengaturan tentang keharusan mundur atau cuti itu tidak ada di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya dalam Bab yang mengatur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini tidak saja berlaku bagi Presiden Jokowi, tetapi juga bagi siapa saja yang menjadi Presiden petahana di negara kita," ujar Yusril, dalam keterangan tertulisnya, (newsdetik.com, Minggu 9/9/2018)

Berita terbaru Republika.co.id, secara terang-terangan Yusril Ihza Mahendra mengakui, dalam waktu dekat partai yang memiliki afiliasi kuat terhadap umat Islam ini akan menjadi bagian dari posko Cemara, rumah pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin. "Dalam waktu dekat ini saya sudah direncanakan akan bertemu dengan Pak Jokowi. Paling di bulan September ini. Jadi sudah ada yang mengatur," kata Yusril (Republika.co.id, Selasa 11/9/2018)

Pertanyaannya adalah, mengapa sikap Jokowi-Ma'aruf Amin dan Koalisi Indonesia Kerja terkesan dingin dan tidak langsung merangkul Yusril dan PBB? Apakah Koalisi Indonesia Kerja sudah tidak membutuhkan tambahan partai baru untuk bekerjasama memenangkan Jokowi-Ma'aruf? Apakah Koalisi Indonesia Kerja tidak membutuhkan bantuan seorang politisi sekelas Yusril Ihza Mahendra, seorang pakar hukum tata negara sekaligus merupakan Ketua Umum PBB?

Paling tidak ada 2 alasan mendasar mengapa demikian, yaitu:

Pertama adalah terkait dukungan politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Pemilu 2019 kepada Partai Bulan Bintang. Juru Bicara HTI Ismail Yusanto, menyatakan HTI akan mendukung Partai Bulan Bintang pada pemilihan umum mendatang.  "Jadi rumusannya Hizbut Tahrir Indonesia mendukung PBB," kata Ismail. (tirto.id, Selasa (8/5/2018)

Jika Yusril dan PBB tetap pada pendiriannya, menerima dukungan politik HTI yang dibubarkan pemerintah dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang karena dianggap beraliran khilafah dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sepertinya Koalisi Indonesia Kerja enggan menerima PBB. Pertanyaannya adalah apakah PBB lebih memilih HTI atau Jokowi-Ma'aruf atau memilih kedua-keduanya? Jika memilih kedua-keduanya, Koalisi Indonesia Kerja jelas tidak mau dikhianati.

Yang kedua adalah, PBB mendukung Jokowi-Ma'aruf tentu ada maunya. Jika Jokowi-Ma'aruf nantinya menang pasti Yusril menginginkan jabatan di pemerintahan. Yusril yang sudah melanglang buana di kabinet mulai dari masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan SBY tentu ingin mengulangi eksistensinya di kabinet setelah vakum selama satu periode. Tentu tidak adil jika PBB yang tidak memiliki kursi di DPR memasang syarat seperti itu.

Dikutip dari kontan.co.id, Yusril pernah memilih netral dan mengatakan: "Baik Jokowi maupun Prabowo tidak pernah mengajak PBB untuk mendukung mereka. Kalau mereka sendiri tidak pernah mengajak kita untuk mendukung mereka, untuk apa kita capek-capek mendukung salah satu dari mereka," kata Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/8).

Yusril menilai wajar apabila Prabowo dan Jokowi tidak mengajak partainya berkoalisi. Sebab, PBB saat ini tidak memiliki kursi di DPR, dan menurut hitungan lembaga-lembaga survei, pada Pemilu 2019 pun PBB diduga takkan lolos Parlementary Threshold 4% (Kontan.co.id, Jumat 10/8/2018)

Apakah PBB akan jadi bergabung ke Koalisi Indonesia Kerja? Kita tunggu kisah selanjutannya.

(RS)