Sebenarnya menarik sekali mendiskusikan Program makan siang gratis yang tengah disiapkan Pemerintah untuk direalisasikan.Â
Meskipun Programnya terkesan dipaksakan karena menjadi bagian dari janji kampanye tapi juga tak boleh main-main dalam implementasinya. Terutama soal kecukupan gizi dalam sajian makanannya dan keseragaman takaran gizinya. sekalipun mungkin bisa berbeda-beda dalam pilihan menu utamanya.
Janji program makan siang gratis dan bergizi ini sebenarnya telah diterapkan dibeberapa negara, sehingga kita bisa berkaca dari pengalaman mereka bagaimana mekanismenya, siapa yang menjadi penanggung jawabnya dan berapa perkiraan biaya yang akan digelontorkan untuk menjalankan program makan siang gratis bagi anak-anak di Indonesia. Dan jangan ada yang main-main di dalamnya.
Sebagai pengetahuan kita mungkin ada baiknya kita tahu, negara-negara mana yang telah menerapkan makan siang gratis. Dengan tujuan utama mendukung perbaikan gizi sekaligus menjaga konsentrasi anak ketika belajar di sekolah.Â
Apalagi dalam kasus di Indonesia yang sedang dihdapkand engan persoalan stunting. Anak-anak dengan kecukpan gizi yang kurang sehingga menganggu pertumbuhannya.
Makanya, menu yang disajikan pun harus bisa memenuhi kebutuhan gizi anak. Program ini dinilai berhasil meningkatakan asupan gizi dan dukungan persiapan sumber daya manusia yang lebih sehat.Â
Amerika Serikat ternyata adalah negara pertama yang menerapkan makan siang gratis bagi anak sekolah. IDe ini diprakarsasi awalnya oleh Women's Educational and Industrial Union dan the Starr Center Association, di 2 kota, yakni Philadelphia dan Boston.
Kebijakan National School Lunch Act pada 1946, saat era pemerintahan Presiden Harry Truman menjangkau sebanyak 7,1 juta anak sekolah.
Selain itu ada Korea Selatan (sejak 1953), Cina hanya memberikan program ini untuk siswa sekolah di wilayah termiskin. Berikutnya Brasil (sejak  1940-an) menjangkau 40 juta anak ini melibatkan sekitar 8.000 ahli gizi untuk merancang menu makanannya.Program makan siang gratis ini juga mewajibkan 30 persen makanan yang disajikan berasal dari peternakan keluarga lokal di sekitar sekolah.
Berbagai negara lain termasuk UE yang kini, sudah 25 negara dari total 27 negara anggota UE yang menerapkan program makan siang gratis untuk anak-anak. Perkiraan biayanya terendah berkisar antara Rp 32 milyar (Estonesia) hingga tertinggi Rp 29,49 triliun (Italia).
Bagaimana dengan Indonesia?. Program makan siang gratis yang dijanjikan oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang akan dijalankan  di bulan Oktober mendatang, dan telah masuk kedalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Program ini meskipun bermanfaat, masih menuai kritik terutama karena akan menyasar hampir 83 juta anak sekolah, balita serta ibu mengandung dengan rincian (Pra-SD (anak usia dini): 30 juta anak. SD: 24 juta murid. SMP: 9,8 juta murid. SMA dan SMK: 10,2 juta murid. Santri di pesantren: 4,3 juta santri. Ibu hamil: 4,4 juta orang. Total jumlah orang yang akan dapat makan siang dan bantuan gizi gratis sebanyak 82,9 juta orang.)
Dan memakan paling tidak Rp100 trilliun pada tahun pertamanya. Dan akan berlipat hingga Rp460 triliun setahunnya saat dijalankan secara penuh pada tahun 2029 (asumsi hargaper porsinya Rp 15 ribu tidak termasuk susu).
Dengan kondisi ekonomi Indonesia sekalipun telah menjadi negara yang setingkat lebih tinggi dari negara berkembang, namun keseimbangan ekonominya dinilai oleh Bank Dunia belum kokoh.
Sehingga mereka kuatir dengan kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 meskipun programnya untuk menyeharkan warga negaranya.
Agar program ini tidak menjadi beban berat bagi kinerja fiskal Indonesia. Perkiraan Lembaga Fitch Rating, Â program makan siang gratis ini dapat menghabiskan biaya sekitar dua persen dari Produk Domestik Bruto setiap tahunnya.
Program yang Harus Didukung Namun juga Harus Cermat Dijalankan
Dan sebagai warga yang baik, kita harus berpikir positif, apalagi jika dikaitkan dengan harapan kita mengatasi masalah stunting yang masih menjadi persoalan yang krusial harus dicarikan solusinya. Memang akan butuh kerja keras pastinya.
Untuk menjalankan program ini, Pemerintah akan membentuk badan nasional terpusat sebagai pelaksana. Berkoordinasi dengan badan tingkat provinsi dan kabupaten, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi sebagai penyedia produk lokal. Selain itu, pelaksanaan program tersebut akan didukung dan didampingi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Bagaimana sistem distribusinya, rantai pasoknya, penyediaan bahan baku dan pengelolaannya setiap harinya harus menjadi perhatian yang intens karena ini berlangsung secara kontinyu.
Dan berbagai kesiapan ini tentulah menjadi bagian prioritas dari impelemntasi makan siang gratis bergizi yang mestinya harus menjadi perhatian Pemerintah. Agar tak menjadi program formalitas, asal-asalan.
Belum lagi pertimbangan-pertimbangan lain yang juga bersifat teknis. Terutama karena jenis makanan pokok di daerah di Indonesia berbeda-beda, ada yang dominan beras, tapi ada yang dominan mengkonsumsi sagu, sehingga pertimbangan pemilihan komposisi gizinya yang penting menjadi ukuran.
Hal lain yang juga patut menjadi pertimbangan adalah dampak dari penerapan makan siang gratis, Pemerintahan baru Prabowo-Gibran, akan meningkatkan rasio perpajakan atau persentase penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) agar menyamai negara berkembang lainnya.Â
Rasio pajak Indonesia pada 2023 senilai 10,21 persen, negara berkembang idealnya mencapai pajak sebesar 15 persen. Keberadaan 140 juta tenaga kerja, tetapi hanya 30 persen yang punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) karena 70 persen sisanya pekerja informal akan diperluas basis pajaknya.
Dan ini tentu akan menjadi riak gejolak baru, ditengah transisi krisis yang belum sepenuhnya kuat pondasinya.
Pertimbangan lain yang juga tak kalah penting adalah optimalisasi sumber daya pangan yang ada di Indonesia sebagai penyedia bahan baku keseluruhan program makan siang gratis nantinya. Seperti yang dilakukan di Brasil, dimana program makan siang gratisnya didukung oleh pasokan 30 persen bahan baku dari peternakan keluarga lokal di sekitar sekolah.
Dan kebutuhan lain yang sudah semestinya harus menjadi pertimbangan, sehingga multiple effeknya adalah ketika disatu sisi masyarakat kehilangan dukungan subsidi, namun ada kepastian hasil pertanian dan perkebunan serta peternakannya memperoleh pasar yang pasti.
Tapi tentunya semuanya tak akan berjalan mulus seperti biasanya, tetap ada ganjalan permainan harga, apalagi ketika Pemerintah memberikan bantuan makan siang gratis, diperkirakan harga-harga juga akan turut bergerak naik seiring kebutuhan program makan itu. Sehingga kekuatiran soal efektifitas program ini apakah akan ebrjalan mulus masih membuat kita ketar-ketir.
