Prestasi dalam bidang pengamanan APBD dan praktik-praktik korupsi dan penyuapan tentunya menjadi salah satu kunci penting pelaksanaan pelayanan publik. Ini terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan juga kejujuran pelaksananya.
Jika pemerintahan dan pemimpinnya gagal dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas, sudah selayaknya pemimpin dan perangkat dibawahnya berkaca atas prestasi buruk ini. Kesejahteraan rakyat di atas segala-galanya. Sudah seharusnya pemberantasan segala bentuk kecurangan penggunaan uang rakyat menjadi komitmen utamanya.
Toleransi di Bandung juga patut dipertanyakan. Kota yang terkenal dengan keramahan warganya, ternyata tidak berkelindan lurus dengan tingkat toleransi di masyarakatnya. Prestasi-prestasi pemimpinnya selama ini menjadi terpatahkan. Sifatnya sepertinya superfisial. Prestasi tampak di permukaan, tetapi tak substantif. Memimpin tidak dengan menerapkan kepemimpian esensial.
Kepemimpinan esensial dicirikan adanya basis nilai-nilai dan kepentingan kemanusian, bangsa, umat manusia, dan rakyat. Dilansir dari Kompas cetak (25/11/2017).
Pada Laporan Setara Institute yang mengukur tingkat toleransi di 94 Kota di Indonesia, Kota Bandung mendapat nilai 59%. Angkanya di 4,02 dari skala 7. Angka ini menurun dari indeks di 2015, besarnya 4,16. Laporan Indeks Kota Toleran 2017 ini diluncurkan pada 16 November 2017 lalu di Jakarta.
Kajian ini antara lain melihat perilaku positif pemerintah kota terkait promosi toleransi, baik yang diwujudkan berupa kebijakan, pernyataan resmi, respons atas peristiwa, termasuk membangun budaya toleransi masyarakat. Dua indikator ini -- korupsi dan toleransi-- menjadi sangat penting dalam konteks pemerintahan di Indonesia.Â
Kondisi Indonesia saat ini diancam oleh dua kekuatan negatif itu. Jika di dua indikator terseubt Ridwan Kamil memiliki nilai yang buruk, maka rasanya beliau belum layak menjadi gubernur. Harusnya tidak usah ikut di pemilihan gubernur Jawa Barat 2018. Harus membuktikan diri dulu di Kota Bandung untuk menjadi lebih baik. Tetapi, jika tidak memungkinkan, sepertinya harus sudah menyusun exit strategy.
Dengan modalitas "negatif" itu, tidak mungkin rasanya Ridwan Kamil akan melakukan loncatan prestasi dalam dua elemen esensial sebuah kepemimpinan dan pemerintahan. Loncantan itu sangat tidak mungkin melihat pada gerak-geriknya selama di Bandung yang sering mengomentari hal-hal kurang esensial. Misal, soal kejombloan, jomblo, dan persoalan malam minggu yang sendirian. Kalau tidak salah.
Untuk itu, perlu kalibrasi ulang gaya kepemimpinan Ridwan Kamil menjadi lebih esensial, termasuk juga ketegasan yang lebih tinggi kadarnya. Sebab, medan "perjuangannya" jika katakanlah terpilih, sangat jauh lebih besar.
Tetapi, karena gaya kepemimpinan, karakter dan personality bukanlah hal bisa diubah dalam waktu singkat, rasa-rasanya Ridwan Kamil haruslah menahan nafsu untuk bertarung di Pilkada Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Persoalannya, masalah korupsi dan intoleransi sangatlah serius.
