Dengan pemahaman itu orang akan mudah berasumsi bahwa oposisi itu penting agar demokrasi kita sehat dan seimbang dan tidak sewenang-wenang berdasarkan kemauan sendiri.
Dengan harapan besar itu juga, tantangan yang kemudian muncul adalah bagaimana jika realitas oposisi berganti menjadi koalisi?.
Tentu kita ingat bagaimana berdarah-darahnya Prabowo dulu, tapi pada akhirnya berkoalisi. Tapi itulah dinamika politik.Â
Mau tak mau, suka atau tidak suka pilihan politik itu memang sulit dibaca dan dipahami, kecuali oleh kepentingan politik masing-masing personalnya.
Partai apa saja bisa menjadi oposisi, tak mesti cuma yang kalah saja karena berdiri di poros oposisi lebih merupakan pilihan politik dengan visi yang sama untuk menjaga keseimbangan roda perputaran demokrasi tanpa mengeliminasi kepentingan rakyat kecil, daripada kepentingan lainnya.
Apakah partai sebesar PDIP berkenan menjadi oposisi?, hingga saat ini masih menunggu keputusan Megawati, PDIP mungkin akan goyah?.
Padahal jika mau ber-oposisi, maka PDIP akan menjadi representasi kekuatan besar yang bisa memiliki power control perjalanan demokrasi, tapi apakah partai besar itu tahan godaan kekuasaan yang tak pernah lepas darinya, terutama setelah Jokowi versi PDIP berakhir?.
Jika menolak ber-oposisi, maka seperti biasa partai oposisi hanya berisi partai-partai kecil (meskipun dampaknya positif seperti yang dilakukan PKS selama ini, tetap mendulang suara publik karena pilihan politiknya itu).
Tentang Amin dengan berbagai kemungkinannya, bisa menjadi kekuatan oposisi yang menarik. Atau sebaliknya jika mereka memperoleh tawaran posisi oleh partai pemenang, Amin tidak lagi bebas menjadi oposisi dengan suara perubahan.Â
Semua peluang masih mungkin terjadi, termasuk kemungkinan adanya poros baru, tapi dalam sikon politik saat ini, semua bisa berbalik 180 derajat, tapi rasanya semua akan sama seperti dulu lagi.
