Raport Merah Akhir Tahun KPK dan Ironi Kuman dan Gajah

"Berani jujur Hebat", yang dipilih KPK sendiri, ternyata menjadi slogan sederhana yang sulit dipraktekkan oleh KPK sendiri. 

Jalanan depan SMAN 5 Banda Aceh, siang 8 November 2023 di penuhi barisan siswa dan guru. Mereka bukan sedang berdemo, tapi menyambut dengan antusias tinggi kehadiran Bus Road Show Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan mengunjungi 20 sekolah dan kampus pada tanggal yang sama, dan diantaranya SMAN 5 Banda Aceh, sebelum bus KPK masuk ke kampus UIN Ar-Raniry.

Bus Antikorupsi KPK 2023 yang di berwarna biru dengan sebuah lingkaran besar berwarna merah ; "Berani Jujur Hebat!" mengusung tema 'Jelajah Negeri, Bangun Antikorupsi', sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menuju peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 pada 9 Desember.

Anak-anak turut bersemangat meneriakkan yel-yel "Berani Jujur Hebat" di komandoi oleh Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding bersama Deputi Jejaring Pendidikan, Aida Ratna Zulaiha, dan Ketua Satgas Pencegahan Bidang Direktorat Koordinasi dan Supervisi, Arif Nurcahyo.

Apa yang menarik dari kunjungan itu, tentu saja bukan hanya karena kehadiran Marching Band kebanggaan Aceh, Gita Handayani yang turut memeriahkan acara kunjungan road show tersebut, tapi pesan-pesan penting tentang pemberantasan korupsinya.

jujur itu hebat slogan KPK yang kini dipertanyakan  sumber gambar viva

Memang masalah korupsi di negara kita sudah seperti penyakit kronis ( karena sudah menahun) dan akut (karena sudah sangat parah). Anehnya karena yang melakukan justru para pembesar di dalam pemerintahan kita. Sehingga menjadi contoh yang sangat buruk bagi generasinya, terutama ya seperti para siswa yang mereka kunjungi saat ini.

Baca juga: Wibu dan Otaku, Fenomena Unik Kultur Jepang Dalam Keseharian Kita

Kampanye KPK menjadi sebuah tantangan yang sulit karena faktor si pelaku korupsi yang justru dilakukan oleh banyak pemimpin pemerintahan. 

Namun road show seperti ini tetap harus terus digalakkan sebagai cara kita untuk tetap menjaga komitmen melakukan pemberantasan dan perlawanan terhadap korupsi.

Terutama agar korupsi tidak menjadi budaya, karena semakin lama akan semakin sulit diberantas. Aceh menjadi daerah terakhir di Pulau Sumatera yang disinggahi Bus Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai mengawali perjalanannya pada Agustus 2023. 

Dalam perjalanannya, bus ini ternyata sudah menyinggahi lima kota di Sumatera; Bengkulu, Jambi, Pekanbaru, Padang, Medan, dan Kota Banda Aceh, sejak tanggal 24 hingga 30 September 2023.

bus roadshow mengawali perjalanan sumber gambar kompas.com

Pendidikan Anti Korupsi

Baca juga: Nyamuk Wolbachia Hadir, Program 3M Plus Berantas Jentik Nyamuk Tak Boleh Absen

Kegiatan ini adalah salah satu cara yang digunakan dalam kaitannya dengan pendidikan anti korupsi. KPK berusaha hadir lebih dekat dengan masyarakat untuk mengajak mengkampanyekan nilai-nilai anti korupsi.

Baca juga: Mewujudkan Guru Bermutu Melalui Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan

Bus KPK bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga membawa semangat budaya antikorupsi dengan sejumlah rangkaian kegiatan sosialisasi, pencegahan, koordinasi dan supervisi maupun pendidikan antikorupsi untuk masyarakat dan pemangku kepentingan di Aceh.

Meskipun tidak singgah masuk ke dalam kelas dan membuka forum diskusi tanya jawab, namun kehadiran bus road show KPK membawa pesan yang jelas, bahwa saat ini Pemerintah berkomitmen untuk terus bersama KPK memberantas korupsi.

Namun dalam kehidupan yang nyata, para pemimpin di pemerintahan haruslah memberikan contoh baik tentang anti korupsi. 

Jika para pemimpin di pemerintahan masih saja selalu tertangkap tangan atau terindikasi melakukan tindak korupsi, tentu akan membuat masyarakat semakin tidak percaya, dan kunjungan road show ke sekolah-sekolah akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Para pemimpin adalah teladan, dari sanalah contoh baik bisa diteladani dan ditiru.

anak sekolah menyambut bus roadshow KPK hakordia  sumber gambar tribun medan.com

Koruptor Merajalela Apa Kata Dunia

Jika semakin paham tentang hukum, namun masih melakukan korupsi, apa kata dunia?. Karena ternyata banyak pelaku korupsi bukan orang sembarangan dan orang bodoh, tapi orang yang membodohi dirinya sendiri.

Tugas KPK memang berat dengan semakin banyaknya kasus korupsi yang terjadi dan ditemukan di negara kita. 

Namun seperti disampaikan Ipi, "KPK sebagai lembaga hukum yang dimandati, tidak hanya melalukan pemberantasan korupsi, tetapi melakukan pencegahan melalui pendekatan perbaikan sistem maupun pendekatan pendidikan". Karena itulah mereka melakukan bayak upaya salah satunya road show ini.

Dukungan semua pihak, termasuk dari sekolah, perguruan tinggi, media semua akan sangat membantu dalam mesosialisaikan pencegahan korupsi melalui road show ini. 

Tidak tanggung-tanggung, sasaran roadshow-nya juga meliputi anak-anak usia dini, Sekolah Dasar, Menengah, pendidikan tinggi dan ASN (Aparatus Sipil Negara).

Namun ini sekaligus menjadi tantangan KPK juga, karena semakin banyak yang tahu, dan semakin banyak yang mendukung, KPK harus bekerja ekstra keras. Apalagi jika sampai terdengar suara sumbang, KPK tidak lagi tegas, tidak lagi sekuat dulu dan tidak lagi senetral dulu. 

KPK harus menjawabnya dengan bukti berupa kerja keras, jujur agar kepercayaan masyarakat dan dukungan kepada KPK tidak pernah berkurang. Apalagi di internal KPK juga sedang bermasalah.

Jangan sampai kerja keras KPK keliling negeri menyebar semangat antikorupsi, namun di rumah sendiri justru dipenuhi masalah yang memperlemah KPK sendiri. Ibarat Kuman di seberang lautan tampak, sedangkan Gajah di pelupuk mata tak terlihat. 

Bahkan dalam rangka persiapan menjelang Pilres 2024, ada agenda khusus yang diberi nama cukup unik yaitu kampanye khusus tentang anti politik uang 'Hajar Serangan Fajar'. 

Karena setiap kali pemilu selalu saja ada para peserta pemilu yang melakukan kecurangan dengan membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilihnya terutama saat menjelang pemilihan pada pagi hari---itulah mengapa disebut dengan istilah serangan fajar. 

bus roadshow KPK melintasi pusat kota banda aceh sumber gambar pemerintah Aceh

Bagaimana dengan Aceh?. Menurut Ketua Satgas Ditkorsup Wilayah I KPK, Arif Nurcahyo, Aceh dalam indeks pencegahan--Monitoring Center for Prevention (MCP) pada tahun 2022, ternyata mendapat 82 poin dan itu artinya untuk pencegahan korupsi ternyata berada di atas rata-rata nasional 76 poin. Apakah dampaknya baik untuk pencegahan korupsi?.

Namun ternyata berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) di Aceh, ternyata komitmen Aceh untuk pencegahan masih belum optimal, 63,5 dan berada di bawah rata-rata nasional yaitu 71,94. 

Jadi kita masih harus kerja lebih keras lagi untuk mencegah korupsi merajalela di Aceh karena integritasnya rendah--. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari.---alias tidak serupa kata dan perbuatan.

Seharusnya Aceh yang dikenal sebagai daerah syariah haruslah memberikan contoh lebih baik. Para pemimpinnya harus membuktikan kepada anak-anak yang saat ini tengah mendapat pesan langsung dari KPK tentang pencegahan korupsi. 

Akan aneh jadinya,  jika KPK sudah jauh-jauh datang dari Jakarta  untuk mendorong agar Aceh tidak ada korupsi, justru menjadi tempat korupsi terjadi.

Atau jangan-jangan Aceh dipilih karena kekuatiran soal korupsinya?. Tapi mudah-mudahan tidak, kehadiran road show memilih Aceh semoga menjadi jalan agar, Aceh menjadi salah satu propinsi yang bebas korupsi, dan kehadiran road show sekedar untuk berjaga-jaga saja. 

Namun catatan di akhir tahun saat Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 menjadi sebuah refleksi bagi kita semua. Ternyata hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 justru mengalami penurunan. 

Berdasarkan hasil survey Transparansi Internasional skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2022 dari skor 38 menjadi 34. Turun peringkat dari peringkat 96 dari 180 negara turun ke peringkat 110.

Penurunan diawali dengan pelemahan KPK karena adanya revisi Undang-Undang (UU) KPK pada tahun 2019 sebagai bentuk praktik korupsi politik dan korupsi peradilan yang mengundang protes besar dari berbagai kalangan dan selalu menjadi sorotan publik.

Penyumbang skor rendah Indeks Persepsi Korupsi adalah kinerja pemberantasan korupsi di sektor politik dan hukum.

Jadi bagaimana seharusnya cara kita memberantas korupsi, jika KPK sebagai lembaga anti korupsi saja selalu mendapat tekanan, bahkan dari luar dan dalam?.

referensi: 1,2,3,4