Pemerintah Memilih Kabinet Zaken Kita Kuatir Terjadi Floracrats

Selain itu, zaken kabinet bisa mengurangi risiko terjadinya nepotisme dan politik transaksional dalam penunjukan pejabat. Ini momok yang selalu jadi hantu perpolitikan kita--ada dagang sapi di dalamnya.

Jadi dengan penekanan pada kompetensi dan keahlian, penunjukan menteri tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik atau kesepakatan partai, tetapi lebih pada kemampuan individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ini berpotensi mengurangi praktik-praktik korupsi dan meningkatkan integritas pemerintahan. Bukankah ini sangat baik?, tapi implementasinya apakah akan bisa sebaik dan seideal itu?. 

Dibalik Kelebihan juga ada Kelemahan 

Salah satu kekuatiran yang bisa menjadi titik lemah utama adalah tantangan dalam mengatasi keterikatan politik. Dalam sistem politik yang kuat seperti sekarang ini, di mana partai politik memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan, menjamin bahwa penunjukan menteri sepenuhnya berbasis keahlian menjadi sangat sulit. 

Apa kira-kira bisa?. Terutama  jika dalam proses pemilihan yang terlalu terikat pada kepentingan politik partai karena justru bisa menghambat pembentukan kabinet berbasis keahlian dan justru menghasilkan kabinet yang tidak sepenuhnya profesional.

Selain itu, konsep zaken kabinet memerlukan proses seleksi yang sangat ketat dan transparan untuk memastikan bahwa calon menteri yang terpilih benar-benar kompeten. Tanpa adanya mekanisme penilaian yang jelas dan objektif, terdapat risiko bahwa proses seleksi bisa menjadi sarana untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu, meskipun calon tersebut tidak memenuhi standar keahlian yang diharapkan. 

Nah inilah kesulitan dan sekaligus kekuatiran terbesar kita. Hal ini bisa mengurangi efektivitas kabinet dan menghambat pencapaian tujuan pemerintahan.

Jadi Bagaimana mengatasi tantangan saat implementasi

Tantangan terbesar dalam menerapkan konsep zaken kabinet adalah menciptakan sistem seleksi yang adil dan bebas dari pengaruh politik. KIta kuatir Pemerintah sekali algi akan terlalu banyak "cawe-cawe" dalam urusan tersebut.

Jadi diperlukan adanya reformasi dalam proses pemilihan menteri, termasuk penerapan "beauty contest" atau kompetisi terbuka yang memungkinkan penilaian berbasis prestasi dan keahlian tanpa mempertimbangkan latar belakang politik. Ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk partai politik, untuk mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan partai.

Selain itu, penting untuk memiliki lembaga independen yang bertanggung jawab dalam proses penilaian dan seleksi calon menteri. Lembaga ini harus memiliki kredibilitas dan kapabilitas untuk menilai keahlian calon menteri secara objektif dan profesional. 

Tanpa adanya lembaga yang kuat dan independen, kemungkinan besar proses seleksi bisa diperngaruhi oleh kepentingan politik, yang bisa dan pada akhirnya malah merusak atau mengurangi efektivitas kabinet.

Meski begitu sebagai masyarakat yang baik, kita tentu tetap berekspektasi baik untuk menyambut ide tentang zaken kabinet sebagai langkah menuju pemerintahan yang lebih profesional dan berbasis keahlian. 

Tapi harapan ini juga harus diimbangi dengan tindakan konkret dan komitmen untuk mengatasi tantangan yang ada. Jika pemerintah bisa secara serius mewujudkan kabinet berbasis keahlian dengan proses seleksi yang transparan dan objektif, maka ini berpotensi membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan. Ini bagian dari gagasan reformasi 98 silam kan?.

Kabinet zaken yang sukses bisa menjadi contoh bagi masa depan pemerintahan di Indonesia dan mungkin bagi negara lainnya, untuk menunjukkan bahwa keahlian dan profesionalisme bisa berperan penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Jadi apapun langkah terbaik yang akan ditempuh, sejatinya jangan sampai membuat konsep zaken kabinet yang menawarkan sebuah paradigma baru dalam pembentukan kabinet yang menekankan pada keahlian dan profesionalisme untuk mendukung Pemerintah yang lebih baik disusupi kepentingan politik. 

Karena tetap saja kelemahan itu bisa menjadi bahaya aplagi saat implementasinya. Dengan politik kita yang amburadul, penting untuk menciptakan mekanisme seleksi yang adil dan bebas dari pengaruh politik, serta mendukung transparansi dan objektivitas dalam penilaian calon menteri. Harapan kita dengan pendekatan yang tepat, zaken kabinet berpotensi membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan dan menjawab berbagai tantangan di sektor-sektor kritis. Semoga