Dengan program membuat warga Jakarta otak penuh, perut penuh dan kantong penuh, pemerintah DKI Jakarta di bawah Ahok berupaya memberikan kembali ke masyarakat dengan jumlah banyak. Pendanaan dari APBD digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Dalam 2 tahun terakhir, penataan sungai dan sarana sosial masyarakat dilakukan. Relokasi untuk penataan sungai dan memberikan pemukiman yang jauh lebih manusiawi dikerjakan. Pemerintah juga berupaya mendorong pemilik kekayaan mendistribusikan sebagian kekayaannya untuk pembangunan sosial masyarakat.
Terjemahan dari upaya mendorong para orang kaya itu dapat dilihat dengan pembangunan Ruang Publik and Taman Ramah Anak. Dana swasta melalui CSR didorong untuk mengembangkan program yang memberikan ruang terbuka bagi masyarakat untuk beraktivitas. Program transportasi publik juga diperbaiki. Saat ini bus-bus yang digunakan dengan jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang jauh lebih baik dari bus-bus yang dipakai sebelumnya.
Kartu Jakarta Pintar (KJP) telah menenangkan hati ibu-ibu yang dulunya selalu mengantre di depan pegadaian ketika musim sekolah tiba. Anak-anak mereka diberikan kesempatan untuk menikmati pendidikan hingga ke bangku perguruan tinggi. Saat ini pemerintah DKI dengan pimpinan Ahok menyediakan Rp. 18 juta untuk setiap mahasiswa pemegang KJP yang masuk ke perguruan tinggi negeri.
Khusus untuk tranportsi publik, pemerintah DKI dibawah Ahok juga memberikan pelayanan gratis bagi beberapa kelompok masyarakat. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 160 Tahun 2016 terkait Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis bagi Masyarakat, disebutkan penerima manfaat dari peraturan ini termasuk PNS DKI, pensiunan PNS DKI, tenaga kontrak di pemerintahan DKI, penerima KJP, karyawan swasta tertentu, penghuni rusunawa, penduduk Kepulauan Seribu, penerima beras keluarga sejahtera se-JABODETABEK, Anggota TNI/Polri kecuali PNS-nya, Veteran RI, penyandang disabilitas, dan penduduk lanjut usia.
Semua upaya pemerintah DKI di atas tentunya mengarah kepada upaya-upaya mengurangi kesenjangan, mempersempit jurang kesejateraan sosial masyarakat atas dan masyarakat bawah di ibukota DKI Jakarta.
Memang seperti diungkapkan Maskin, kesenjangan tidak akan pernah bisa dihilangkan. Kesenjangan akan selalu ada di setiap masa sebagai musuh besar peradaban. Tetapi pemerintah punya peluang dan peran untuk mempersempit jurangnya. Karena jika dibiarkan, dalam jangka panjang, kesenjangan akan memakan biaya sosial yang luar biasa besarnya. Pemerintah Jokowi dan Pemerintahan Ahok di DKI telah menerapkannya dan sepertinya akan terus melakukannya.
