Pemerintah Memilih Kabinet Zaken Kita Kuatir Terjadi Floracrats

Mendengar kata Zaken, kedengaran seperti bahasa Jepang ya, saya awalnya juga menduganya begitu. Lalu menelusurinya mencari tahu. Ini mengingatkan saya dengan uniknya filosofi Tzun Zu dan sejenisnya. Tapi ternyata istilah "zaken" berasal dari bahasa Belanda. 

Lalu apa kaitan zaken dengan pemerintahan dan politik?. Ternyata, "zaken" berarti "urusan" atau "hal-hal". Lantas dalam konteks "zaken kabinet" atau "kabinet zaken," istilah ini merujuk pada kabinet yang terdiri dari ahli atau profesional yang memiliki keahlian khusus dalam bidang yang mereka kuasai. Konsep yang sekarang sedang didorong atau diwacanakan oleh Pemerintah ini menekankan bahwa anggota kabinet dipilih berdasarkan keahlian mereka dalam urusan atau bidang tertentu, bukan hanya berdasarkan pertimbangan politik atau afiliasi partai.

Tentu saja ini sangat menarik, hanya saja tetap harus dikritisi dan disikapi dengan kehati-hatian. Terutama jika sesuatu yang ideal dan baik itu, belum bisa dipisahkan dengan urusan politik. Hasilnya justru akan buruk atau mungkin bisa bias dari harapan baik yang sebenarnya dimilikinya.

Apakah Pemerintah memang ingin mengisi dengan orang-orang yang bersih dari politik, atau hanya untuk penambah daya tarik?.

Masih Ingat Soal "Floracrats" dalam Peleburan Eijkman-BRIN?

Baca juga: Menghadapi Guru dan Siswa yang Tone Deaf di Sekolah Apa yang Harus Dilakukan?

Berita yang sempat menjadi polemik yang cukup hangat. Ketika lembaga sekaliber BRIN yang notabene bergerak dalam riset biologi molekuler dipimpin oleh seorang figur dari arus utama partai politik terkemuka?. 

Kondisi ini menjadi rentan dipolitisasi. Mengapa tidak dipilih seorang pakar molekuler agar ada pararelisasi dalam pengelolaan lembaganya. Itu pertanyaan publik yang paling santer di ruang media. Floracrats terjadi ketika peneliti yang hanya bekerja pada birokrat. 

Seperti soal politisasi lembaga oleh negara, tentu kita ingat apa yang disampaikan sejarawan Andrew Goos dalam bukunya "Floracrats: State-Sponsored Science and the Failure of Enlightenment in Indonesia" (2011), ketika para ahli yang bekerja dalam sebuah istitusi hanya dianggap milik negara bekerja pada birokrat, hanya sebagai sebuah komoditas lembaga milik negara.!. Inilah yang menjadi kekuatiran yang besar.

Karena konsep zaken kabinet, atau kabinet berbasis keahlian, adalah sebuah inovasi yang dirancang untuk menciptakan pemerintahan yang lebih profesional dan efektif dengan menempatkan individu-individu yang benar-benar ahli di bidangnya pada posisi-posisi strategis. Kita tentu berekspektasi tinggai agar kabinet ini bisa membuat perubahan yang signifikan dalam Pemerintahan dan tentu saja juga terhadap perpolitikan kita.

Jadi yang harus kita pahami adalah bahwa dalam paradigma ini, meskipun calon menteri diusulkan oleh partai politik, penilaian terhadap kompetensi dan keahlian menjadi kriteria utama dalam pemilihannya harus bebas dari kepentingan. Sulit kelihatannya, tapi tetap harus jadi pertimbangan utama jika ingin Pemerintah berhasil.

Konsep ini menjanjikan transformasi signifikan dalam tata kelola pemerintahan, dengan harapan meningkatkan efektivitas kebijakan dan memastikan bahwa setiap kementerian dipimpin oleh sosok yang benar-benar relevan dengan tugasnya. Namun, implementasi konsep ini tentu saja akan menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi yang tidak mudah agar bisa mewujudkan visi pemerintahan yang lebih profesional dan berbasis keahlian.

Baca juga: Pilkada Serentak 2024, Bagaimana Perempuan Bisa Mengubah Lanskap Politik Kita?

Zaken kabinet ideal?-sumber gambar kompas.id

Apa Kelebihan Zaken Kabinet di banding kabinet lainnya?

Salah satu kelebihan utama dari konsep zaken kabinet adalah kemampuannya untuk meningkatkan profesionalisme dalam pemerintahan. 

Baca juga: Pesona Wisata Pasar Ikan Lampulo, Belanja Boga Bahari dan Cerita Para Nelayan

Apalagi ketika Pemerintah menempatkan ahli di bidangnya pada posisi strategis, dengan harapan kementerian bisa berfungsi lebih optimal sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Misalnya, kementerian yang menangani urusan teknologi akan dipimpin oleh seorang ahli teknologi yang memahami perkembangan terkini dan bisa mengimplementasikan kebijakan yang relevan dengan cepat. 

Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan yang diterapkan, tetapi juga memastikan bahwa solusi yang diberikan lebih tepat sasaran dan berbasis data ilmiah.

Contoh paling mudah, ketika kementerian teknologi dan sain dipimpin oleh BJ Habibie. Dengan berbagai gagasan brilian tentang teknologi, salah satunya kedirgantaraan. Hanya sayangnya ketika itu, pembangunan kita mungkin belum beranjak jauh ke teknologi tinggi.

Selain itu, zaken kabinet bisa mengurangi risiko terjadinya nepotisme dan politik transaksional dalam penunjukan pejabat. Ini momok yang selalu jadi hantu perpolitikan kita--ada dagang sapi di dalamnya.

Jadi dengan penekanan pada kompetensi dan keahlian, penunjukan menteri tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik atau kesepakatan partai, tetapi lebih pada kemampuan individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ini berpotensi mengurangi praktik-praktik korupsi dan meningkatkan integritas pemerintahan. Bukankah ini sangat baik?, tapi implementasinya apakah akan bisa sebaik dan seideal itu?. 

Dibalik Kelebihan juga ada Kelemahan 

Salah satu kekuatiran yang bisa menjadi titik lemah utama adalah tantangan dalam mengatasi keterikatan politik. Dalam sistem politik yang kuat seperti sekarang ini, di mana partai politik memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan, menjamin bahwa penunjukan menteri sepenuhnya berbasis keahlian menjadi sangat sulit. 

Apa kira-kira bisa?. Terutama  jika dalam proses pemilihan yang terlalu terikat pada kepentingan politik partai karena justru bisa menghambat pembentukan kabinet berbasis keahlian dan justru menghasilkan kabinet yang tidak sepenuhnya profesional.

Selain itu, konsep zaken kabinet memerlukan proses seleksi yang sangat ketat dan transparan untuk memastikan bahwa calon menteri yang terpilih benar-benar kompeten. Tanpa adanya mekanisme penilaian yang jelas dan objektif, terdapat risiko bahwa proses seleksi bisa menjadi sarana untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu, meskipun calon tersebut tidak memenuhi standar keahlian yang diharapkan. 

Nah inilah kesulitan dan sekaligus kekuatiran terbesar kita. Hal ini bisa mengurangi efektivitas kabinet dan menghambat pencapaian tujuan pemerintahan.

Jadi Bagaimana mengatasi tantangan saat implementasi

Tantangan terbesar dalam menerapkan konsep zaken kabinet adalah menciptakan sistem seleksi yang adil dan bebas dari pengaruh politik. KIta kuatir Pemerintah sekali algi akan terlalu banyak "cawe-cawe" dalam urusan tersebut.

Jadi diperlukan adanya reformasi dalam proses pemilihan menteri, termasuk penerapan "beauty contest" atau kompetisi terbuka yang memungkinkan penilaian berbasis prestasi dan keahlian tanpa mempertimbangkan latar belakang politik. Ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk partai politik, untuk mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan partai.

Selain itu, penting untuk memiliki lembaga independen yang bertanggung jawab dalam proses penilaian dan seleksi calon menteri. Lembaga ini harus memiliki kredibilitas dan kapabilitas untuk menilai keahlian calon menteri secara objektif dan profesional. 

Tanpa adanya lembaga yang kuat dan independen, kemungkinan besar proses seleksi bisa diperngaruhi oleh kepentingan politik, yang bisa dan pada akhirnya malah merusak atau mengurangi efektivitas kabinet.

Meski begitu sebagai masyarakat yang baik, kita tentu tetap berekspektasi baik untuk menyambut ide tentang zaken kabinet sebagai langkah menuju pemerintahan yang lebih profesional dan berbasis keahlian. 

Tapi harapan ini juga harus diimbangi dengan tindakan konkret dan komitmen untuk mengatasi tantangan yang ada. Jika pemerintah bisa secara serius mewujudkan kabinet berbasis keahlian dengan proses seleksi yang transparan dan objektif, maka ini berpotensi membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan. Ini bagian dari gagasan reformasi 98 silam kan?.

Kabinet zaken yang sukses bisa menjadi contoh bagi masa depan pemerintahan di Indonesia dan mungkin bagi negara lainnya, untuk menunjukkan bahwa keahlian dan profesionalisme bisa berperan penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Jadi apapun langkah terbaik yang akan ditempuh, sejatinya jangan sampai membuat konsep zaken kabinet yang menawarkan sebuah paradigma baru dalam pembentukan kabinet yang menekankan pada keahlian dan profesionalisme untuk mendukung Pemerintah yang lebih baik disusupi kepentingan politik. 

Karena tetap saja kelemahan itu bisa menjadi bahaya aplagi saat implementasinya. Dengan politik kita yang amburadul, penting untuk menciptakan mekanisme seleksi yang adil dan bebas dari pengaruh politik, serta mendukung transparansi dan objektivitas dalam penilaian calon menteri. Harapan kita dengan pendekatan yang tepat, zaken kabinet berpotensi membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan dan menjawab berbagai tantangan di sektor-sektor kritis. Semoga