Dua Kaki Mengarungi Lautan Merah

BULOG memiliki wewenang untuk mengendalikan pasokan beras di pasar, juga untuk memastikan beras tersedia di pasaran.

Itu dulu, ketika BULOG masih berwujud Lembaga Pemerintahan Non-Departemen. Mungkin tidak banyak yang paham dengan arti LPND ini. Sekarang diberikan sedikit bocoran. Lembaga ini setingkat kementerian tetapi tidak memiliki wewenang selayaknya kementerian. Tetapi mendapat tugas khusus dari presiden yang memiliki wewenang dan tugas dan pokok serta fungsi umum, yakni menjalankan pemerintahan.

Tugas yang diberikan sangat spesifik. BULOG sebagai salah satu contohnya diberikan tugas untuk mengendalikan harga-harga, pada awalnya beras, lalu berkembang menjadi 12 komoditas. Tugas ini mencakup tanggung-jawab untuk memastikan 12 komoditas yang menjadi tanggung-jawabnya tersedia di pasar dan terjangkau oleh masyarakat.

Biasanya, komoditas yang menjadi tanggung-jawab BULOG adalah yang menyangkut pangan dan hajat hidup orang banyak. Dulu beras menjadi tanggung-jawab dari BULOG. Setidaknya dari tahun 1969 hingga 2003. Strukturnya yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia, menjadikan BULOG ada dimana-mana.

Tetapi, pada tahun 2003 tampaknya pemerintah berubah pikiran. Pikirannya menjadikan BULOG sebagai BUMN. Badan Usaha Milik Negara. Jika dulunya BULOG tidak pusing dengan urusan untung rugi, dengan menjadi BUMN para direksinya harus memikirkan cara untuk dapat memastikan BULOG berselancar dengan baik. Untung harus diraih untuk memastikan umur panjang.

Di ajang kopiwriting kerjasama Kompasiana dan Bulog 3 Mei 2018,Tri Wahyudi Saleh, Direktur Komersial Bulog memberikan penjelasan tentang peran baru BUMN ini dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan 12 komoditas, yang sebelumnya hanya beras ketika masih menjadi Perum.

Informasi di atas tertangkap dalam acara kopiwriting pada Kamis, 3 Mei 2018 di lokasi yang sangat menarik, nyaman dan tentunya fancy, Kanawa Coffee di bilangan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Informasi itu dibagikan Tri Wahyudi Saleh, selaku Direktur Komersial Perum BULOG. Di pundaknya ada beban yang berat yang harus dituntaskan.

Dua puluh lima kompasianer diundang di acara tersebut sebagai bagian dari diseminasi informasi terkait fungsi Bulog yang belum banyak diketahui khalayak. Sebabnya, sejak awal dan banyak didengar masyarakat, Bulog hanya berperan dalam mengendalikan harga beras agar tidak terlalu tinggi di musim paceklik dan tidak terlalu rendah di musim panen raya. 

Para peserta kopiwriting Kompasiana Bulog berfoto bersama dengan Direktur Komersial Bulog dan beberapa stafnya dengan sebagian peserta menunjukkan komoditas yang menjadi tanggung-jawab Bulog. Sumber: Kompasiana

 Kewajiban Sosial Yang Memberatkan

Menjadi badan usaha yang dimiliki pemerintah, dipastikan BULOG dicocok hidungnya untuk mendukung program pemerintah. Meskipun sebuah entitas bisnis, tetapi BULOG diminta tidak terlalu berjiwa 'bisnis-bisnis' amat.

BULOG disemati, sebagaimana layaknya BUMN, sebuah tanggung-jawab yang disebut dengan PSO. Artinya Public Service Obligation. Suatu kewajiban yang sifatnya sosial. Bagaimana caranya sesuatu yang bersifat profit harus juga menjalankan fungsi sosial sesuai dengan tanggung-jawab pemerintah?

Para pemimpin BULOG harus memikirkan bagaimananya. Sedikit mengambil contoh yakni bahan bakar satu harga. Program ini dilaksanakan oleh Pertamina. Dengan kondisi geografis yang sangat sulit, Pertamina harus memastikan harga minyak di Jawa sama dengan di Papua.