Belum lama, Bu Sri mempertanyakan hasilan dari anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari APBN. Angka 20% ini diatur dalam Undang-Undang, sehingga pemerintah wajib mengalokasikan besaran itu. Jika dinominalkan, maka 20% itu setara dengan kisaran Rp. 400 T. Tentunya, jamaknya anggaran pemerintah, setiap rupiah yang dibelanjakan, harus ada barang dan jasa yang terukur dan berkualitas. Dengan sistem performance-based budget system atau anggaran berbasis kinerja, pertanyaan Sri Mulyani wajar saja diajukan.
Bu Sri sangat sedih melihat anggaran yang habis begitu saja tanpa ada dampaknya bagi pembangunan, terutama pengurangan angka kemiskinan dan juga kesenjangan kesejahteraan. Anggaran pendidikan sebesar itu dikritik Sri Mulyani karena masih banyak sekolah yang rusak. Anggaran lain seperti kesehatan yang 5% dari APBN sesuai Undang-Undang Kesehatan, masih juga dikorupsi. Hal yang sama mungkin juga dikhawatirkan Sri Mulyani terjadi di sektor pendidikan.
Bu Sri merasa upaya kerja kerasnya untuk mengumpulkan pajak demi peningkatan pembangunan di Indonesia akan sia-sia jika tidak mendapatkan hasil yang ditargetkan. Program Tax Amnesty terus didorong untuk memperluas basis pajak yang diharapkan berujung pada peningkatan pendapatan pajak.
Bu Sri mewanti-wanti jangan sampai uang rakyat yang dikumpulkan dengan susah payah itu dicuri. Upaya pencurian uang rakyat ini akan merusak proses pembangunan dan hasil-hasilnya. Tetapi, faktanya, uang rakyat itu masih terus dicuri. Bahkan diantara pencurinya adalah anak-anak Bu Sri sendiri.
Kalau kisah Gayus Tambunan diulas, mungkin agak berjarak. Itu kisah lama dengan hasil garongan mencapai trilyunan. Kisah terbaru terjadi di kisaran November 2016 lalu. Berturut-turut dalam waktu yang tidak berselisih lama, dua kejadian menimpa anak-anak Bu Sri.
Pada 21 November 2016, malam hari, KPK melakukan tangkap tangan pejabat ditjen pajak di rumah pengusaha yang akan menyuapnya. Tujuannya untuk mengurangi jumlah pajak. Pajak yang seharusnya Rp. 78 milyar, minta diturunkan dengan janji imbalan Rp. 6 milyar. Pada 11 November, polisi menagkap pejabat bea cukai Semarang. Penangkapan dilakukan terkait pungli pengurusan dokumen impor. Nilainya Rp. 340 juta. Untuk kasus pertama di atas, ‘bau-baunya’ hingga ke Pejabat Dirjen-nya.
Bu Sri sepertinya terbiasa dengan mencurahkan kekesalan dan kebahagiannya melalui surat-surat yang ditulis tangan. Untuk kejadian penangkapan anak buahnya ini, Sri Mulyani menuliskan juga sebuah surat yang menunjukkan kekecewaannya. Surat tertanggal 22 November 2016, sehari setelah penangkapan, Bu Sri menyampaikan kekecewaannya sekaligus dorongan.
Dalam suratnya Bu Sri Mulyani mengajak jajarannya untuk membersihkan nama baik dan reputasi Kementerian Keuangan yang telah tercoret oleh tindakan para oknum. Meskipun kecewa, Bu Sri Mulyani tetap mendorong semangat anak-anaknya untuk menghadapi hari esok dengan tegar. Lebih lanjut Bu Sri mengatakan bahwa mereka sanggup untuk membangun Kementerian Keuangan yang dibanggakan dan dipercaya rakyat Indonesia. Bu Sri mendorong supaya anak-anaknya bekerja dengan jujur, profesional, berkompeten, bermartabat dan kredibel.
Fenomena Gunung Es
Kejadian-kejadian korupsi seprti di atas selalu merupakan puncak es dari fakta yang sebenarnya. Jika demikian, maka korupsi-korupsi yang ada, mungkin lebih besar, bisa jadi masih banyak yang belum ditemukan. Upaya-upaya telah banyak dilakukan termasuk memberikan remunerasi yang paling tinggi diantara pegawai pemerintah. Tetap saja, kejadian yang sama terulang.
Jika ditilik lebih lanjut, dengan menyelam lebih dalam lagi, pasti bisa banyak kejadian ditemukan. Mungkin berfikirnya, yang ditangkap hanya pejabat yang melakukan pencurian uang rakyat dalam jumlah yang material. Tetapi, jika banyak dari pegawainya yang melakukan korupsi kecil, jika ditotal, tetap saja angkanya menjadi signifikan.
